MANAGED BY:
RABU
01 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 08 Juli 2021 11:30
Sistem Cashback di Pelabuhan Feri Kariangau, Dalam Pemantauan KPPU, ORI hingga Polri
Pelabuhan feri Kariangau, Balikpapan.

SISTEM cashback di Pelabuhan Feri Kariangau, Balikpapan sudah dipantau Kantor Wilayah V Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kalimantan. Bahkan aktivitas itu berpotensi melanggar Pasal 20 UU Nomor 5/1999. Khususnya, terkait upaya jual rugi dan/atau penetapan harga yang sangat rendah.

Kepala Kantor Wilayah V KPPU Kalimantan M Hendry Setyawan menilai, aktivitas serupa pernah terjadi dalam kasus PT Conch South Kalimantan Cement dalam penjualan semen PCC di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Berdasarkan proses persidangan yang mulai digelar pada 23 Juni 2020 tersebut dan alat bukti yang diperoleh, majelis komisi menyimpulkan bahwa Conch telah melakukan jual rugi pada 2015, serta menetapkan harga yang sangat rendah pada 2015-2019. “Akhirnya, majelis komisi menjatuhkan hukuman berupa denda administratif kepada Conch sebesar Rp 22,3 miliar,” katanya.

Namun, dalam persoalan di Pelabuhan Feri Kariangau, Hendry menyebut belum sampai kepada jual rugi. Karena dari temuan mereka, cashback atau diskon yang diberikan terbukti tidak merugikan perusahaan atau operator kapal. Hanya berdampak pada berkurangnya keuntungan dari penjualan tiket.

“Nah, di sini harus ada tinjauan kembali. Karena dengan cashback saja operator masih untung dan masih bisa beroperasi. Jangan-jangan dugaannya kepada penetapan tarif yang terlalu tinggi,” bebernya.

Dia kembali ke kasus Conch, di mana kala itu perusahaan beralasan masih mendapatkan untung dengan menjual produk mereka di bawah harga pasar. Dengan begitu, ada dugaan industri semen di Indonesia dinilai tidak efisien.

Meski pada akhirnya majelis komisi menemukan bahwa Conch secara kepemilikan dikendalikan oleh Anhui Conch Cement Company Limited memiliki kemampuan finansial yang kuat. Hingga berpeluang besar menguasai industri semen secara global. “Hal ini mengakibatkan pasar semen tersebut semakin terkonsentrasi dan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat,” terangnya.

Begitu pula di sektor perhubungan seperti di Pelabuhan Kariangau. Apakah penerapan diskon itu juga sebagai bentuk operator untuk menyingkirkan operator lain hingga berujung monopoli atau tidak, disebutnya perlu kajian yang lebih dalam. Sementara dalam praktiknya, cashback itu diberlakukan oleh semua operator.

“Maka ada potensi jika selama ini konsumen membayar terlalu tinggi. Artinya sektor ini tidak efisien. Diduga ada komponen yang salah. Sehingga, tarif yang ditetapkan terlalu mahal,” katanya.

Sayangnya, dalam persoalan efisiensi di Pelabuhan Feri Kariangau, KPPU belum sampai pada penegakan hukum. Karena pihaknya sejauh ini baru menurunkan tim investigasi. Belum sampai pada sisi pembuatan kajian hingga penelitian.

Selain akibat masih ada perkara lain yang ditangani, KPPU disebut punya barometer sendiri untuk mengangkat suatu perkara hingga ke ranah penegakan hukum. “Salah satu yang menjadi pertimbangan sebuah perkara adalah bagaimana tanggapan masyarakat dan dampaknya jika perkara ini jika ditangani,” katanya.

Kalimantan khususnya di Balikpapan disebut KKPU memiliki karakter masyarakat yang unik. Pengalamannya di Jawa, Bali, dan NTB, setiap kebijakan tarif dan harga suatu komoditas atau jasa menjadi persoalan sensitif. Berbeda di Balikpapan, di mana masyarakatnya adem ayem jika menghadapi persoalan harga.

Yang penting ketersediaan barang terjamin. Dan salah satu pertimbangannya KPPU melakukan penindakan agar bisa berdampak besar di tengah masyarakat. “Kami sudah wawancara dengan sopir. Mereka malah senang dan diuntungkan. Dari pemilik barang pun enggak keberatan. Berbeda dengan kasus pungli (pungutan liar) di Tanjung Priok, Jakarta yang ramai itu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kaltim Kusharyanto juga sempat mendengar persoalan di Pelabuhan Feri Kariangau. Namun hingga kini pihaknya belum sampai pada ranah kajian dan pendalaman. “Kami memantau di media dan masyarakat. Bahwa diduga Pelabuhan Feri Kariangau ini memang bermasalah di standar pelayanan publik,” katanya.

Dijelaskan, standar pelayanan publik yang dimaksud bisa juga berhubungan dengan tarif. Misalnya, dalam prosesnya ada pihak-pihak yang secara sengaja menaikkan tarif tanpa didasari regulasi. Lalu melakukan pengembalian seolah-olah diskon atau cashback. “Ini bisa menjadi temuan malaadministrasi. Sementara jika yang terjadi misal penjualan tiket bodong, maka ranahnya pidana. Kepolisian yang menangani,” tuturnya.

Pihaknya masih harus mengumpulkan bukti. Karena masih ada opsi lain. Apakah persoalan di Pelabuhan Feri Kariangau ini termasuk pelanggaran pidana, persaingan usaha, atau standar pelayanan publik. Sementara ORI sendiri baru bisa masuk dan melakukan koreksi jika memang telah terjadi pelanggaran di standar pelayanan publik.

“Karena itu jika ada operator atau pengguna jasa penyeberangan ini ada yang mengalami standar pelayanan yang menyimpang, maka bisa melapor ke kami,” ungkapnya. 

Diwawancarai terpisah, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Ade Yaya Suryana menyebut hingga kini Polda Kaltim belum menerima laporan adanya dugaan pelanggaran pidana di Pelabuhan Feri Kariangau. Termasuk dalam bentuk pungutan liar atau penjualan tiket bodong.

Namun dia menegaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, maka setiap ada dugaan tersebut akan segera ditangani. “Bahwa untuk tindakan pungli sudah menjadi atensi Polda Kaltim. Kalau ada akan kami tindak. Itu berlaku pula untuk praktik premanisme,” kata Ade.

Karena itu, Polda Kaltim disebutnya, perlu dukungan dari masyarakat. Untuk bisa memberikan informasi atau laporan jika memang terjadi pelanggaran pidana di kawasan pelabuhan termasuk Pelabuhan Feri Kariangau. “Jangan justru menjadi bagian dari kegiatan (pungli) itu,” singkatnya. (rom/k15)

 

 

 


BACA JUGA

Selasa, 30 November 2021 12:21

Bekukan Tanah di IKN, Hindari Spekulan

Peningkatan kualitas data pertanahan terus ditingkatkan. Saat ini progresnya sudah…

Selasa, 30 November 2021 10:52
Lalu Lintas Kapal Terancam Mandek

Perairan Teluk Balikpapan Kian Padat, Alur Baru Mendesak

Lalu lintas kapal di Teluk Balikpapan semakin padat. Dalam sebulan,…

Selasa, 30 November 2021 10:51
Anggaran “Hilang”, Perpanjangan Runway Jalan di Tempat

Tinjau Ulang Akses Keluar-Masuk Bandara Sepinggan

BALIKPAPAN–Rencana perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan belum…

Minggu, 28 November 2021 12:51
Varian Baru Covid-19 Ditemukan di Afrika Selatan

GAWAT INI..!! Omicron Menular 500 Persen Lebih Cepat

JAKARTA – Badan Kesehatan Dunia (WHO) memberikan peringatan tentang menyebarnya…

Minggu, 28 November 2021 11:46

Pendapatan Kaltim Ditarget Naik Rp 1,2 Triliun

Meski pandemi belum sepenuhnya terlewati, Pemprov Kaltim berani menaikkan target…

Minggu, 28 November 2021 11:40
Warga Menuntut, Pemkot Balikpapan Melunak

Tentukan Batas Seksi 5 Tol Balsam , Wali Kota: Enggak Boleh Sembarangan

Pemkot Balikpapan akan mempertimbangkan kembali mengenai penetapan batas wilayah Seksi…

Minggu, 28 November 2021 11:37

2022, Pemprov Rancang Belanja Rp 11,5 Triliun

SAMARINDA-Nilai rancangan APBD Murni 2022 Kaltim diperkirakan Rp 10,86 triliun…

Minggu, 28 November 2021 11:36

Tinjau Ulang Proyek Jembatan Teluk Balikpapan

RENCANA pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) diminta untuk…

Minggu, 28 November 2021 11:15

Sindikat Penghilangan Relaas, Pemprov Janjikan Bersih-Bersih Pegawai

SAMARINDA-Kasus dugaan penghilangan relaas atau surat panggilan dari Pengadilan Negeri…

Minggu, 28 November 2021 11:07

Mekanisme Pembayaran Dana Karbon Masih Dibahas

SAMARINDA–Usai menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021 atau dikenal…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers