JOGJA- Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X membuka opsi lockdown atau karantina wilayah di DIJ. Itu mempertimbangkan kasus penularan Covid-19 di DIJ yang terus meningkat dalam sepekan terakhir.
Selama ini, kata gubernur, berbagai upaya sudah dilakukan. Misalnya, PPKM mikro. Namun, itu belum bisa menurunkan kasus penularan Covid-19. ’’Kami kan sudah bicara PPKM mikro, ini sudah bicara menangani di tingkat RT/RW, dan pedukuhan. Kalau itu pun gagal, mobilitasnya seperti ini, terus mau apa lagi? Ya lockdown saja,’’ kata HB X dilansir Radar Jogja (18/6).
Dia menjelaskan, para pemangku kebijakan di tingkat kabupaten/kota sudah berbicara terkait karantina di wilayah masing-masing. Selanjutnya, pihaknya menggelar rapat dengan satgas Covid-19 tingkat kabupaten/kota dan para dokter pada Senin pekan depan.
Dalam rapat tersebut, Sri Sultan HB X akan menanyakan apakah kabupaten/kota sanggup untuk melakukan pengetatan ekstra kepada masyarakat atau tidak. Sebab, dalam kebijakan PPKM mikro yang diberlakukan selama ini, Pemprov DIJ sudah mengeluarkan perintah supaya dilakukan pengontrolan hingga ke tingkat RT/RW.
Sementara itu, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIJ mendukung opsi karantina wilayah atau lockdown. Menurut Ketua DPRD DIJ Nuryadi, situasi Covid-19 di DIJ saat ini sangat memprihatinkan. Persebaran sebelum Lebaran yang masih sangat landai tidak dapat dipertahankan. ’’Saat ini angka penularannya sudah di atas 500 orang. Antisipasinya, yakni di wilayah harus ada pembatasan. Daripada kondisi DIJ semakin tidak terkendali, saya mendukung gagasan Ngarso Dalem tersebut,’’ katanya.
Dia meminta masyarakat maupun pemangku kebijakan kompak dalam menghentikan penularan Covid-19. ’’Situasi seperti ini kita tidak perlu menyalahkan siapa pun. Justru saat seperti ini kita harus kompak untuk melawan Covid-19,’’ tegas Nuryadi.
Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana juga mendukung rencana lockdown. Kondisi saat ini memang membuka peluang dilakukan karantina wilayah. Menurut Huda, rumah sakit rujukan Covid-19 di DIJ mulai penuh. Begitu pun dengan selter untuk isolasi mandiri. Kalau tidak ada tindakan tegas, dia khawatir Jogjakarta bisa lumpuh. ’’Saya kira opsi lockdown dipertimbangkan dan dikaji, nanti Pak Gubernur memutuskan itu,’’ ujarnya. Namun, dia juga meminta untuk dipertimbangkan dampak ekonomi kebijakan itu. (kur/
