RATUSAN personel gabungan melakukan penertiban PKL di kawasan Pasar Pandansari. Tak sedikit pedagang yang mencoba menyampaikan keluhan mereka atas aksi penertiban tersebut. Kepala Satpol PP Balikpapan Zulkifli menghadapi pedagang yang meminta penjelasan.
“Kita panggil perwakilan pedagang, mohon keikhlasannya. Termasuk yang menempel di pagar mohon dibersihkan. Itu prioritas dan dimengerti oleh pedagang,” sebutnya. Dia menuturkan, semua area yang masuk dalam SK wali kota akan mendapat penertiban tanpa pengecualian.
Bahkan tambahan bagi PKL yang nempel di pagar. Zulkifli menjelaskan, bahwa ini sudah kebijakan yang paling mudah ditaati seluruh pihak. PKL masih boleh berjualan hanya saja tidak boleh berjualan di zona terlarang yang diatur dalam SK wali kota. Bagi daerah yang tidak masuk dalam zona terlarang, maka silakan dimanfaatkan.
Menurutnya hal biasa saja jika ada pedagang protes, kali ini sudah keputusan terbaik. Pihaknya telah beberapa kali melakukan penertiban dengan berbagai pola, namun tidak kunjung berhasil. “Ini pola baru sterilisasi hanya jalan utama, paling ringan penertibannya. Area yang lain silakan dimanfaatkan,” ucapnya.
Dia berharap penertiban di jalan utama ini bisa bertahan selamanya. Kemudian penertiban di area lain akan menyesuaikan. Namun, yang terpenting Dinas Perdagangan sudah merencanakan ada posko penjagaan secara terpadu sebagai tindak lanjut dari penertiban.
“Mereka minta dibersihkan area sekitar pagar karena nanti akan ditata. Drainase juga akan diperbaiki,” ujarnya. Melalui Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 300/247/Pem telah diatur beberapa hal terkait Pasar Pandansari. Misalnya, edaran agar pedagang memanfaatkan kios yang ada dalam gedung pasar.
Serta akan berlaku tindakan yustisi bagi masyarakat yang melanggar aturan. Misalnya nekat membeli di area terlarang. Ini sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. “Maksimal denda Rp 5 juta atau kurungan penjara. Nanti putusan ada tipiring,” tutupnya. (gel/ms/k15)
