MANAGED BY:
SENIN
20 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 01 Juli 2021 12:19
Pastikan Legalitas Aset, KPK Dorong Sinergi Pemda dan BPN di Kalimantan Timur
Walikota Andi Harun dan Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Wahyudi saat diterima pengurus DPD Golkar Kaltim di kantor Golkar Kaltim Jl Mulawarman.

SAMARINDA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penertiban legalisasi aset tanah pemerintah daerah (pemda). Hal ini diutarakan saat melakukan monitoring evaluasi (monev) pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi dengan pemda di Kalimantan Timur (Kaltim) secara luring pada Rabu, 30 Juni 2020.

“Jangan sampai aset pemda tidak tercatat, dikuasai oleh pihak yang tidak berhak bahkan pelan-pelan hilang,” ujar Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Wahyudi.

Pada kesempatan tersebut Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyerahkan sebanyak 22 sertifikat tanah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dengan total nilai Rp48,4 Miliar dilanjutkan dengan kunjungan lapangan serta koordinasi aset bermasalah berupa tanah yang saat ini ditempati sebagai kantor DPD Golkar Kaltim dan Plaza 21.

“Sinergi yang lebih efektif antara pemda dan BPN di Kota Samarinda ini penting untuk dilakukan karena masih terdapat 1.331 bidang tanah Pemkot Samarinda yang belum bersertipikat,” tambah Wahyudi dalam rilis diterima prokal.co

Hadir pada saat kegiatan Walikota Samarinda Andi Harun mengakui bahwa Pemkot Samarinda memang sedang gencar-gencarnya melakukan penertiban aset sejak dirinya dilantik pada Februari 2021.

Penertiban aset tersebut, katanya, sejalan dengan program KPK yang menginginkan agar aset-aset Pemkot dilegalkan, dikuasai dan dimanfaatkan secara optimal agar berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami berharap BPN dan OPD kota Samarinda meningkatkan speed sertifikasi aset. Mohon juga dukungan KPK untuk penyelesaian aset bermasalah,” ujar Andi Harun.

Selain legalisasi aset, KPK, selama kegiatan di Samarinda juga mendorong asosiasi pengembang untuk segera melakukan kewajibannya menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kepada pemda sebagaimana amanat Permendagri Nomor 09 Tahun 2009.

Hal ini sejalan dengan kebutuhan Kota Samarinda akan lahan kuburan yang merupakan salah satu jenis PSU yang menjadi kewajiban pengembang untuk diserahkan atau dikompensasi kepada pemda. Menutup kegiatan, KPK menyarankan pemda melakukan optimalisasi aset sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal pada PAD.

“Terkait aset bermasalah yang menjadi temuan BPK agar segera dicarikan solusi penyelesaiannya dengan win-win solution agar tidak menjadi temuan berulang setiap tahun. Aset-aset tersebut kita harapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menyumbang PAD,” pungkas Wahyudi.

Secara terpisah pada hari yang sama, BPN juga menyerahkan 24 sertifikat tanah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dengan total nilai Rp21,6 Miliar. Setelah itu, dilanjutkan kunjungan ke lokasi aset bermasalah berupa tanah dan bangunan yang dikuasai oleh pejabat atau mantan pejabat Pemkab dan DPRD Kukar. (myn)


BACA JUGA

Senin, 20 September 2021 11:04

Kebun Sawit Rambah Tahura Bukit Soeharto, Program Kemitraan Konservasi Jadi Celah Alasan

TENGGARONG-Selain tambang ilegal, kebun sawit liar juga dituding ikut merusak…

Senin, 20 September 2021 11:01

PI 10 Persen untuk PPU Tunggu Gubernur

PENAJAM-Participating interest (PI) 10 persen pengelolaan blok migas jatah Pemerintah…

Senin, 20 September 2021 11:00

Rosatom Bangun Industri Nuklir, Kerja Sama Batan-Pemprov Kaltim di Buluminung

Perusahaan energi atom Rosatom Rusia bersama Pusat Kajian Sistem Energi…

Minggu, 19 September 2021 14:17

Indeks Keterbukaan Informasi di Kaltim Kategori Sedang

Komisi Informasi Pusat merilis hasil penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik…

Minggu, 19 September 2021 11:18
TNI-Polri Kejar KKTB Pembunuh Nakes Papua

Satu Korban Masih Hilang, Komandan OPM Tewas

Kekejaman kelompok kriminal teroris bersenjata (KKTB) pimpinan Lamek Taplo harus…

Minggu, 19 September 2021 10:19

Kondisi Jalan Mantap Masih Rendah, Kemantapan Jalan di Kaltim Hanya 75 Persen

PERBAIKAN ruas jalan trans Kalimantan di Kabupaten Berau, segera dilakukan.…

Minggu, 19 September 2021 10:18

Normalisasi Sungai Solusi Banjir di Kariangau

BALIKPAPAN-Persoalan banjir di Jalan Projakal, Km 5,5, Kelurahan Kariangau, Kecamatan…

Minggu, 19 September 2021 10:17

Realisasi APBD Kaltim Rendah, Dari Rp 11 Triliun, Baru Terserap 36 Persen

Pembahasan APBD Perubahan Kaltim dipastikan molor. Seharusnya, rancangan sudah diserahkan…

Sabtu, 18 September 2021 12:32

300 Nakes Ditarik dari 34 Distrik di Papua

JAYAPURA-Sebanyak 300 Tenaga Kesehatan (Nakes) ditarik dari 34 distrik di…

Sabtu, 18 September 2021 10:18

Balikpapan Siap Jadi Ibu Kota Provinsi

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Kaltim, membuka peluang wacana…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers