Pejabat Papua Kemungkinan Terpaksa Menyumbang KKTB

- Senin, 21 Juni 2021 | 11:40 WIB

JAKARTA- Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan (Satgas Pamrahwan) dari Batalyon Infanteri (Yonif) 315/Garuda sudah tiba di medan tugas. Khusus personel yang diberi tugas untuk melaksanakan pengamanan di Area Timika Komplek, Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap Brigjen TNI Bangun Nawoko sudah memberikan arahan secara langsung. Kepada seluruh personel satgas itu, Bangun mengingatkan kembali mereka harus selalu waspada.

Personel yang dikirim dari Kodam III/Siliwangi itu memang sudah berulang mendapat pesan serupa. Baik dari panglima kodam (kodam) di daerah asal maupun di lokasi penugasan saat ini. Berbagai potensi ancaman dan gangguan selama tugas di Papua, telah disampaikan. Termasuk diantaranya yang bersumber dari Kelompok Kriminal Teroris Bersenjata (KKTB). ”Jangan lupa untuk selalu meningkatkan kewaspadaan,” ungkap dia. 

Bangun yakin, personel Yonif 315/Garuda merupakan prajurit pilihan. Dia juga percaya mereka mampu melaksanakan tugas di Papua. ”Saya tahu karakter jiwa prajurit Kodam Siliwangi yang sangat dekat dengan masyarakat,” imbuhnya. Karena itu, dia yakin para prajurit tersebut mampu berbaur dan menyatu dengan masyarakat setempat. Namun demikian, dia tetap meminta mereka selalu mengingat pedoman pelaksanaan tugas pokok.

 Jenderal bintang satu TNI AD itu pun menyampaikan supaya mereka tidak perlu takut. ”Semua manusia memiliki rasa takut, tetapi kalian jangan ketakutan dalam melaksanakan tugas di tanah Papua,” bebernya. Tidak lupa dia meminta mereka terus menjaga kekompakan, saling jaga, dan selalu menjaga nama baik satuan. ”Saya berharap kalian menjadi ksatria pasukan Garuda yang sejati,” tambah Bangun. 

Selain Satgas Pamrahwan dari Yonif 315/Garuda, TNI juga mengirim pasukan dari Yonif Mekanis Raider 412/Bharata Eka Sakti. Kemarin, KRI Makassar-590 yang membawa mereka dari daerah asal sudah merapat di Dermaga Freeport untuk menurunkan pasukan dan segala peralatan yang mereka bawa. ”Kondisi kapal dan prajurit dalam keadaan siap operasi,” terang Komandan KRI Makassar-590 Letkol Laut (P) Shodikin. 

Sesuai perintah, pasukan dari Yonif Mekanis Raider 412/Bharata Eka Sakti akan bertugas di Papua selama sembilan bulan. Mereka diberi tugas untuk melaksanakan tugas sebagai Satgas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Indonesia - Papua Nugini. Serupa dengan pasukan dari Yonif 315/Garuda, mereka juga sudah diminta untuk selalu waspada terhadap segala potensi ancaman dan gangguan. Tidak terkecuali potensi gangguan dari KKTB. 

Belakangan, aparat TNI dan Polri memang terus melakukan langkah-langkah strategis untuk menindak KKTB. Apalagi setelah pemerintah mengumumkan bahwa kelompok tersebut merupakan organisasi teroris. Tidak hanya dikejar, suplai logistik dan senjata juga diburu oleh aparat. Tujuannya untuk terus menekan kelompok tersebut sehingga tidak lagi beraksi menyerang aparat keamanan dan masyarakat sipil.

 Temuan adanya sumbangan dari sejumlah pejabat di Papua ke kelompok kriminal teroris bersenjata (KKTB) perlu didalami. Salah satunya, soal penyebab mengapa para pejabat itu memberikan sumbangan. Ada dugaan bahwa pejabat itu memberikan sumbangan dalam keadaan terpaksa. 

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menuturkan, perlu dipahami bahwa kejadian tersebut terjadi di wilayah konflik. Di kabupaten Tolikara dan Puncak yang berada di pegunungan Papua. ”Cara pandang di wilayah konflik itu berbeda,” terangnya dalam keterangan tertulisnya kemarin. 

Bila pejabat daerah di wilayah konflik memberikan sesuatu ke tentara pemerintah dan kombatan, itu kemungkinan demi menghindari konflik. Kalau hanya memberikan ke satu pihak, bisa jadi kondisi berbahaya terjadi. ”Rakyat yang kemudian terancam,” paparnya. 

Dia meyakini bahwa fenomena memberikan sumbangan ke dua pihak yang berkonflik itu juga dilakukan hingga tingkat terbawah. Seperti, kepala distrik, kepala desa, mantra dan guru. ”Sekali lagi, demi menghindari konflik,” jelasnya.

 Sesuai dengan pengalamannya mempelajari wilayah konflik. Seperti, Suriah, Afrika dan Amerika Latin. Pejabat daerah sebagai strateginya dengan terpaksa melayani dua belah pihak yang berkonflik. ”terpaksa melayani keduanya,” jelasnya. 

Dalam pembangunan di daerah konflik, kontraktor pembangunan juga melakukan hal yang sama. Memberikan bantuan terhadap dua belah pihak yang konflik. Di Timur Tengah, kontraktor bangun jalan berikan ke ISIS dan Al Qaeda juga. ”Hampir semua polanya sama di dunia ini dalam menghadapi wilayah konflik,” ujarnya. 

Pigai mengatakan, sebagai orang yang berasal dari wilayah konflik memahami kondisi tersebut. ”Orang tua saya dulu juga memberikan kedua pihak berkonflik. Pengusaha kesana juga sama, agar bisnisnya tetap berjalan,” paparnya. 

Halaman:

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Puncak Arus Balik Sudah Terlewati

Selasa, 16 April 2024 | 13:10 WIB

Temui JK, Pendeta Gilbert Meminta Maaf

Selasa, 16 April 2024 | 10:35 WIB

Berlibur di Pantai, Waspada Gelombang Alun

Senin, 15 April 2024 | 12:40 WIB
X