Oleh:
Prof Masjaya (Rektor Universitas Mulawarman) &
Dadang IK Mujiono (Mahasiswa S-3 National University of Singapore)
Sebagai salah satu provinsi terluas kedua setelah Papua, Kalimantan Timur (Kaltim) tidak hanya kaya sumber daya alam (SDA), tapi juga kaya etnis dan budaya yang membuat Kaltim menjadi wilayah multi-etnis dari aspek sosiologis. Karena karakteristik ini juga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Kaltim sebagai ibu kota negara (IKN) baru Indonesia. Keberagaman yang dimiliki menjadikan Kaltim sebagai wilayah yang tepat untuk IKN karena dengan hadirnya ibu kota baru selalu diikuti dengan hadirnya warga pendatang. Tidak tanpa alasan, hadirnya warga pendatang di beberapa tempat menjadi permasalahan tersendiri, di mana masyarakat lokal sangat sulit menerima kedatangan warga pendatang yang akhirnya menghambat pembangunan di wilayah tersebut. Namun, hal tersebut tidak terjadi di Kaltim. Masyarakat Kaltim pada faktanya sudah terbiasa hidup berdampingan dengan warga pendatang, dan kehadiran warga non-Kaltim tersebut selalu disambut dengan ramah oleh masyarakat lokal.
Dadang IK Mujiono
Dari total populasi, Kaltim memiliki 3.766.039 jiwa berdasarkan sensus 2020, dengan sebaran penduduk terbesar berada di Samarinda 21,99 persen, diikuti Kutai Kartanegara (Kukar) 19,37 persen dan Balikpapan 18,28 persen, dan sisanya tersebar di berbagai wilayah di Kaltim (Purwanto, 2021). Adapun dua etnis yang mendominasi di Kaltim adalah Jawa dan Bugis yakni 47,80 persen. Sementara penduduk asli yakni Banjar 14 persen, Kutai, dan Dayak masing-masing 10 persen (Purwanto, 2021).
Banyaknya warga pendatang di Kaltim tentu tidak tanpa alasan. Adanya SDA yang melimpah menjadikan Kaltim sebagai “ladang” bagi para pendatang untuk mengadu nasib. Namun, tidak dapat dimungkiri, sebagai wilayah yang kaya akan SDA dan jumlah pendatang yang banyak, kemungkinan lahirnya persoalan sosial dan gesekan antarwarga lokal dan pendatang bisa saja terjadi.
Dinas Sosial Provinsi Kaltim di 2014 telah memetakan terdapat lima wilayah yang tergolong rawan konflik, di antaranya: Samarinda, Balikpapan, Paser, Penajam Paser Utara, dan Kutai Barat (Yuniarti, 2018). Adapun konflik sosial yang terjadi disebabkan oleh persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Namun, jika ditarik garis besarnya, sumber utama konflik yang ada di Kaltim adalah faktor kesenjangan ekonomi.
Terlepas dari adanya potensi atau kemungkinan konflik sosial, tentu hal tersebut harus dihindari. Sebab, dapat berdampak buruk bagi keamanan dan kondusivitas di Kaltim yang akhirnya akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan investasi dari sisi negatif. Indonesia sebagai bangsa majemuk secara umum dan Kaltim secara khusus harusnya menjadi kebanggaan tersendiri karena keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang besar dan diuntungkan dari adanya kondisi ini.
Tentu untuk mewujudkan rasa kebersamaan, perlu upaya untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Upaya tersebut beberapa di antaranya sudah dilaksanakan dan terbukti telah berhasil meredam “api konflik” dan melahirkan rasa aman di tengah masyarakat yang majemuk. Lebih lanjut, menjaga keharmonisan antarmasyarakat bukan hanya tugas aparat dan tokoh masyarakat, tapi sudah menjadi tugas bersama seluruh lapisan masyarakat, termasuk di Kaltim. Ditunjuknya Kaltim sebagai IKN oleh Presiden Jokowi memberi tantangan tersendiri bagi sebagian besar masyarakat dalam mempersiapkan SDM dan menjaga keutuhan masyarakat di Kaltim.
Telah banyak forum diskusi dan dari forum tersebut muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama Kaltim “bagaimana nasib masyarakat Kaltim ke depan?” Apakah akan menjadi aktor utama dalam pemindahan IKN? Atau hanya menjadi penonton? Tentu dua pertanyaan fundamental ini jauh lebih menarik untuk didiskusikan dan diformulasikan strateginya ketimbang menghabiskan energi untuk menyelesaikan konflik sosial. Universitas Mulawarman sebagai lembaga pendidikan tertua di Kaltim melalui program kuliah kerja nyata (KKN) meluncurkan program KKN pendampingan bagi masyarakat di wilayah penyangga calon IKN yakni KKN Desa Tangguh Penyangga Ibu Kota Negara”. Adapun program yang disasar antara lain pemetaan dan pembuatan profil desa, pos pelayanan teknologi tepat guna (Posyantek), indeks desa membangun (IDM) tertinggal, BUMDes/UMKM bangkit, kampung iklim, kampung kuliner, intervensi stunting dan kampung siaga bencana. Selain menyasar berbagai isu di wilayah penyangga IKN, hasil dari KKN tersebut didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah atau hak kekayaan intelektual (HKI). Kemudian tujuan akhir dari program ini yakni mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana, tangguh pangan, tangguh pendidikan, tangguh ekonomi, tangguh teknologi, tangguh sosial, tangguh kesehatan, dan tangguh budaya.
Adanya program yang diluncurkan oleh Universitas Mulawarman yang harapannya dapat membantu masyarakat penyangga IKN menyiapkan diri menghadapi IKN merupakan salah satu cara dalam mewujudkan masyarakat Kaltim yang mandiri dan berdaya saing, khususnya dalam menghadapi IKN. Tentu, mempersiapkan SDM agar unggul menjadi kurang cukup apabila kondisi masyarakat terbelah-tanpa adanya rasa persatuan dan kesatuan. Karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan adalah modal utama dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, khususnya di era yang penuh tantangan. Kolaborasi seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM masyarakat Kaltim diharapkan menjadi alternatif dalam mempersiapkan masyarakat menghadapi tantangan masa depan, salah satunya pemindahan IKN.
