MANAGED BY:
KAMIS
21 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KALTIM

Kamis, 01 Juli 2021 18:43
Urusan Politik Jangan Korbankan Rakyat, Masalah Banjir di Bontang Perlu Solusi Cepat
Banjir di Bontang beberapa waktu lalu.

BONTANG – Kisruh terkait pengajuan pembuatan masterplan penanganan banjir terus bergejolak. Kabarnya, usulan dari Pemkot Bontang itu tidak mendapat persetujuan dari legislator untuk masuk pergeseran anggaran mendahului APBD Perubahan 2020.

Menanggapi itu, pengamat politik Universitas Mulawarman (Unmul) Lutfi Wahyudi mengatakan, perlu optimalisasi ruang konsultasi antara kedua pihak. Karena jika masing-masing saling ngotot adu kuat tidak ada memunculkan kebaikan dari itu. Menurutnya, ada saluran yang lebih efektif dibandingkan secara formal.

“Ada forum lobi. Bahkan DPRD juga masuk jajaran FKPD. Memang secara formal juga harus mendapat persetujuan dari DPRD. Bahkan dewan juga harus diingatkan salah satu hasil rekomendasi pansus banjir DPRD,” kata Lutfi.

Menanggapi jika program yang dicanangkan kepala daerah kurang komprehensif menurut kacamata wakil rakyat, sebaiknya Pemkot melakukan perbaikan program. Sehingga tidak perlu ditunda hingga berlarut-larut. Bila keduanya memiliki iktikad baik.

“Kecuali kalau dijadikan untuk arena tawar-menawar politik, itu lain lagi sudah,” ucapnya.

Aspek prioritas ialah manfaat yang didapatkan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga titik poin temunya itu harus ada good will dari masing-masing pihak. DPRD sebagai Lembaga pengawas kebijakan pemerintah itu bisa melakukan kompromi dengan pemerintah daerah.

Berkenaan dengan keputusan terkait pengajuan di pergeseran anggaran mendahului APBD perubahan di tangan pimpinan dewan, dosen Fisipol ini menjelaskan tergantung terhadap regulasi yang ada. Selama tidak bertentangan terhadap regulasi tata tertib di DPR, MPR, dan DPRD. Itu tidak menjadi persoalan.

Sehubungan dengan potensi adanya pertarungan politik pada momentum ini, ia tidak menampiknya. DPRD merupakan lembaga politik hasil pemilu. Sementara kepala daerah merupakan pejabat politik hasil dari pilkada. Maka tidak heran dan biasanya memang begitu, segala sesuatunya itu dikaitkan dengan kepentingan politik.

Masalahnya, jika dikaitkan masyarakat menjadi dirugikan atau tidak. Namun, ketika melalui aksi dari kedua pihak ini merugikan rakyat justru menjadi bumerang.

“Dua-duanya mendapatkan amanah untuk menjalankan kekuasaan itu. Satu untuk menjalankan roda pemerintahan, satunya mengawasi. Kalau tujuannya sama ada titik temu untuk kompromi itu,” pungkasnya. (*/ak/ind/k15)


BACA JUGA

Kamis, 21 Oktober 2021 10:57

Peringati HLN Ke-76, PLN dan PT Wartsila Kolaborasi Gelar Donor Darah

BONTANG- Memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) ke-76 tahun, PT PLN…

Rabu, 20 Oktober 2021 19:28

RDP Jalan Perbaikan Muara Kaman, Alif Turiadi Kecewa Dinas PU dan BPKAD Tidak Hadir

  Prokal.co, Tenggarong - Wakil Ketua I DPRD Kukar Alif…

Rabu, 20 Oktober 2021 00:16

Di Paser, Baru 40 Persen BUMDes Berkontribusi

TANA PASER - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Paser masih…

Rabu, 20 Oktober 2021 00:13

Pengendara Motor Tewas Tabrak Truk

TENGGARONG–Diduga parkir tanpa dilengkapi pengaman keselamatan, sebuah truk Mitsubishi Volt…

Rabu, 20 Oktober 2021 00:11

Status Jalan Jadi Momok, Perbaikan Poros Desa Loleng-Kota Bangun Terhambat

Kerusakan jalan di poros Desa Loleng menuju pusat Kecamatan Kota…

Selasa, 19 Oktober 2021 19:23

Jalan Awang Long di Kota Bangun Butuh Semenisasi, Doni Ikhwani : “Dambaan Masyarakat Liang”

Prokal.co, Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah Didampingi Anggota…

Selasa, 19 Oktober 2021 15:34

Tim Pansus RTRW Kunker Ke PT Fajar Sakti Prima dan PT Bara Tabang

Prokal.co, Tenggarong - Panitia Khusus Rencana Tata Ruang Wilayah (Pansus…

Selasa, 19 Oktober 2021 15:32

Mediasi Pimpinan Perusahaan Tidak Hadir Dalam RDP Komisi I, Ahmad Jais Kecewa

Prokal.co, Tenggarong - Komisi I DPRD Kabupaten kutai Kartanegara lakukan…

Selasa, 19 Oktober 2021 15:29

10 Perusahaan Dilibatkan Oleh Pansus RTRW

Prokal.co, Tenggarong - DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan Rapat Dengar…

Selasa, 19 Oktober 2021 15:20

Rakor DPRD dan Pemkab Kukar, Upaya Meningkatkan Kompetensi SIPD

  Prokal.co, Tenggarong - DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan rapat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers