Penjualan yang stagnan akibat pandemi, membuat pengembang belum tancap gas dalam megaproyek pemindahan ibu kota negara di Kaltim. Yang pasti, kebutuhan perumahan dalam beberapa tahun menjadi investasi menarik.
DPP Real Estate Indonesia (REI) siap menggelontorkan investasi Rp 1.000 triliun di sektor properti dalam proyek ibu kota negara (IKN) baru di Kaltim. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida. Dia melanjutkan, angka tersebut merupakan akumulasi yang bisa dikeluarkan pengembang dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan untuk pengembangan properti.
Menyikapi bagaimana pengusaha properti di Kaltim menangkap “kue” investasi tersebut, Ketua DPD REI Kaltim Bagus Susetyo menuturkan, REI masih menahan pengembangan perumahan di IKN. Ada beberapa penyebab. Salah satunya, arus kas pengembang tertahan karena permintaan perumahan mengalami penurunan.
Kebutuhan perumahan dibandingkan jumlah ketersediannya saat ini masih tinggi.
Hanya, jumlah penjualan stagnan akibat pandemi. Walau demikian, kebutuhan rumah subsidi masih bertahan. Perpindahan IKN pun diharapkan bisa memberikan optimisme. “Tanpa IKN, backlog secara nasional 12,8 juta. Jadi, masih ada peluang. Karena perumahan masih jadi kebutuhan utama bagi keluarga maupun pasangan muda,” tuturnya dalam Kaltim Post Talk Show, “Menatap Cuan Investasi Properti di IKN”.
Terkait masih tingginya angka backlog atau selisih antara kebutuhan dan persediaan perumahan di Indonesia, Bagus mendorong agar terwujudnya percepatan pembangunan rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)/rumah subsidi. Lanjut dia, belum adanya kejelasan regulasi IKN membuat developer, baik lokal maupun di luar Kaltim yang memiliki bank tanah, ragu dan waswas. Apakah nantinya RTRW baik di pusat dan provinsi yang mereka miliki, masuk wilayah ruang hijau atau permukiman. Dan apakah regulasi tersebut berpihak pada pengembangan atau tidak. Itu masih jadi tanda tanya. Pihaknya berharap UU IKN segera disetujui DPR RI Agustus mendatang, sehingga masterplan serta koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah segera berjalan.
Bagus menuturkan, pebisnis juga khawatir dengan keberadaan hutan dan lingkungan di Kaltim. Sebab, nantinya serbuan urbanisasi di kawasan inti IKN di Kecamatan Sepaku, PPU bisa saja tidak terbendung, hal itu terlihat dari maraknya bangunan liar terlihat di mana-mana. “Ahli internal pemerintah daerah juga dilibatkan dalam RUU tersebut, sehingga jangan sampai kearifan lokal ditinggalkan. Hutan dan lingkungan pun jadi korban,” ujar Bagus.
Sejak industri batu bara bukan lagi komoditas yang menarik di Kaltim, pengembang lokal kini tidak bisa mengambil untung besar. Mengikuti keinginan konsumen, menjual unit senilai Rp 400 juta 1-2 unit dalam sebulan dirasa luar biasa. Berbeda dengan pengembang besar seperti Grand City yang dilengkapi dengan lingkungannya yang siap dan ceruk pasarnya masih ada. “Orang akan tetap membutuhkan tempat tinggal. Namun, jika ini tidak dibuat sebagai pergerakan ekonomi rakyat, tentu tidak akan bisa terwujud. Bisnis perumahan kan juga melibatkan bisnis lain, seperti sembako, material, dan perbankan di dalamnya,” imbuhnya.
Sebelum pemindahan, ada masa konstruksi, dan masa konstruksi membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dari berita yang ia terima, kementerian yang pertama dipindahkan ialah PUPR sebagai leading sector untuk mengatur kegiatan pembangunan IKN ke depan. IKN dari proses pra sampai konstruksinya, akan menjadi cawan madu. Pengembang pun dapat menyeimbangkan kebutuhan perumahan di luar ring 1 dan ring 2 IKN. Pembangunan perumahan itu membutuhkan waktu minimal 10 tahun.
“Masih ditunggu regulasi IKN, semoga jangan sampai menjadi kegiatan eksklusif saja yang dikuasai pemerintah pusat,” tegasnya.
Tidak hanya istana dan gedung-gedung perkantoran, ratusan ribu ASN dari Jakarta pun akan berpindah ke Kaltim. Menurut Wakil Ketua REI Balikpapan Andi Arief Mulya, Balikpapan dan Samarinda menjadi kota yang paling banyak dipilih. Selain lebih dekat ke IKN, secara infrastruktur lebih matang dibandingkan kota lain. Dalam pertemuan rutin yang dilakukan pengembang kecil, menengah dan besar, pengembang kakap acap mengajak kolaborasi. Akan tetapi, tidak semua pengembang lokal bisa ikut bergabung karena sudah memiliki proyek sendiri.
“Di Balikpapan kerja sama antarpengembang sudah bagus, walau sifatnya business to business,” kata Arief. Di tengah pandemi, bank pelaksana melakukan pengetatan seleksi. Ini menjadi dilematis. Di satu sisi pengembang ingin mendorong program pemerintah, di sisi lain pembeli sulit untuk menyetujui permohonan KPR bank. Pihak bank kini menargetkan pegawai ASN, TNI, Polri, BUMN yang memiliki pekerjaan tetap, sehingga pekerja swasta agak susah mengajukan KPR. Padahal pengembang telah mengambil risiko, berinvestasi dengan harga yang ditentukan pemerintah, kualitas unit pun harus sesuai kualifikasi dari PUPR, serta risiko bila tidak terjual dalam waktu dekat maka mengalami kerugian.
Dari itu Arief berujar, marketing dan perbankan harus bekerja sama agar penjualan kian membaik. “Bank harusnya berani lebih mengambil risiko, jika ingin program backlog, pemberdayaan masyarakat, dan perumahan tercapai. Karena pemerintah telah memberikan keringanan pajak DP 0 persen dan perbankan mendapat dana subsidi. Sebenarnya sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk membeli dan berinvestasi mumpung harga penjualan juga turun. Bila 1-2 tahun ke depan pasti penjualan akan meningkat dan harga kembali melambung,” tandasnya. (lil/riz/k16)
