Wacana evaluasi terhadap kinerja Program Pembangunan, Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (ProP2KPM) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ditanggapi Pusat Kajian Kebijakan Daerah (PK2D) PPU.
PENAJAM – Menurut pihak PK2D, anggaran ProP2KPM terlalu besar dan sudah ada pendamping desa, yaitu program dari pusat yang bisa membantu perkembangan desa.
“Di sini terjadi dua pemborosan. Pertama, pemborosan anggaran. Kedua pemborosan sumber daya manusia (SDM) itu sendiri yang seharusnya bisa saja dialokasikan ke program yang lain,” kata Sekretaris Eksekutif PK2D PPU Anda Rusmansyah Tata kepada Kaltim Post, Senin (12/7).
Ia menyinggung juga tentang masalah pandemi yang mengakibatkan tren ekonomi mikro terkena imbas. Dana ProP2KPM yang cukup besar bisa dialokasikan untuk menunjang dan membantu kegiatan usaha kecil menengah (UKM) masyarakat.
Berkaitan desakan evaluasi kinerja ProP2KPM, ia mengatakan, setiap program kerja yang dibuat dan telah dilaksanakan harus ada evaluasi. Setelah evaluasi dan diketahui program tersebut tidak ada kontribusi yang sepadan dengan biaya operasional, maka sebuah hal yang lumrah program tersebut ditiadakan atau dihentikan.
“Apalagi program ProP2KPM adalah murni program daerah yang penghentian program tersebut lebih mudah, karena berada di tingkat pemerintah daerah setempat,” katanya.
Ia menambahkan, program tersebut jika mau dilihat secara objektif harus dinilai dari masyarakat, apa output positif dari program tersebut. “Jika yang menilai dari pihak pembuat program, tentu penilaiannya condong menjadi subjektif. Secara garis besar, saya sepaham dengan statement Eko Cahyo Riswanto (yang mengajukan wacana evaluasi kinerja ProP2KPM PPU) itu,” tandasnya.
BERDESAKAN
Pengamat Sosial-Politik dan Kemasyarakatan PPU Sugeng Supriyanto mengatakan, saat desa masih sulit dan hanya disentuh oleh mahasiswa melalui program kuliah kerja nyata (KKN) tidak ada yang bersedia merambah desa.
“Sekarang, setelah tiap desa ada alokasi anggarannya, baru berdesak-desakan masuk ke sana. Ada apa? Saya mendukung dilakukannya evaluasi. Bahkan, bila perlu dibubarkan saja,” kata Sugeng, alumni Universitas Mulawarman 1981 itu.
Wacana evaluasi kinerja ProP2KPM PPU ternyata sudah masuk lembaga legislatif. Ketua Komisi I DPRD PPU Andi Muhammad Jusuf, kemarin memanggil para pihak berkompeten di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) PPU, dan penyelenggara ProP2KPM kabupaten.
“Setelah itu bagaimana kesimpulannya bisa disampaikan ke publik,” kata Andi Muhammad Jusuf menjawab koran ini.
Seperti diwartakan sebelumnya, ProP2KPM di PPU diwacanakan Ketua Forum Pendamping Desa Kaltim Eko Cahyo Riswanto untuk dievaluasi. Ia memberi alasan, program tersebut tidak signifikan dengan alokasi anggaran yang besar untuk membiayai ProP2KPM. Tahun lalu saja hampir Rp 11 miliar. Di samping Kementerian Desa sudah mengalokasikan Program Pendampingan di seluruh desa.
