MANAGED BY:
SENIN
20 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Minggu, 04 Juli 2021 12:20
Kerap Mengalah, Makmur Dinilai Jaga Muruah Golkar
Makmur HAPK

TANJUNG REDEB–Keputusan DPD Golkar Kaltim merotasi Makmur HAPK sebagai ketua DPRD Kaltim, menimbulkan gejolak internal partai berlambang pohon beringin. Meski alasan pencopotan disertai indikator, ketetapan itu dinilai tidak berdasar. Hal itu disampaikan Bendahara Umum DPD Golkar Berau Damin. Menurutnya, alasan DPD merotasi Makmur karena pasif dalam kegiatan kepartaian sangat mengada-ada.

Dia menjelaskan, dari struktur partai, Makmur diberi amanah sebagai ketua harian DPD Golkar Kaltim berdasarkan hasil musyawarah daerah. Tugas ketua harian, lanjut dia, adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dihadiri dan atas pendelegasian ketua umum. Itu sesuai ketentuan dalam tata kerja partai,” katanya kepada Berau Post (Kaltim Post Group) (3/7). Menurut Damin, jika seorang ketua harian lebih aktif dari ketua umum, malah dianggapnya bisa membahayakan organisasi. Karena nanti malah dianggap mau kudeta,” terangnya.

Dia menyebutkan, beberapa kegiatan musda DPD Golkar kabupaten/kota memang tidak bisa semuanya dihadiri Makmur. Salah satu contohnya musda DPD Golkar Berau yang dilaksanakan pada 16 Agustus 2020. Saat itu Makmur tidak bisa hadir karena harus mengikuti upacara HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Samarinda selaku ketua DPRD Kaltim. Karena dalam upacara kemerdekaan, ketua DPRD yang membacakan teks proklamasi. Saya ingat betul ini, karena sebelum musda, saya memang komunikasi dengan beliau,” ungkapnya.

Dirinya juga tidak memahami alasan DPD bahwa Makmur tidak menjaga ruh Golkar yang mesti aktif turun ke masyarakat membangun jaringan dan merawat basis beringin yang mengakar. Sebab, menurut Damin, apa yang dilakukan Makmur selama menjadi ketua DPRD Kaltim, justru sangat aktif turun ke daerah untuk mempertahankan basis massa Golkar. Buktinya beliau berhasil mendulang 38 ribu suara. Itulah yang selalu dijaga beliau, karena kepercayaan masyarakat sangat penting bagi beliau. Itu bukan untuk kepentingan beliau sendiri, tapi juga untuk membesarkan Golkar,” ungkapnya.

Damin menegaskan, justru Makmur yang selama ini selalu menjaga muruah Golkar. Karena selama ini selalu mengalah untuk kepentingan Golkar. Bahkan kerap dizalimi karena adanya kepentingan segelintir oknum di Golkar. Kalau orang-orang yang sudah lama di Golkar, pasti mengerti apa yang saya maksud,” ungkapnya. “Intinya pergantian ini tidak beretika. Karena orang yang mau diganti, tidak pernah diberi tahu sebelumnya,” sambungnya.

Diwartakan sebelumnya, Sekretaris DPD Golkar Kaltim Husni Fahruddi mengungkap alasan mengapa Makmur HAPK digeser dari kursi pimpinan DPRD Kaltim. Pasifnya Makmur dalam kerja-kerja partai hingga fraksi di legislatif jadi dasar usul penggantian dikirim ke pengurus pusat. Rotasi ini dianggap murni masalah internal partai yang semestinya tak perlu melibatkan masyarakat berlebihan.

Pria yang akrab disapa Ayub itu menuturkan, sikap pasif Makmur yang dimaksud adalah ketika pemberian surat keputusan DPP tentang pembentukan struktur DPD Golkar Kaltim Juli 2020. Kala itu Makmur tak hadir. Di beberapa rapat internal partai pun demikian, hanya beberapa kali hadir. Padahal, ketika Rudi Mas`ud terpilih memimpin Golkar Kaltim, Makmur tetap diberi ruang jadi ketua harian.

Tak sampai di situ, kegiatan musyawarah daerah (musda) di tingkat kabupaten/kota pun tak semua dihadiri Makmur yang notabene ketua harian DPD Golkar Kaltim. Makmur hanya hadir dalam Musda Golkar Kukar medio Maret lalu, kata Ayub. Dirinya selaku sekretaris partai yang menangani urusan rumah tangga partai saja kesulitan untuk berkomunikasi dengan Makmur. Bertemu saja susah, terakhir empat bulan lalu,” sebutnya.

Kebuntuan itu akhirnya memunculkan opsi penyegaran di tubuh Golkar, khususnya kader yang duduk jadi wakil rakyat. Alasan ini pula yang diajukan pengurus Golkar Kaltim ke DPP. Hingga terbit persetujuan merotasi Makmur HAPK dari kursi ketua DPRD Kaltim dan digantikan Hasanuddin Mas`ud pada 16 Juni lalu. Hasanuddin Mas`ud saat ini menjabat ketua Komisi III. Dia juga merupakan saudara kandung dari Rudy Masud.

DPP kan tak mau juga asal ganti. Harus ada alasan dan bukti logis. Kami sampaikan hal ini dan diterima,” tegas Ayub. Soal bukti untuk melawan argumen tim kuasa hukum Makmur dalam perselisihan internal itu pun sudah tersedia. Daftar hadir, notulensi, hingga dokumentasi kegiatan pasifnya beliau yang disetujui DPP bisa jadi bukti,” ungkapnya. (hmd/kpg/riz/k16)

 

 


BACA JUGA

Senin, 20 September 2021 11:04

Kebun Sawit Rambah Tahura Bukit Soeharto, Program Kemitraan Konservasi Jadi Celah Alasan

TENGGARONG-Selain tambang ilegal, kebun sawit liar juga dituding ikut merusak…

Senin, 20 September 2021 11:01

PI 10 Persen untuk PPU Tunggu Gubernur

PENAJAM-Participating interest (PI) 10 persen pengelolaan blok migas jatah Pemerintah…

Senin, 20 September 2021 11:00

Rosatom Bangun Industri Nuklir, Kerja Sama Batan-Pemprov Kaltim di Buluminung

Perusahaan energi atom Rosatom Rusia bersama Pusat Kajian Sistem Energi…

Minggu, 19 September 2021 14:17

Indeks Keterbukaan Informasi di Kaltim Kategori Sedang

Komisi Informasi Pusat merilis hasil penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik…

Minggu, 19 September 2021 11:18
TNI-Polri Kejar KKTB Pembunuh Nakes Papua

Satu Korban Masih Hilang, Komandan OPM Tewas

Kekejaman kelompok kriminal teroris bersenjata (KKTB) pimpinan Lamek Taplo harus…

Minggu, 19 September 2021 10:19

Kondisi Jalan Mantap Masih Rendah, Kemantapan Jalan di Kaltim Hanya 75 Persen

PERBAIKAN ruas jalan trans Kalimantan di Kabupaten Berau, segera dilakukan.…

Minggu, 19 September 2021 10:18

Normalisasi Sungai Solusi Banjir di Kariangau

BALIKPAPAN-Persoalan banjir di Jalan Projakal, Km 5,5, Kelurahan Kariangau, Kecamatan…

Minggu, 19 September 2021 10:17

Realisasi APBD Kaltim Rendah, Dari Rp 11 Triliun, Baru Terserap 36 Persen

Pembahasan APBD Perubahan Kaltim dipastikan molor. Seharusnya, rancangan sudah diserahkan…

Sabtu, 18 September 2021 12:32

300 Nakes Ditarik dari 34 Distrik di Papua

JAYAPURA-Sebanyak 300 Tenaga Kesehatan (Nakes) ditarik dari 34 distrik di…

Sabtu, 18 September 2021 10:18

Balikpapan Siap Jadi Ibu Kota Provinsi

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Kaltim, membuka peluang wacana…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers