MANAGED BY:
SABTU
04 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KALTIM

Sabtu, 19 Juni 2021 10:45
Status TKA Jadi Sorotan DPRD Kutim, Polemik PT Kobexindo Cement Tak hanya Bahasa Mandarin
Faisal Rahman

Wakil rakyat mempertanyakan legalitas tenaga kerja asing yang bekerja di PT Kobexindo Cement. Begitu juga dengan penggunaan alat berat yang didatangkan dari luar negeri.

 

SANGATTA – Rapat dengar pendapatantara DPRD Kutai Timur (Kutim) dan PT Kobexindo Cement beberapa hari lalu, tak hanya membahas permasalahan syarat lowongan kerja berbahasa Mandarin. Pembahasan terkait perusahaan yang beroperasi di perbatasan Kecamatan Kaliorang-Bengalon itu, melebar pada permasalahan lainnya.

 Anggota Komisi B, Faisal Rachman, mempertanyakan informasi terkait maraknya operator alat berat yang merupakan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok. Termasuk berapa jumlah karyawan lokal. “Kalau bisa TKA yang bekerja memang betul-betul mengisi posisi krusial,” tegasnya.

 Selain itu, ada alat berat sudah banyak yang dioperasikan. Pasalnya, sudah 20 excavator beroperasi. Bekerja dengan alat sebanyak itu, hanya satu bulan gunung sudah rata. Dia juga mempertanyakan persyaratan penggunaan alat berat asal luar negeri tersebut.

“Apakah persyaratan pengoperasiannya sudah legal? Mulai dari pajaknya dan lainnya. Percuma saja ada investasi tapi tidak berpengaruh pada daerah,” sebutnya.

Semua itu, katanya, harus diperjelas. Apakah legalitasnya sudah lengkap sehingga bisa beroperasi. Mulai dari pembongkaran gunung dan pembangunan pondasi jembatan di Pantai Sekerat. “Jangan sampai belum ada izin sudah dioperasikan,” tambah politikus PDIP itu.

 Wakil Ketua Komisi D DPRD Kutim Asmawardi mengatakan, perlu diperjelas juga status warga negara asing (WNA) yang bekerja bagi perusahaan dengan modal asing tersebut. Sebab, saat menggelar inspeksi mendadak (sidak), pihaknya menemukan kejanggalan. 

“Kalau mereka mendaftar ke Disnaker, sudah kah dicek visa mereka. Jangan sampai Disnaker hanya menerima nama. Legalitas harus dilihat. Visa mereka itu untuk apa. Termasuk masa berlakunya,” ucapnya.

 Pasalnya, saat sidak mereka menemukan visa WNA dengan tujuan visit atau kunjungan. Jangan sampai visa berlibur dan berkunjung tapi digunakan untuk bekerja. 

“Jangan sampai ilegal. Ini harus diperjelas. Saya punya banyak informan. Jadi, ketika ada kunjungan melintasi lokasi tersebut, WNA banyak yang lari ke hutan. Informasinya ada yang didatangkan melalui lajur laut,” bebernya. 

 Apabila semua WNA yang bekerja di perusahaan tersebut terdaftar, tentu akan berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD). Dia juga menyarankan, agar pemerintah membentuk tim khusus pengawasan orang asing (timpora).

“Keanggotaannya terdiri dari TNI-Polri, kejaksaan, pengadilan dan OPD terkait. Apalagi ke depan, investasi asing pasti semakin berkembang di Kutim,” tuturnya.  “Yang jelas, harus berdayakan tenaga kerja lokal. Termasuk kontraktor lokal. Supaya tidak jadi penonton di daerah sendiri,” tutup politikus PAN itu. (dq/ind)

 


BACA JUGA

Jumat, 03 Desember 2021 11:36

Trans Kalimantan Makin Parah, Poros Samarinda-Sendawar Ditempuh 10 Jam

Kerusakan jalan trans Kalimantan, poros Kubar-Samarinda tiada hentinya jadi sorotan.…

Jumat, 03 Desember 2021 11:09
Instruksi Bupati PPU untuk Seluruh Lingkungan RT, PPKM Level 2 Berlaku sampai 6 Desember

Dari Ingatkan Prokes 4M dan Maksimalkan Posko Penanganan, sampai Imbauan Qunut Nazilah

Kabupaten PPU telah menerapkan kebijakan PPKM Level 2 mulai 23…

Jumat, 03 Desember 2021 11:07

Harapan Ratusan Guru di PPU Kandas, Dana Hibah Tak Ada dalam APBD 2022

Harapan ratusan guru Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia…

Jumat, 03 Desember 2021 11:05

Kontraktor di PPU Keberatan Pajak Galian C

PENAJAM - Kontraktor yang mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten…

Kamis, 02 Desember 2021 14:13

Kades Batu Lepoq Ciptakan Herbal Immune Booster Covid 19

SANGATTA - Kepala Desa Batu Lepoq, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai…

Kamis, 02 Desember 2021 13:03

Cegah Penyebaran Wabah, Wajib Lapor RT Digalakkan

SANGATTA - Covid- 19 menjadi tantangan baru, termasuk pembatasan mobilisasi…

Kamis, 02 Desember 2021 10:58

Mendagri Ultimatum PPU, Jelang Tutup Tahun Serapan APBD Rendah

Kinerja pemerintah daerah (Pemkab dan DPRD) Penajam Paser Utara (PPU)…

Kamis, 02 Desember 2021 10:57

Soal APBD PPU yang Telat, Sanksi seperti Dua Mata Pisau

SALAH satu poin penilaian untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah…

Kamis, 02 Desember 2021 10:56

Program TORA Terkendala Anggaran

TANA PASER - Progres usulan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)…

Kamis, 02 Desember 2021 10:55

Soal Maraknya Aktivitas Tambang Ilegal, Legislator Kaltim Dorong Bentuk Pansus

PENAJAM - Kegiatan tambang batu bara ilegal di Kaltim, termasuk…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers