SAMARINDA–Pandemi Covid-19 turut memengaruhi aktivitas berbagai sektor. tak terkecuali pariwisata. Mahakam Lampion Garden (MLG) salah satunya. Destinasi wisata yang menyuguhkan aneka lampu hias dan pusat kuliner di tepi Sungai Mahakam itu bahkan sampai menunggak kontribusi wajib tahunan ke Pemkot Samarinda.
Beberapa waktu lalu, pemkot melalui unit pengelola proyek atau project manajemen unit (PMU) yakni OPD teknis mengadakan pertemuan dengan pengelola MLG. Agenda itu membahas rencana pemkot untuk melakukan penertiban terhadap sistem manajemen hingga perparkiran menyesuaikan kondisi pandemi.
Asisten II Pemkot Samarinda drg Nina Endang Rahayu mengatakan, pertemuan tersebut merupakan pelaksanaan koordinasi antara tim PMU pemkot bersama pengelola. Kawasan tersebut salah satu ikon pariwisata Kota Tepian, sehingga keberadaan harus betul-betul baik dari semua sisi. "Dalam tim PMU ada beberapa OPD terlibat, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang memantau pengelola lingkungan hingga limbah. Serta Dinas Pariwisata yang bertugas memaksimalkan kawasan sebagai destinasi wisata," ucapnya.
Nina menyebut, tim akan melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap kawasan wisata itu, baik dari sistem pengelolaan hingga perparkiran. Mengenai adanya tunggakan kontribusi wajib tahunan, diakuinya, turut menjadi pembahasan, pengelola menyampaikan permintaan keringanan, sama halnya dengan sektor lain yang meminta penyesuaian pajak karena pemasukan tidak menentu di masa pagebluk seperti saat ini.
"Soal itu nanti dibahas lebih lanjut. Paling penting bagaimana kawasan itu bisa dikelola dengan baik ke depannya," ucapnya.
Ditemui setelah rapat, Manajer MLG Dian Rosita menyampaikan, pihaknya memang menunggak kontribusi tahunan sejak 2019 mencapai Rp 500 juta. Dalam perjanjian kerja sama antara MLG dan pemkot, setiap tahun pihaknya wajib membayar kontribusi wajib sekitar Rp 200 juta. "Kami tahu bahwa sejak 2019 berbagai bisnis mulai menurun, makanya kami baru bisa membayar sebagian," ucapnya.
Dia menambahkan, akan menyampaikan hasil pertemuan kepada pihak direksi untuk memutuskan kelanjutan soal pembayaran kontribusi tersebut. Dirinya memastikan tidak akan lalai, namun tentu mengharap keringanan dari pemerintah. "Nanti akan dikomunikasikan lebih untuk mengenai keringanan atau relaksasi," singkatnya. (dns/dra/k16)
