Tidak sebanding antara kapasitas sekolah dan jumlah pendaftar di sekitarnya, membuat penerapan sistem zonasi kerap jadi kendala. Jalannya penerimaan peserta didik baru (PPDB) Peraturan Mendikbud Nomor 51/2018 pun tak mulus.
SAMARINDA–Permasalahan itu sudah terjadi sejak diberlakukannya sistem zonasi. Setiap tahun, ada orangtua murid yang protes lantaran anaknya tak masuk di sekolah terdekat. Untuk mengatasi masalah yang selalu terjadi setiap tahunnya, tak semudah membalikkan telapak tangan.
Membuka sekolah pembantu di daerah yang hanya memiliki satu sekolah dengan daya tampung terbatas sebenarnya telah dilakukan. Salah satunya, SMP Terbuka 8 yang diresmikan 26 Juni 2020. Langkah itu diambil untuk mengatasi terbatasnya kapasitas SMP 20 di Kelurahan Bukuan, yang jadi sekolah tingkat menengah satu-satunya saat itu. "Untuk yang di kawasan Balik Buaya, Kelurahan Bukuan, juga sudah setahun sebelum diresmikannya. Saat kami tinjau ternyata memang tidak ada juga SMP swasta di sana," ungkap Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda Asli Nuryadin.
Terkait masih adanya daya tampung sekolah di daerah padat penduduk lainnya, tak bisa serta-merta diselesaikan dengan membuka SMP terbuka lainnya. Sebab, di beberapa daerah padat penduduk masih ada yang memiliki lebih dari satu sekolah. Sehingga, dapat memaksimalkan sekolah lainnya yang jumlah pendaftarannya lebih sedikit. Kemungkinan bisa mendaftarkan ke sekolah swasta terdekat.
"Meresmikan SMP Terbuka itu enggak mudah, kan harus izin ke pusat. Itu repotnya. Selain itu, memang syaratnya ya harus dalam kondisi kedaruratan, jadi kalau ada sekolah lain atau sekolah swasta, bisa dimaksimalkan ke situ, karena swasta juga mitra di pendidikan," jelasnya.
Sisi lainnya yang menjadi kendala dalam membuka fasilitas pendidikan lain yakni tenaga pengajar. Sebab, menurut Asli, hingga kini jumlah pengajar di Kota Tepian, khususnya yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) masih kurang.
"Ya itu masalahnya kompleks lah, selain fasilitas yang disiapkan, tenaga pendidik juga harus disiapkan. Kami ini kan masih kurang (guru) juga, masih seribu lebih," ungkapnya. Peningkatan fasilitas pendidikan lainnya, termasuk kapasitas murid, tak bisa langsung dilakukan dalam waktu singkat. Hal itu lantaran terbentur anggaran. Di satu sisi, masih ada sekolah lain yang statusnya menumpang di bangunan sekolah lain.
"Jadi harus pikir kiri dan kanan juga, kalau jor-joran buka negeri, swasta itu pasti kolaps. Finansial dan kesulitan untuk mencari lahan juga yang jadi kendala. Itu masih ada juga yang menumpang dan dicarikan lahannya," beber dia.
Untuk itu, di tengah sengkarut masalah sistem zonasi, memaksimalkan kapasitas sekolah yang sepi pendaftar jadi pilihan. Termasuk memberikan arahan untuk mendaftar ke sekolah swasta. "Intinya diusahakan, walau agak jauh sedikit asal negeri dan orangtua tidak terlalu memilih, pasti difasilitasi," kuncinya. (*/dad/dra/k8)
