Kerap Mengalah, Makmur Dinilai Jaga Muruah Golkar

- Minggu, 4 Juli 2021 | 12:20 WIB
Makmur HAPK
Makmur HAPK

TANJUNG REDEB–Keputusan DPD Golkar Kaltim merotasi Makmur HAPK sebagai ketua DPRD Kaltim, menimbulkan gejolak internal partai berlambang pohon beringin. Meski alasan pencopotan disertai indikator, ketetapan itu dinilai tidak berdasar. Hal itu disampaikan Bendahara Umum DPD Golkar Berau Damin. Menurutnya, alasan DPD merotasi Makmur karena pasif dalam kegiatan kepartaian sangat mengada-ada.

Dia menjelaskan, dari struktur partai, Makmur diberi amanah sebagai ketua harian DPD Golkar Kaltim berdasarkan hasil musyawarah daerah. Tugas ketua harian, lanjut dia, adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dihadiri dan atas pendelegasian ketua umum. Itu sesuai ketentuan dalam tata kerja partai,” katanya kepada Berau Post (Kaltim Post Group) (3/7). Menurut Damin, jika seorang ketua harian lebih aktif dari ketua umum, malah dianggapnya bisa membahayakan organisasi. Karena nanti malah dianggap mau kudeta,” terangnya.

Dia menyebutkan, beberapa kegiatan musda DPD Golkar kabupaten/kota memang tidak bisa semuanya dihadiri Makmur. Salah satu contohnya musda DPD Golkar Berau yang dilaksanakan pada 16 Agustus 2020. Saat itu Makmur tidak bisa hadir karena harus mengikuti upacara HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Samarinda selaku ketua DPRD Kaltim. Karena dalam upacara kemerdekaan, ketua DPRD yang membacakan teks proklamasi. Saya ingat betul ini, karena sebelum musda, saya memang komunikasi dengan beliau,” ungkapnya.

Dirinya juga tidak memahami alasan DPD bahwa Makmur tidak menjaga ruh Golkar yang mesti aktif turun ke masyarakat membangun jaringan dan merawat basis beringin yang mengakar. Sebab, menurut Damin, apa yang dilakukan Makmur selama menjadi ketua DPRD Kaltim, justru sangat aktif turun ke daerah untuk mempertahankan basis massa Golkar. Buktinya beliau berhasil mendulang 38 ribu suara. Itulah yang selalu dijaga beliau, karena kepercayaan masyarakat sangat penting bagi beliau. Itu bukan untuk kepentingan beliau sendiri, tapi juga untuk membesarkan Golkar,” ungkapnya.

Damin menegaskan, justru Makmur yang selama ini selalu menjaga muruah Golkar. Karena selama ini selalu mengalah untuk kepentingan Golkar. Bahkan kerap dizalimi karena adanya kepentingan segelintir oknum di Golkar. Kalau orang-orang yang sudah lama di Golkar, pasti mengerti apa yang saya maksud,” ungkapnya. “Intinya pergantian ini tidak beretika. Karena orang yang mau diganti, tidak pernah diberi tahu sebelumnya,” sambungnya.

Diwartakan sebelumnya, Sekretaris DPD Golkar Kaltim Husni Fahruddi mengungkap alasan mengapa Makmur HAPK digeser dari kursi pimpinan DPRD Kaltim. Pasifnya Makmur dalam kerja-kerja partai hingga fraksi di legislatif jadi dasar usul penggantian dikirim ke pengurus pusat. Rotasi ini dianggap murni masalah internal partai yang semestinya tak perlu melibatkan masyarakat berlebihan.

Pria yang akrab disapa Ayub itu menuturkan, sikap pasif Makmur yang dimaksud adalah ketika pemberian surat keputusan DPP tentang pembentukan struktur DPD Golkar Kaltim Juli 2020. Kala itu Makmur tak hadir. Di beberapa rapat internal partai pun demikian, hanya beberapa kali hadir. Padahal, ketika Rudi Mas`ud terpilih memimpin Golkar Kaltim, Makmur tetap diberi ruang jadi ketua harian.

Tak sampai di situ, kegiatan musyawarah daerah (musda) di tingkat kabupaten/kota pun tak semua dihadiri Makmur yang notabene ketua harian DPD Golkar Kaltim. Makmur hanya hadir dalam Musda Golkar Kukar medio Maret lalu, kata Ayub. Dirinya selaku sekretaris partai yang menangani urusan rumah tangga partai saja kesulitan untuk berkomunikasi dengan Makmur. Bertemu saja susah, terakhir empat bulan lalu,” sebutnya.

Kebuntuan itu akhirnya memunculkan opsi penyegaran di tubuh Golkar, khususnya kader yang duduk jadi wakil rakyat. Alasan ini pula yang diajukan pengurus Golkar Kaltim ke DPP. Hingga terbit persetujuan merotasi Makmur HAPK dari kursi ketua DPRD Kaltim dan digantikan Hasanuddin Mas`ud pada 16 Juni lalu. Hasanuddin Mas`ud saat ini menjabat ketua Komisi III. Dia juga merupakan saudara kandung dari Rudy Masud.

DPP kan tak mau juga asal ganti. Harus ada alasan dan bukti logis. Kami sampaikan hal ini dan diterima,” tegas Ayub. Soal bukti untuk melawan argumen tim kuasa hukum Makmur dalam perselisihan internal itu pun sudah tersedia. Daftar hadir, notulensi, hingga dokumentasi kegiatan pasifnya beliau yang disetujui DPP bisa jadi bukti,” ungkapnya. (hmd/kpg/riz/k16)

 

 

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X