BALIKPAPAN–Dua kecamatan diprioritaskan Pemkot Balikpapan untuk dibangun gedung sekolah baru pada 2022. Yakni, Kecamatan Balikpapan Selatan dan Balikpapan Barat. Pertimbangannya, cakupan layanan pendidikan yang masih rendah di daerah tersebut. Ditambah, persebaran penduduk usia sekolah yang tinggi. Kondisi ini telah menimbulkan polemik saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang menerapkan sistem zonasi.
Berdasarkan kegiatan prioritas pembangunan di bidang pendidikan pada 2020, pembangunan unit sekolah baru yang direncanakan dialokasikan tahun depan, adalah SD dan SMP terpadu di Perumahan Balikpapan Regency. Sekolah terpadu itu akan dibangun di atas lahan seluas 15.027 meter persegi. Sekolah baru lainnya yang akan dibangun adalah SMP negeri di Kecamatan Balikpapan Barat. Lokasinya bakal berada di atas pemukiman atas air Margasari, Kelurahan Baru Tengah. Di aset milik Pemkot Balikpapan itu, gedung berdiri di atas lahan 1,6 hektare.
“Jadi memang diprioritaskan menggunakan lahan yang dikuasai pemkot. Dan fasilitas umum yang telah dihibahkan kepada pemkot, atau tanpa melakukan kegiatan pembebasan lahan,” kata Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang) Balikpapan Agus Budi Prasetyo kepada Kaltim Post.
Mantan sekretaris Bappeda Balikpapan ini melanjutkan, leading sector kegiatan ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan. Lalu di-backup Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan.
“Misalnya kita akan membangun sekolah, kemudian DPU dalam kaitan ini juga akan memikirkan bagaimana akses ke lokasi SD yang akan dibangun tersebut. Kemudian Dishub juga akan berpikir tentang bagaimana supaya anak sekolah yang akan datang ke sekolah tersebut juga aksesnya transportasinya bisa terjaga,” terang dia. Selain penambahan unit sekolah baru, juga direncanakan adanya penambahan ruang kelas baru (RKB). Berdasarkan analisa dan perhitungan kekurangan, untuk jenjang SD sebanyak 64 RKB. Sedangkan perhitungan kekurangan untuk jenjang SMP sebanyak 70 RKB.
“Sebagai solusi jangka pendek dan hanya dapat dilakukan pada sekolah yang masih memiliki lahan yang luas,” katanya. Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Muhammad Taqwa mengatakan, pembahasan rencana kegiatan 2022 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balikpapan belum dilakukan. Namun, peluang dibangunnya unit sekolah baru masih terbuka. Baik diawali melalui alokasi APBD perubahan 2021. Atau APBD Murni 2022 mendatang. “Tergantung ketersediaan anggarannya nanti,” kata dia.
Ketua DPC Partai Gerindra Balikpapan ini memperkirakan, pembahasan awal mengenai APBD Murni 2022, akan dilaksanakan akhir Agustus mendatang. Taqwa meyakini, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud memiliki keinginan mewujudkan pembangunan sekolah baru tersebut. “Memang tidak bisa dibenahi sekaligus. Harus satu per satu. Karena di samping rencana prioritas membangun sekolah itu, banyak juga visi dan misi yang harus dipenuhi. Seperti penanganan banjir, belum lagi penyediaan seragam sekolah, dan BPJS gratis kelas III bagi warga Balikpapan. Ini harus bijak, untuk melakukan pembagian anggarannya,” kata dia. (kip/riz/k8)
