Persoalan keuangan yang mengemuka di Desa Gunung Intan, sepertinya semakin serius. Rapat atas undangan Sekkab PPU Muliadi untuk membahas masalah itu tertutup bagi wartawan.
PENAJAM - Rapat beragendakan pembahasan permasalahan keuangan pemerintahan desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Penajam Paser Utara (PPU), digelar di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) PPU, Senin (14/6) lalu. Namun, rapat ini tak boleh diliput wartawan.
“Langsung wawancara para pemangku kepentingan yang hadir saja, untuk mendapatkan informasi yang utuh,” kata Plh Kepala DPMD PPU Usep Supriatna sembari minta media ini meninggalkan ruang rapat.
Plt Sekkab PPU Muliadi mengundang Kepala Desa Gunung Intan Ismail Hasan, Sekretaris Desa Gunung Intan Supriyadi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gunung Intan Riyanto, Camat Babulu Margono Hadi Sutanto, dan Inspektorat PPU.
Mereka diundang untuk menindaklanjuti pembinaan pengelolaan keuangan desa di Desa Gunung Intan yang tak dapat terlaksana pada kegiatan monitoring 31 Mei 2021 akibat pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD) Gunung Intan tidak dapat ditemui di kantor Desa Gunung Intan.
Persoalan ini kali pertama mengemuka setelah sejumlah warga Gunung Intan melaporkan dugaan penyelewengan keuangan desa kepada Inspektorat PPU. Selanjutnya, kasus ini berbuntut mosi tidak percaya warga kepada penyelenggara pemerintahan desa Gunung Intan.
Bahkan, terbaru, Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) melapor ke Polres PPU, dengan dugaan terjadi tindak pidana korupsi. Kepala Desa Ismail Hasan telah berulang kali membantah tuduhan tersebut.
Rapat dijadwalkan pukul 09.00 Wita, molor jadi pukul 11.00 Wita lebih karena menunggu kedatangan perangkat desa Gunung Intan yang saat itu belum tiba. Irban Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat PPU Aini, auditor Lise Eviningrum dan Anas Zunaidi yang datang ke kantor DPMD sebelum pukul 09.00 Wita sempat kembali ke kantornya.
Semula rapat dijadwalkan digelar di ruang rapat DPMD. Sekira pukul 10.00 Wita, wartawan media ini masuk ke ruangan yang sudah disediakan untuk rapat sehari-hari itu. Namun, setelah perangkat desa Gunung Intan datang sekira pukul 11.00 Wita dan memasuki ruangan tersebut, kemudian tempat rapat dipindahkan ke ruang kerja kepala DPMD.
“Rapat pindah ke ruangan kepala dinas saja,” kata Kabid Pemerintahan Desa DPMD PPU Nurbayah.
Wartawan yang sejak awal mengungkap persoalan ini turut pindah ke ruang rapat yang ditunjuk dan mengambil tempat duduk di belakang ruangan kepala DPMD itu. Namun, Usep mendatangi dan minta agar media ini keluar ruangan. Sekira pukul 12.12 Wita, koran ini meninggalkan kantor DPMD saat rapat masih berlangsung.
Pemerhati masalah sosial politik PPU Soegeng Supriyanto menyesalkan rapat yang hasilnya ditunggu-tunggu masyarakat itu tertutup untuk publikasi media massa yang sejak awal mengawal tentang persoalan keuangan di desa itu.
“Ini tentu saja mencederai era keterbukaan dan transparansi kinerja aparatur pemerintah. Warga jadi bertanya-tanya ada apa ini?” kata Soegeng Supriyanto.
