MANAGED BY:
SENIN
20 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KALTIM

Rabu, 14 Juli 2021 11:28
Pencairan DD Gunung Intan Kisruh, Keterangan Sekdes Dibantah Kades, Rapat Klarifikasi Tegang
Riyanto

 

PENAJAM–Dana Desa (DD) Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Penajam Paser Utara (PPU)  tahap pertama 40 persen tahun anggaran 2021 yang tersimpan di Bankaltimtara Rp 248.673.600 dicairkan Sekretaris Desa (Sekdes) Gunung Intan Supriyadi pada 2 Juli 2021. Akibatnya, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan atau Bendahara Desa Gunung Intan Alidin, meradang.

Alidin kemudian membuat surat pengaduan ke camat Babulu dengan menyebut terjadi indikasi penyalahgunaan tugas dan kewenangan. Surat setebal empat halaman dengan beberapa lampiran, tertanggal 8 Juli 2021, itu ditindaklanjuti dengan rapat klarifikasi di Kantor Desa Gunung Intan, Senin (12/7).

Rapat dipimpin Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) PPU Nurbayah, dan dihadiri tim fasilitasi Kecamatan Babulu, Kepala Desa (Kades) Ismail Hasan, Sekdes Supriyadi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gunung Intan Riyanto, dan pihak terkait.

Rapat sempat tegang, namun akhirnya menemukan titik terang. Berdasarkan berita acara rapat yang didapatkan Kaltim Post, Sekdes Supriyadi menjelaskan ia mencairkan cek desa atas perintah kades sebesar Rp 248.673.600.

Angka itu sesuai dengan dana transferan DD Tahap I (selain dana BLT dan 8 persen dana penanganan Covid-19). Keterangan sekdes ini dibantah Kades Hasan Ismail. Kades menyampaikan ia tak pernah memerintahkan sekdes mencairkan cek desa tersebut.

Menurut dia, sekdeslah yang meminta kepada kades untuk mencairkan cek tersebut. Selanjutnya, kades menjelaskan, dana yang telah diambil dari bank diperuntukkan kegiatan fisik Rp 150 juta diserahkan kepada kasi pelayanan.

Sebanyak Rp 50 juta untuk pembayaran honor kader posyandu melalui kasi kesra, dan sisanya membayar talangan operasional pemerintahan desa.

Sementara itu, penjelasan Kaur Keuangan Alidin menyebutkan, sekdes dan kades terkait pencairan anggaran DD Tahap I tersebut di bank mengindikasikan menyalahi tugas dan kewenangan kades, sekdes, dan kaur Keuangan sesuai Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup PPU Nomor 7/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Mengemuka pula bukti-bukti pengeluaran anggaran DD Tahap I. Yaitu, pembayaran honor kader posyandu Juli–Desember 2020 Rp 31,2 juta dibuktikan dengan daftar tanda terima. Pembayaran honor kader posyandu Januari–Maret 2021 Rp 23,4 juta dibuktikan dengan daftar tanda terima.

Kemudian, pembayaran ongkos mobil ritase Rp 8,2 juta dibuktikan kuitansi tanda terima oleh sopir angkutan material. Sisa DD tunai yang belum digunakan Rp 30,4 juta. Sedangkan DD yang digunakan tapi belum bisa menunjukkan bukti pengeluarannya Rp 155.473.600.

DD yang belum bisa dibuktikan pengeluarannya itu akan disiapkan bukti pengeluarannya sebelum 23 Juli 2021. Sementara itu, sisa DD tunai Rp 30,4 juta akan disetorkan ke rekening kas desa melalui kaur Keuangan.

Poin terakhir dari berita acara rapat adalah kades dan perangkat desa siap terima sanksi apabila terbukti menyalahi kewenangan sesuai undang-undang.

Hingga kemarin (13/7), kades dan sekdes Gunung Intan, belum berhasil diminta konfirmasi media ini terkait indikasi penyalahgunaan kewenangan sebagaimana tertuang pada berita acara rapat. Pesan yang dikirim melalui platform perpesanan WhatsApp hanya centang satu.

Harian ini kemudian menghubungi camat Babulu. Namun, hasilnya sama. Sementara itu, Ketua BPD Gunung Intan Riyanto membenarkan ikut rapat agenda klarifikasi itu.

 “Kalau saya tidak tahu-menahu soal uang. Itu tupoksinya bendahara desa. Sebagai BPD hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan,” kata Riyanto.

Dalam rapat itu, dia mengaku sempat tegang dengan pihak pemerintah desa. Dia berharap, uang yang dicairkan dari bank bisa ditaruh di atas meja saat rapat klarifikasi sebagai barang bukti.

“Keterangan dalam rapat bendahara mengatakan didatangi kades untuk meneken cek. Lalu, uang dicairkan sekdes atas namanya, tanpa kades,” katanya. (ari/kri/k8)

loading...

BACA JUGA

Senin, 20 September 2021 10:58

Program Redistribusi Lahan Berlanjut, Pemkab Fasilitasi Kepemilikan Warga

SANGATTA – Pembebasan lahan kawasan hutan yang sudah dihuni masyarakat…

Senin, 20 September 2021 10:56

Batching Plant Belum Berizin, Mutu Beton Dipertanyakan, Pemkab Janji Tindak Tegas

SAMBALIUNG – Wakil Bupati Berau Gamalis mengatakan, pemkab akan mengambil…

Senin, 20 September 2021 10:54

Vaksinasi Sasar Santri Pesantren, Kejar Target Herd Immunity hingga Akhir Tahun di Berau

TANJUNG REDEB - Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Berau Iswahyudi memastikan…

Senin, 20 September 2021 10:53

Tak Kunjung Beroperasi, Pemprov dan Pemkab Kelola Mandiri KEK Maloy Batuta

Belum jelasnya investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta…

Senin, 20 September 2021 05:17

Polsek Loa Kulu Sudah Periksa Empat Oknum Penambang Ilegal dan Sita Excavator yang Garap Lahan MHU

Terkait adanya penemuan oknum lain yang melakukan kegiatan pengerukan baru…

Senin, 20 September 2021 05:13

Lahan MHU di Desa Margahayu Kukar Digarap Oknum

Tim Patroli PT Multi Harapan Utama (MHU) menemukan adanya kegiatan…

Minggu, 19 September 2021 22:20

Konsesi PT MHU Dikupas Pihak Lain, Perusahaan Lapor Polisi, Alat Berat Diamankan

TENGGARONG - Dugaan aktivitas tambang ilegal di konsesi PT Multi…

Minggu, 19 September 2021 14:03

Pupuk Kaltim Raih 3 Kategori Penghargaan ISDA 2021

PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) meraih tiga kategori penghargaan…

Sabtu, 18 September 2021 10:23

Vaksinasi di Paser Masih 22 Persen

TANA PASER – Sejak dimulai program vaksinasi awal tahun ini,…

Sabtu, 18 September 2021 10:22

Pengumpul Koin untuk APBD di Penajam Paser Utara Diteror

PENAJAM - Pengumpulan uang koin dari masyarakat yang dikoordinasi oleh…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers