BALIKPAPAN-Ekonomi budaya Kaltim perlu mendapat perhatian khusus. Karena tidak dikelola secara optimal, membuat khazanah atau kekayaan budaya di Bumi Etam tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga dikhawatirkan akan terus tergerus saat kegiatan pemindahan ibu kota negara (IKN).
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko dalam webinar “Membangun IKN Baru untuk Indonesia Maju”, Sabtu (26/6). Dia mengatakan, berdasarkan survei dari BPS, Bappenas, dan Kemendikbud pada 2019, Kaltim memiliki nilai indeks pembangunan kebudayaan (IPK) sebesar 55,47, sedikit di bawah IPK nasional sebesar 55,91. Perolehan nilai tersebut menempatkan Kaltim pada peringkat ke-15 dari 34 provinsi.
Meski demikian, Kaltim memiliki dimensi ketahanan budaya dengan poin 77,44. Angka ini di atas rata-rata nasional, 73,55. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kebudayaan masyarakat Kaltim dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budaya pada kehidupan sosial cukup baik. Sementara itu, dimensi ekonomi budaya merupakan dimensi paling lemah di antara dimensi lainnya. Pada aspek ini, Kaltim mendapati skor 32,86. Di bawah rata-rata nasional 33,79.
Hal ini menunjukkan bahwa khazanah kebudayaan yang melimpah di Kaltim, belum dikelola secara optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. “Jogjakarta dan Bali yang paling tinggi. Jadi, Bali dan Jogjakarta itu mampu memanfaatkan khazanah budayanya itu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi ini yang kami harapkan, juga nanti apa penduduk masyarakat yang tinggal di sekitar IKN, bisa memanfaatkan kekayaan budaya yang dimilikinya untuk pembangunan ekonomi masyarakat,” harap dia.
Mengenai keberagaman suku bangsa dan akulturasi budaya, menurutnya ada tiga suku bangsa terbesar di Kaltim. Yaitu Jawa, Bugis, dan Banjar. Sementara suku asli, seperti Dayak, Paser, Kutai, Tidung, Bulungan, dan Berau, secara populasi lebih sedikit daripada suku pendatang. Hal tersebut dikarenakan Kaltim merupakan tujuan utama migran asal Jawa, Sulawesi, dan juga Kalsel. Di mana persebaran suku Jawa hampir di seluruh wilayah Kaltim. Sedangkan suku Bugis, banyak menempati wilayah pesisir dan perkotaan, dan suku Banjar banyak menempati wilayah perkotaan.
Seperti Samarinda, Balikpapan, Kukar, Paser, dan juga PPU. Sementara suku Dayak, pada umumnya menempati daerah pedalaman. Terutama Kubar dan Mahulu. Suku Kutai menempati Kukar, Kutim, dan Kubar. Suku Paser menempati Paser dan PPU. Dan suku Berau berada di Berau. Akulturasi budaya juga telah berlangsung lama di Kaltim. Melalui berbagai proses budaya, interaksi sosial, dan migrasi penduduk. Yang membentuk keberagaman suku bangsa dan pluralitas budaya. Proses akulturasi ini membangun local genius yang memampukan masyarakat Kaltim dalam merespons dan menerima budaya luar. Serta hidup berdampingan dengan suku bangsa lain.
“Kalau kita lihat, misalnya gamelan Kutai. Hal ini menunjukkan bahwa akulturasi budaya itu antara Jawa dan asli penduduk Kutai, sudah terjadi lama. Jadi ini yang perlu dipupuk, sehingga keragaman budaya ini menjadi aset bersama. Bukan menjadi dalam sel masing-masing untuk membangun. Tapi, dalam satu kesatuan untuk pembangunan di Kaltim,” terangnya.
Selain itu, berdasarkan data Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2020, komunitas adat tersebar di beberapa wilayah Kaltim. Antara lain, Berau sebanyak 22, Kubar sebanyak 9, Kukar dan Paser masing-masing sebanyak 6, lalu Kutim sebanyak 4, dan Balikpapan ada 1.
Komunitas adat ini masih menghadapi serangkaian persoalan. Seperti kemiskinan, konflik agraria dengan perusahaan, akses pelayanan publik yang minim, diskriminasi di bidang kepercayaan atau agama, akses pendidikan yang kurang memadai, serta pengakuan hak wilayah dan hutan adat. Sehingga diperlukan peran komunitas adat dalam pelestarian lingkungan dan budaya.
“Persebaran komunitas adat dan potensi masalah ini sudah juga diantisipasi. Sehingga nanti pada waktu membangun IKN, ini tentunya konflik ini tidak ada. Dan kajian sosial budaya ini menjadi basis kami juga, untuk pembangunan IKN. Jadi bukan hanya ketersediaan lahan, kemudian letaknya, bukan hanya itu. Tapi, bagaimana penduduk ini dari kami merespons dan mendapatkan manfaat dari keberadaan IKN baru,” katanya.
Arsitek asal Bali, Nyoman Popo Priyatna Danes yang turut hadir dalam diskusi daring itu mengatakan, dari gambaran-gambaran yang disampaikan pemerintah, mudah-mudahan semua pihak bisa berpikir bijak. Bahwa kegiatan pemindahan IKN ini adalah sesuatu yang harus dibangun dengan penuh kehati-hatian. “Jadi, jangan sampai dengan melihat rencana-rencana ini, semua pihak menjadi gelisah. Dan merasa harus menguasai lahan di kawasan ini (IKN baru) ya. Kita tidak berharap itu terjadi,” harap dia.
Akan tetapi, sambung dia, masyarakat bisa merasa memiliki bersama-sama. Dan bagaimana mewujudkan pembangunan IKN baru ini, dalam suatu kualitas yang sesuai dengan harapan Indonesia. Seperti yang direncanakan pemerintah, hingga 100 tahun ke depan. “Bahwa dengan melihat semua rencana ini, semua pihak ingin berkontribusi positif. Tidak menjadi bagian yang creating damage, dan mencoreng cita-cita luhur bangsa dan negara. Dalam mewujudkan satu etalase baru dari peradaban Indonesia di masa yang akan datang,” tuturnya. (kip/riz/k15)
