SAMARINDA - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dilakukan Pemkot Samarinda hingga 20 Juli diprediksi bakal menggerus kunjungan tempat wisata hingga 70 persen di Kota Tepian. Meski demikian, pelaku usaha tetap bersyukur karena tetap diizinkan beroperasi dengan memperketat protokol kesehatan.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (DPD PUTRI) Kaltim Dian Rosita mengatakan, seluruh kebijakan yang dilakukan pemerintah harus dilaksanakan. Tetap melihat dari sisi positif, bahwa wali kota Samarinda masih komitmen mengendalikan Covid-19 dan tetap mempertimbangkan sektor ekonomi.
“Semua tentunya harus kita patuhi, sejak tadi malam saja kita tutup jam 9. Begitu SK disahkan kita langsung patuhi, ini tentunya juga menjadi komitmen kita untuk mendukung program pengendalian Covid-19 di Samarinda,” ungkapnya, Selasa (6/7).
Menurutnya, aturan PPKM hingga 20 Juli ini dipastikan akan menggerus kunjungan di tempat wisata. Sebab, kini masyarakat sudah sadar bahwa keadaan tidak baik-baik saja, di daerah maupun di nasional. Seluruh masyarakat sudah paham, jika sakit istirahat di rumah tanpa harus memaksakan mengunjungi suatu tempat.
Masyarakat sudah bisa make sure untuk bepergian dalam keadaan sehat. Sehingga, kebijakan PPKM ini pasti dilaksanakan dengan baik. Kunjungan orang ke tempat-tempat wisata di Kaltim selama PPKM bisa tergerus hingga 70 persen.
“Contoh saja di tempat saya di MLG (Mahakam Lampion Garden), sebelum pandemi setiap harinya kunjungan mencapai 1.000 orang. Setelah pandemi menjadi 250-300 orang saja. Setelah diberlakukan PPKM, 100 orang saja sudah syukur,” ujar perempuan yang juga GM MLG ini.
Dia menjelaskan, seluruh tempat wisata di Kaltim yang dinaungi PUTRI tentunya sangat memerhatikan kunjungan wisatawan. Sebab, teman-teman destinasi sudah sangat bersyukur masih diperbolehkan untuk tetap buka. Sehingga, berapapun kunjungan wisatawan harus tetap disyukuri.
Dian berharap, kebijakan PPKM tidak membuat destinasi wisata ditutup. Pihaknya memastikan bahwa tempat-tempat wisata akan menaati protokol kesehatan dengan baik. Sehingga meski PPKM, pelaku usaha masih bisa mendapat biaya operasi. Minimal bisa membayar karyawan, sehingga tidak ada PHK dan sebagainya.
“Kita bersyukur tetap boleh beroperasi. Walau kunjungan tergerus, setidaknya pemerintah masih memikirkan sektor ekonomi dengan memperbolehkan kita beroperasi,” pungkasnya. (ctr/ndu/k15)
