JAKARTA– Membuat banyolan dengan menyasar petinggi negara sedang menjadi tren di kalangan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Terbaru giliran BEM Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Negeri Semaran (Unnes) mengkritik Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai The King of Silent serta Ketua DPR Puan Maharani sebagai The Queen of Ghosting.
Predikat The King of Silent diberikan BEM KM Unnes karena menilai Ma’ruf menihilkan eksistensi dirinya di muka publik. Serta tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang, dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara. Khususnya di masa pandemi saat ini. Bagi BEM KM Unnes di tengah pandemi Covid-19 posisi Wakil Presiden harusnya bisa mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan Presiden.
Lingkaran Wakil Presiden Ma’ruf Amin langsung merespon postingan BEM KM Unnes yang dimuat di akun Instagram dan Twitter mereka. Masduki Baidlowi selaku juru bicara Wakil Presiden menyampaikan Ma’ruf Amin sudah melihat postingan tersebut.
’’Reaksi (Ma’ruf Amin, Red) biasa-biasa saja. Ketawa-ketawa saja,’’ kata Masduki kemarin (7/7) sore. Dia menegaskan Ma’ruf Amin tidak marah dengan postingan tersebut. Menurut Masduki, Ma’ruf Amin bukan tipe orang yang pemarah. Bukan tipe orang yang marah kalau dikritik.
Sumber twitter
Soal isi kritikan tersebut, Masduki mengatakan tidak jadi persoalan. Dia juga menegaskan Ma’ruf tidak pernah menggunakan jaringan buzzer untuk menangkis tudingan miring terhadap dirinya. ’’Beliau itu profil seorang ulama. Kealiman beliau saya tahun betul,’’ jelasnya. Masduki mengatakan Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan terus bekerja sesuai dengan tugasnya dan urusan penilaian ada di tangan yang Maha Kuasa.
Soal sikap kritis mahasiswa yang belakangan bermunculan dan menyasar petinggi negara, Masduki mengatakan tidak perlu dipersoalkan. ’’Kita juga pernah menjadi mahasiswa. Salah satu (ciri mahasiswa, Red) daya kritisnya. Kritik terhadap keadaan itu syarat mahasiswa dengan independensinya,’’ tuturnya.
Meskipun begitu Masduki menyampaikan klarifikasi bahwa tidak benar Ma’ruf Amin disebut tidak bekerja. Dia menegaskan bahwa tugas Wakil Presiden bahkan Presiden itu bukan eksekutor sebuah kebijakan. Urusan eksekutor atau pelaksana kebijakan ada di kementerian dan lembaga.
’’Wapres sebagai koordinasi dari tugas Presiden yang dilimpahkan ke Wapres,’’ jelasnya. Dia mengungkapkan Ma’ruf Amin memiliki beberapa pendirian. Diantaranya adalah ketika suatu urusan sudah disampaikan oleh Presiden, menteri, atau kepala lembaga, sudah cukup tidak perlu diomongkan lagi olehnya.
Sementara itu, anggota DPR RI fraksi PDIP Arteria Dahlan mengaku sedih dan prihatin terhadap sikap BEM Unnes. Khususnya terkait tudingan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.
Arteria menilai, klaim BEM Unnes dangkal, cenderung asal dan tidak paham dengan apa yang disampaikan. "Hanya dengan mendasarkan pada beberapa fakta atau bahkan kepingan suatu fakta yang tidak utuh," ujarnya.
Dia mencontohkan, tudingan Ketua DPR tidak pro rakyat hanya karena RUU PKS yang tak kunjung disahkan sangat aneh. "Kok disalahkan Ibu Ketua DPR, harusnya kalian tau, dalam membentuk UU itu tidak hanya tanggung jawab DPR, karena harus melibatkan pemerintah," imbuhnya.
Pun sama halnya dengan UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker, Arteri menyebut itu bukan sepenuhnya andil DPR. Melainkan pembahasan bersama dengan pemerintah. Semuanya dibahas berdasarkan kesepakatan bersama yang sudah diambil sebelumnya.
