HAMPIR semua perusahaan pelayaran bermain. Mereka juga mencari kendaraan untuk mengisi feri. Namun, dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang bermitra bisnis ke bisnis, sopir truk ke karyawan perusahaan hingga melibatkan warga mencari kendaraan. Akan tetapi, aktivitas terakhir itu diduga dikeluhkan sejumlah perusahaan. Mengingat, keberadaan para calo membuat muatan penumpang beberapa feri sepi.
Seorang sumber di Pelabuhan Feri Kariangau, Balikpapan, mengungkapkan aktivitas menarik penumpang sudah jadi hal yang lumrah bagi masing-masing perusahaan. Dia yang bekerja di salah satu perusahaan pelayaran di pelabuhan yang berlokasi di Balikpapan Barat itu juga melakukan hal tersebut.
“Kalau ada penumpang sudah kenal. Sudah sering naik feri lewat saya. Masak saya mau menolak. Jadi ya saya kondisikan, bagaimana dia bisa naik feri perusahaan saya. Bila sudah jamnya, saya suruh masuk ke pelabuhan. Sudah pasti, nanti saya kasih uang rokok ke sopir,” beber pria yang bekerja di salah satu perusahaan feri itu.
Ditanya perihal calo yang mencari truk di luar pelabuhan feri, dia enggan menanggapi. Menurut dia, itu biar jadi urusan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Kaltim-Kaltara dengan perusahaan feri yang bertanggung jawab. “Saya enggak begitu paham permainan mereka. Karena perusahaan saya tidak menyentuh ke sana (calo),” terangnya.
Kepala Cabang PT Jembatan Nusantara (JN) Balikpapan Heru Cahya memastikan perusahaannya tidak terlibat dalam praktik percaloan tersebut. Terlebih, manajemen memang menolak aktivitas tersebut. PT JN juga merupakan perusahaan yang mengoperasikan feri di lintas Kariangau-Penajam.
Dia tidak tahu awal mula munculnya praktik percaloan tersebut. Namun yang Heru pahami, jumlah feri saat ini sudah lebih cukup untuk melayani kendaraan maupun penumpang. Terlebih, pada waktu tertentu, jumlah penumpang sangat minim. Seperti pukul 24.00 Wita hingga 06.00 Wita, terkadang hanya mengangkut satu sepeda motor dan satu mobil pikap. “Ini rugi, karena fuel consumption. Tidak sepadan dengan rupiah yang dihasilkan dari tiket kendaraan tersebut,” bebernya.
Heru juga cenderung tidak setuju bila ada penambahan feri. Seperti sekarang ada 18 feri dengan format 12 feri beroperasi secara bergantian. Di sisi lain load factor (faktor muat penumpang) di lintas Kariangau-Penajam di bawah 65 persen. Dengan demikian, sesuai aturan, bila di bawah 65 persen, maka tidak diizinkan untuk menambah kapal.
Menurut dia, bila terjadi muntah muatan, biasanya hanya setahun sekali. Terjadi ketika event Haul Guru Sekumpul di Kalsel. Sedangkan setahun ini pandemi Covid-19 merebak. Sehingga event Haul Guru Sekumpul tidak diselenggarakan. “Event Lebaran, Natal, dan tahun baru juga tidak begitu ngefek terhadap lonjakan muatan,” ungkapnya.
Dia menilai, demi menghindari praktik percaloan, maka perlu diterapkan e-ticketing (cashless) seperti lintasan lain di Indonesia. Sehingga tidak ada peredaran uang cash di pelabuhan. Kemudian memasang rambu lalu lintas larangan bagi truk parkir di sepanjang jalan dari Kilometer 5 hingga pintu gerbang Pelabuhan Feri Kariangau.
Sementara itu, Kaltim Post juga menemui Manager Cabang Dharma Lautan Utama Balikpapan Andri Irawan di kantornya yang berada di Pelabuhan Feri Kariangau, Rabu (9/6). Banyak yang diceritakan oleh Andri. Namun, dia menolak untuk dipublikasi. “Intinya BPTD sebagai pengelola Pelabuhan Feri Kariangau sudah bekerja secara baik,” ucapnya.
Adapun General Manager PT Sadena Mitra Bahari Nurjatim memandang praktik percaloan di feri mestinya bisa ditiadakan. Perlu pula aparat menindak oknum-oknum yang terlibat. Sehingga muatan penumpang atau kendaraan di Pelabuhan Feri Kariangau bisa berjalan normal. Tanpa harus ada warga yang ikut mengumpulkan kendaraan lalu diarahkan ke salah satu perusahaan feri.
Di samping itu, dia mendukung adanya pembayaran nontunai di Pelabuhan Feri Kariangau maupun di Pelabuhan Feri Penajam. Maka dengan sendirinya akan menghilangkan praktik percaloan. “Mungkin bila sistem pembayarannya nontunai, maka akan seperti masuk tol. Peredaran uang cash di pelabuhan jadi bisa diminimalkan bahkan tidak ada,” saran dia.
Nurjatim menilai seperti pelabuhan feri di Pulau Jawa yang sudah menerapkan pembayaran nontunai. Sehingga hal tersebut bisa menjadi contoh di Balikpapan dan Penajam. (rom/k8)
