Jalur zonasi yang diributkan orangtua siswa pada penerimaan peserta didik baru tahun ini, diprediksi masih terjadi tahun depan. Itu karena pembangunan beberapa gedung sekolah belum dimulai.
BALIKPAPAN-Keinginan orangtua menyekolahkan anaknya di sekolah negeri selalu memicu polemik saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Tahun ini, dari 12.313 pelajar SD di Balikpapan yang akan melanjutkan pendidikan SMP, hanya 7.600 yang akan diterima di sekolah negeri.
“Hanya 69 persen yang bisa diterima di sekolah negeri. Sisanya 31 persen, harus di sekolah swasta atau di SKB (Sanggar Kegiatan Belajar),” kata Kepala Disdikbud Balikpapan Muhaimin kepada Kaltim Post, Rabu (23/6). Dia menuturkan, kondisi ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali Balikpapan. Tidak semua siswa, khususnya lulusan SD akan ditampung di sekolah negeri. Namun masih terbuka peluang untuk menjalani pendidikan di sekolah swasta.
Berdasarkan petunjuk teknis (juknis) PPDB tahun ajaran 2021/2022, jumlah rombongan belajar yang disiapkan ada 184. Dalam satu kelas, dibatasi menampung 32 peserta didik. Muhaimin mengatakan, berdasarkan rencana strategis yang telah disusun Disdikbud Balikpapan, memang lulusan SD yang akan diterima di SMP tidak sampai 100 persen. Dari jumlah lulusan setiap tahunnya, Disdikbud membatasi hanya sampai 75 persen.
Pemerintah juga ingin memberi ruang bagi sekolah swasta untuk berperan menampung para siswa yang tidak bisa masuk di sekolah negeri.
“Jadi memang di rencana strategis Disdikbud, dengan usulan dibangunnya beberapa sekolah itu hanya sampai di angka 75 persen dari daya tampung sekolah,” imbuhnya. Namun, Muhaimin tak menampik sebaran sekolah negeri di Balikpapan masih tidak merata. Sampai saat ini, ada beberapa kecamatan justru kekurangan SMP negeri. Seperti di Balikpapan Tengah.
Di kecamatan itu, saat ini masih mengandalkan SMP 22. Sehingga masyarakat Balikpapan Tengah yang belum bisa tertampung di SMP negeri, sementara diakomodasi pada sekolah di Kecamatan Balikpapan Utara.
“Kami ingin, untuk Balikpapan Tengah ada tambahan satu SMP lagi. Makanya kami sudah mengusulkan kepada wali kota, ada dua lokasi yang bisa menjadi alternatif,” katanya. Pertama, lahan eks Pusat Kegiatan Islam Balikpapan (Puskib) di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Di lahan milik Pemprov Kaltim ini, sebelumnya direncanakan dibangun supermal. Akan tetapi sampai sekarang pembangunannya belum berjalan.
“Kalau eks Puskib itu bisa diberikan, itu bukan hanya untuk SMP. Karena luasnya sekitar 6 hektare, maka bisa jadi sekolah terpadu dari SD, SMP, SMA, bahkan SMK,” terang dia. Seandainya itu masih sulit karena Pemkot Balikpapan harus mendapat persetujuan hibah dari pemprov, maka ada opsi lainnya. Yakni menggunakan Lapangan Tenis Manuntung. Akan tetapi, lokasinya bukan di Kecamatan Balikpapan Tengah, melainkan di Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota.
Pertimbangan Disdikbud Balikpapan memilih tempat itu, karena lapangan tenis yang berada di dalam ruangan (indoor). Lokasi tersebut juga dipilih karena Balikpapan saat ini sudah punya arena yang lebih representatif di Balikpapan Tennis Stadium, Jalan Letkol Pol HM Asnawi Arbain, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan. Sehingga tidak mengurangi sarana-prasarana olahraga masyarakat. Jika itu bisa dilaksanakan, maka masalah kekurangan SMP di Balikpapan Tengah bisa teratasi.
“Di sana (Lapangan Tenis Manuntung), ada indoor dan outdoor. Karena sudah yang indoor, kami minta yang outdoor. Di samping dan belakangnya masih ada tanah yang kosong. Sehingga bisa diusulkan untuk dibangun sekolah untuk Balikpapan Tengah,” jelas dia. Bergeser ke Balikpapan Timur, mulai dari Kelurahan Manggar, Manggar Baru, Lamaru dan Teritip, Muhaimin mengatakan sudah berdiri empat sekolah. Yakni, SMP 8 (Manggar), SMP 13 (Teritip), SMP 19 (Lamaru), dan SMP 23 (Manggar).
Namun, menurut orangtua siswa di wilayah Balikpapan Timur, Kelurahan Manggar Baru tidak memiliki SMP. “Sehingga masyarakat mengusulkan ada satu lagi tambahan SMP di Kelurahan Manggar Baru,” katanya. Disdikbud Balikpapan juga sudah mengusulkan penambahan SMP di Kecamatan Balikpapan Barat. Mulai tahun lalu, pembangunan SMP baru di kawasan pemukiman atas air di Kelurahan Margasari diusulkan.
Pada APBD Perubahan 2021 usulan itu kembali disampaikan. Apabila terealisasi, masalah kekurangan SMP di Balikpapan Barat akan selesai. Muhaimin menyatakan, gedung SMP masih terkonsentrasi di Balikpapan Kota dan Balikpapan Selatan. Sementara di Balikpapan Utara, direncanakan ada SMP terpadu di Km 7,5 yang saat ini dalam proses pembangunan. Pada PPDB tahun ini, pendaftar cukup banyak di SMP 11.
