PYONGYANG– Korea Utara (Korut) membuka peluang untuk kembali berhubungan dengan Amerika Serikat (AS). Kemarin (18/6) Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong-un menegaskan bahwa negaranya harus bersiap, baik untuk berdialog maupun berkonfrontasi dengan Negeri Paman Sam. Namun, terlebih dahulu Pyongyang akan menyelidiki setiap perubahan kebijakan di era Presiden AS Joe Biden.
”Terutama untuk sepenuhnya bersiap menghadapi konfrontasi guna melindungi martabat negara kita dan menjamin terciptanya lingkungan yang damai,” ujar Kim Jong-un seperti dikutip kantor berita KCNA.
Hong Min dari Korea Institute for National Unification mengungkapkan bahwa komentar Jong-un dalam pertemuan komite pusat itu menandakan bahwa dirinya tengah mengambil pendekatan wait and see. Bola panas kini ada di tangan AS. Apakah mau melanjutkan langkah mantan Presiden AS Donald Trump untuk berdialog ataukah memilih permusuhan.
Pernyataan Jong-un tersebut adalah reaksi pertama atas strategi pemerintahan Biden. Biden berjanji melakukan pendekatan yang praktis dan terukur. Salah satunya adalah lewat jalur diplomasi agar Korut menyerah atas program misil dan nuklirnya. Korut sudah melakukan uji coba bom atom enam kali sejak 2006. Mereka juga mengembangkan rudal balistik antarbenua (ICBM).
Namun, Biden tidak mau gegabah. Dia tidak mau berhadapan langsung dengan pemimpin 37 tahun tersebut tanpa rencana negosiasi yang konkret. Sebab, tiga kali pertemuan Trump dan Jong-un tidak menghasilkan apa pun. ”Saya tidak akan memberikan hal yang diinginkannya (Jong-un, Red), yaitu pengakuan internasional,” ujar Biden saat bertemu dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in bulan lalu di Washington seperti dikutip Agence France-Presse.
Direktur North Korean Studies di Sejong Institute Cheong Seong-chang mengungkapkan bahwa Korut saat ini berpeluang melunak. Jong-un mungkin akan menerima permintaan pengurangan senjata nuklirnya asalkan ada pengurangan sanksi. Itu tidak lepas dari posisi Korut saat ini karena gagal panen dan terancam mengalami kelaparan.
Sementara itu, di Iran kemarin berlangsung pemilihan presiden. Ulama ultrakonservatif Syiah Ebrahim Raisi diyakini berpeluang besar untuk memenangkan kursi kekuasaan menggantikan Hassan Rouhani. Jalan Raisi untuk menang terbuka lebar karena pesaingnya dicoret dari pencalonan.
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei merupakan orang pertama yang memberikan suara di tempat pemilihan suara di Teheran. Total ada sekitar 60 juta pemilih yang terdaftar. TPS buka hingga tengah malam.
Angka partisipasi penduduk dalam pemilu kali ini diprediksi bakal rendah. Banyak penduduk yang enggan memberikan suara karena calonnya dijegal untuk maju. Versi mereka, pemilu tersebut hanyalah formalitas karena sudah ada satu calon yang didorong untuk menang.
”Saya memberikan suara atau tidak, seseorang sudah dipilih. Mereka menggelar pemilu ini untuk konsumsi media saja,” cetus Saeed Zareie, seorang penjaga toko di Teheran. Yang dia maksud adalah Raisi, yang dikenal dekat dengan Khamenei.
Pada tahap pra pemilihan, ada sekitar 600 calon yang mendaftar. Namun, Dewan Penjaga yang terdiri dari 12 ulama dan ahli hukum hanya menyetujui tujuh orang. Semuanya laki-laki. Tokoh yang didiskualifikasi antara lain adalah mantan Ketua Parlemen Ali Larijani dan mantan Presiden Mahmoud Ahmadinejad.
”Untuk kali pertama sejak Republik Islam (Iran) berdiri, pemilihan presiden berlangsung tanpa persaingan nyata,” tulis mantan Duta Besar Prancis Michel Duclos pada lembaga Paris Institut Montaigne. (sha/c9/bay)
