MANAGED BY:
SABTU
18 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM PEMBACA

Senin, 28 Juni 2021 20:15
Sengketa Informasi Publik

Oleh : Imran Duse*

 

Bapak Kepala Desa itu tiba di kantor Komisi Informasi Kalimantan Timur (KI Kaltim) dengan dahi berkerut dan mata setengah melotot. Bersama seorang stafnya, ia memasuki ruang sidang dengan wajah melengung.

Siang itu, Kepala Desa Tani Baru, Anggana, Kutai Kartanegara datang memenuhi undangan KI Kaltim sehubungan pengaduan sengketa informasi publik yang diajukan pemohon/pengguna informasi: sebuah LSM yang berkantor di Samarinda. 

Penulis saat itu bertugas sebagai Ketua Majelis Komisioner yang akan menyidangkan sengketa ini. Setelah sidang dibuka dan memberikan kesempatan kepada para pihak, tibalah giliran pak Kades menyampaikan tanggapan.

“Ada apa ini pak? Semua laporan sudah kami sampaikan ke kabupaten. Dan untuk bapak ketahui, saya menghabiskan uang lebih 2 juta untuk sampai ke sini,” ungkapnya menggebu.

Desa Tani Baru memang berlokasi di hilir Sungai Mahakam. Cukup jauh dari Samarinda, apalagi Tenggarong (meski pun desa itu masuk dalam wilayah Kukar). Bahkan dari desa itu, jauh lebih mudah ke Majene, Sulawesi Barat, daripada ke Samarinda. 

“Jadi, kenapa kami dipanggil untuk disidang ini pak?”, ia kembali mengejar.

Syukurlah, ia akhirnya memahami pangkal soalnya setelah mendapatkan penjelasan. Bahwa KI Kaltim hanyalah menjalankan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

 

*Perubahan Paradigma*

 

Cerita di atas penulis sampaikan sebagai prolog ketika diminta menjadi narasumber Bimtek dan ToT Pengelolaan PPID dan Aduan Publik, dua pekan silam. Acara tersebut  diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, dan diikuti beberapa pejabat struktural dan staf.

Prolog tersebut sengaja penulis kemukakan untuk menunjukkan bahwa saat ini tengah berlangsung perubahan mendasar dalam pengaturan informasi publik di tanah air. Terutama setelah amandemen kedua  mengadopsi hak atas informasi sebagai hak yang melekat, baik sebagai pribadi maupun warga negara, (Pasal 28F UUD 1945).

Delapan tahun setelah dimasukkannya hak informasi dalam konstitusi negara, terbitlah UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang secara eksesif membalikkan paradigma pengaturan informasi di Indonesia. 

Regulasi ini menempatkan semua informasi yang dimiliki badan publik sebagai informasi terbuka dan dapat diakses oleh pemohon/pengguna informasi. Memang ada pengecualian, tetapi hal demikian dilakukan secara ketat dan terbatas. Ketat, karena harus melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan publik. Sementara terbatas ditandai oleh adanya retensi waktu tertentu terhadap informasi dikecualikan itu.

Dengan kata lain, informasi dikecualikan memiliki “umur pengecualian”. Ada yang berumur 2 tahun, 5 tahun, dan selama-lamanya adalah 30 tahun. Ketika masa pengecualiannya berakhir, maka segera informasi mesti dipulihkan kembali menjadi informasi yang terbuka. 

Setidaknya ada 9 instrumen yang menjadi landasan untuk menetapkan sebuah informasi sebagai “dikecualikan” (Pasal 17 UU KIP). Antara lain, berpotensi menghambat proses penegakan hukum; Dapat membahayakan Hankam Negara; Dapat mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia; Dapat merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional; Dapat merugikan kepentingan Hubungan Luar Negeri. 

Sama seperti makanan/minuman kemasan yang memiliki “masa kedaluwarsa” (expiration). Bedanya, jika masa kedaluwarsa makanan atau minuman berakhir, maka ia menjadi tidak layak lagi dikonsumsi. Sementara jika retensi informasi yang dikecualikan berakhir, maka informasi tersebut kembali menjadi “layak untuk dikonsumsi”.

Jadi paradigma yang berlaku saat ini menempatkan semua informasi (yang dimiliki badan publik) sebagai informasi yang terbuka --serta dapat diakses masyarakat. Ini berbeda dengan paradigma era sebelumnya, di mana semua informasi bersifat “tertutup” kecuali yang dibuka oleh pemerintah.

Bahkan UU KIP lebih jauh mendorong partisipasi dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Sehingga masyarakat dapat mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. 

Ini semua dimaksudkan untuk menghadirkan sebuah penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itulah, warga negara dapat mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi apabila badan publik tidak merespon permintaan informasi yang ia ajukan. Atau direspon tetapi tidak sebagaimana yang ia harapkan. Adapun tata cara pengaduan dapat diintip melalui website KI Kaltim https://kipkaltim.net/.

 

*Alur Sengketa*

Sebagaimana telah disinggung, sengketa informasi publik dapat terjadi dikarenakan adanya ketidaksesuaian yang muncul pada saat masyarakat (baik sebagai orang per orang maupun sebagai kelompok) meminta suatu informasi pada badan publik. 

Badan publik di sini adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta semua organisasi yang memperoleh dana dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, maupun bantuan luar negeri.

Sementara informasi publik didefenisikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai UU KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (Pasal 1 [1] UU KIP).

Dengan demikian, sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan pemohon/pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 [3] UU KIP).

Dalam kaitan ini, regulasi yang ada memangkalkan Komisi Informasi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi (Pasal 1 [4] UU KIP).

Dengan kewenangan tersebut, maka keputusan Majelis Komisioner Komisi Informasi memiliki derajat yang setara dengan keputusan pengadilan. Dan ketika ada pihak yang tidak menerima keputusan tersebut, maka terbuka jalan untuk mengajukan banding ke PTUN (bagi badan publik negara) dan pengadilan negeri (bagi badan publik lainnya).

Adapun waktu penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi adalah maksimal 100 hari kerja. Sementara pada tingkat banding membutuhkan 60 hari kerja dan di tingkat kasasi 30 hari kerja (Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik). 

Disadari sepenuhnya, bahwa masa penyelesaian tersebut nampak begitu lama. Di beberapa daerah di Indonesia, juga sudah mengeluhkan hal ini. Setidaknya itu terlihat dalam Rakernis Komisi Informasi beberapa waktu lalu, di mana banyak pihak menyoroti dimensi ini. 

Sehingga diputuskan menjadi salah satu aspek yang akan diperhatikan dalam proses revisi Peraturan Komisi Informasi (Perki No.1/2013) yang saat ini tengah berlangsung.   

Karena prinsip dasar dari seluruh pengaturan ini adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Barangkali itu!

 

( *Imran Duse*, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 18 September 2021 10:15

Banjir Memang Bukan Preman

Pernyataan menarik diungkapkan Wali Kota Samarinda Andi Harun ketika menjadi…

Rabu, 15 September 2021 12:54

Ketika Bupati Menerima Honor Makam Covid-19

Dewi MurniPraktisi Pendidikan di Balikpapan Jagat maya pemberitaan nasional gaduh…

Selasa, 14 September 2021 11:22

Banjir Melanda Benua Etam

HAkhmad Sirodz     Ketua Takmir Masjid Nuruz Zaman Loa Bakung  …

Senin, 13 September 2021 13:43

Kunci Sukses Pembangunan IKN

Oleh: Dr Isradi zainal Rektor Uniba, Ketua PII Kaltim, Sekjen…

Jumat, 10 September 2021 13:13

Sehat, Kuat, dan Olahraga

Bambang Iswanto Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  …

Jumat, 10 September 2021 12:32

Eksistensi Radio di Pusaran Kompetisi

Andi Muhammad Abdi Komisioner KPID Kaltim     Genap 76…

Kamis, 09 September 2021 10:36

Asa Pariwisata Kaltim

Oleh : Siswandi, Statistisi Ahli Muda di BPS Kutai Timur  …

Selasa, 07 September 2021 10:57

Efektivitas Daring yang Dipertanyakan

Mohammad Salehudin Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda   …

Selasa, 07 September 2021 10:29

Hapus Dikotomi Kominfo dan Humas

Oleh: Abd Kadir Sambolangi SS MA, Plt Kabag Protokol dan…

Selasa, 07 September 2021 10:15

Membaca Dominasi Koalisi Pemerintah

Oleh: Miftah Faried Hadinatha Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan UGM asal…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers