BALIKPAPAN – Pemprov Kaltim berharap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) bisa mendorong perekonomian di pesisir pantai.
“Perda RZWP3K mengakomodasi peruntukan pemanfaatan ruang laut bagi pemerintah, seperti pelabuhan, pertambangan, bandar udara, jasa atau perdagangan industri dan lainnya, serta untuk masyarakat umum sebesar 18,76 persen," ungkap Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut DKP Kaltim Ali Aripe, saat sosialisasi Perda RZWP3K di Hotel MaxOne, (23/6).
Selain itu, dialokasikan pemanfaatan laut untuk kepentingan masyarakat umum dan nelayan, seperti perikanan budi daya, perikanan tangkap, pariwisata, maupun permukiman 81 persen. “Sisanya untuk usaha besar, seperti pertambangan, migas, bandara, dan lainnya,” tuturnya.
Ia menambahkan tentang target pelaksanaan dengan indikator yang tepat dan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang pemerintah daerah Provinsi Kaltim. Ali mengatakan Perda RZWP3K ditetapkan untuk waktu selama 20 tahun (2021-2041) dan sekurang-kurangnya dapat ditinjau kembali selama lima tahun sekali.
“Potensi dan permasalahan pada RZWP3K memerlukan regulasi untuk pengaturan, pemanfaatan dan pengelolaannya, antara lain sektor pertambangan (migas dan mineral) kehutanan, kelautan dan perikanan, pariwisata dan jasa pembangunan laut,” katanya.
Pihaknya saat ini tengah melakukan sosialisasi. Upaya itu untuk menginformasikan Perda RZWP3K sebagai acuan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sampai 12 mil di wilayah Kaltim.
“Alokasi wilayah pesisir 81 persen lebih untuk kegiatan pariwisata, nelayan, maupun pembudi daya, dan sisanya 18 persen untuk pemerintah membangun pelabuhan, alur pelayaran dan lainnya," kata Ali.
Sejauh ini, belum ada realisasi yang sudah diterima. Pasalnya, pihaknya masih menunggu skema dan mekanisme dari pusat bagaimana. “Kalau yang mengajukan sudah ada beberapa. Cuma kami belum bisa mengeksekusinya,” terangnya.
Ia melanjutkan, secara umum melalui perda ini bisa memberikan keleluasaan kepada nelayan dan masyarakat untuk berusaha mengarah pada peningkatan ekonomi. (aji/ndu/k15)
