JAKARTA-Selama beberapa hari terakhir, kasus Covid-19 di Indonesia terus naik. Organisasi profesi kedokteran berharap pemerintah bergerak cepat. Jika tidak, bisa jadi kasus seperti di India. Adanya varian baru seperti Delta dari India, harus disikapi serius. Apalagi varian ini sudah ditemukan di Indonesia.
Padahal, jenis B.1617.2 ini mudah sekali menular dan memengaruhi keparahan mereka yang terinfeksi. Spesialis paru Erlina Burhan mengungkapkan, di Jakarta kapasitas tempat tidur sudah lebih dari 70 persen. Untuk ruang perawatan biasa, 84 persen kapasitas tempat tidurnya sudah terisi. Sementara ICU, kapasitasnya tinggal 26 persen. Ini sangat mengkhawatirkan.
"Untuk daerah saya kira lebih tinggi lagi angkanya karena kapasitasnya lebih kurang dari Jakarta," ucapnya kemarin (18/6). Menurutnya, PPKM secara luas harus diberlakukan. Dia berkaca pada Januari lalu yang diterapkan PPKM secara meluas di Jawa, ada penurunan kasus di Februari. "Namun, wisata dibuka, mobilitas manusia terjadi, maka kasusnya di Juni ini meningkat tajam," ungkap Erlina.
PPKM yang dilakukan sporadis membuat permasalahan. Sebab, penyebaran virus tak melihat perbedaan wilayah. Artinya, jika ada mobilitas manusia, ada risiko penularan virus. "PPKM juga harus dipastikan implementasinya sesuai," katanya. Ketua Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Agus Dwi juga mengkritisi PPKM mikro yang dilakukan pemerintah saat ini. Pembatasan harus dilakukan menyeluruh yang akan mengurangi transmisi Covid-19.
Dalam penerapan ketat, diberlakukan sedikitnya dua minggu. Kemudian dilakukan evaluasi. "Kalau masih belum mengurangi kasus, diperpanjang lagi," tutur Agus. Penerapan PPKM secara menyeluruh bukan hal baru. Agus mengingatkan bahwa sebelumnya pernah ada kebijakan adanya PSBB dan terbukti menurunkan kasus. Di Kudus, Agus mengatakan, dari sampel yang diperiksa 70 persen merupakan varian Delta. Yang sudah ditemukan ada 28 kasus.
Jadi, perlu evaluasi apakah peningkatan kasus ini karena varian Delta. Ketua Umum Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia Isman Firdaus mengatakan, peningkatan pertambahan kasus Covid-19 yang dalam dua hingga tiga hari terakhir dapat dikelompokkan dalam kondisi sangat akut. Ini berarti virusnya lebih mudah menular. "Padahal sekarang sudah banyak yang pakai masker, dulu tidak. Nah, ini yang perlu dicurigai," bebernya. Dia meminta agar dilakukan penarikan rem.
Guru Besar FKUI Tjandra Yoga Aditama mengatakan, Kemenkes memprediksi puncak Covid-19 setelah musim libur Lebaran bakal terjadi akhir Juni. Sementara saat ini, kasus baru Covid-19 sudah lebih dari 12 ribuan setiap harinya. ’’Sulit dibayangkan bagaimana suasana pada akhir bulan ini, kalau kasus terus naik,’’ katanya kemarin. Untuk itu, Tjandra mengatakan, kenaikan kasus tersebut harus dikendalikan dan diturunkan. Di antaranya, pembatasan sosial mutlak untuk dilakukan saat ini. Pembatasan sosial yang dilakukan bisa dengan skema sangat terbatas wilayahnya, sedikit lebih luas, atau bisa sampai lockdown total.
Tjandra mengatakan, dengan melihat perkembangan penularan saat ini, tidak mungkin hanya menjalankan program-program yang sudah ada. Harus ada upaya peningkatan pembatasan sosial secara nyata dan jelas. Upaya menekan Covid-19 berikutnya adalah meningkatkan secara maksimal tes dan telusur (test and tracing). Setiap kabupaten dan kota harus menjalankan tes dan telusur dengan komitmen yang jelas. Kemudian karena kasus Covid-19 sudah telanjur tinggi, perlu kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.
’’Yang disiapkan bukan hanya ruang isolasi dan ICU atau alat dan obat-obatan. Tetapi yang paling penting adalah SDM atau petugas kesehatan,’’ katanya. Menurut Tjandra, tidak tepat jika pemerintah hanya menambah ruang rawat, tanpa diiringi dengan penambahan petugas kesehatan. Tjandra juga mengatakan, pemberian vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat harus tetap dimaksimalkan. Meskipun vaksinasi tidak secara cepat menurunkan angka penularan, tetapi penting dalam pengendalian pandemi.
Dia mengingatkan penentuan sasaran vaksinasi supaya terbentuk kekebalan kelompok, terkait dengan efektivitas vaksin dan reproduksi penyakitnya itu sendiri. Ketika angka reproduksi virusnya naik, sementara efektivitas vaksinnya turun, maka sasaran vaksinasinya perlu ditingkatkan. Sehingga angka sasaran vaksinasi itu bukan sebuah angka final. Tetapi tergantung juga dengan angka reproduksi virusnya. Sementara itu, guna mengantisipasi kembali lonjakan kasus aktif Covid-19 setelah libur panjang, pemerintah memutuskan untuk mengubah dan meniadakan hari libur nasional serta cuti bersama tahun 2021.
Hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Muhadjir mengungkapkan, dalam rapat tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan menghapus satu hari libur cuti bersama. Yakni, libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang jatuh pada Selasa, 10 Agustus 2021 diubah menjadi Rabu 11 Agustus 2021. Kemudian, libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada 19 Oktober 2021 digeser menjadi Rabu, 20 Oktober 2021.
Sementara, untuk libur Cuti Bersama Hari Natal 2021 pada 24 Desember 2021 dihapuskan, dengan pertimbangan yang sama, yakni untuk menghindarkan dari adanya long weekend. Dia menegaskan, pengubahan hari libur diterapkan pada hari raya keagamaan yang tidak ada ritual ibadahnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya long weekend. Mengingat, momen libur panjang berpotensi mendorong penumpukan masyarakat pada waktu tertentu, sehingga meningkatkan penyebaran Covid-19. (lyn/wan/mia/syn/jpg/riz/k16)
