MANAGED BY:
SENIN
26 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

PRO BISNIS

Selasa, 15 Juni 2021 10:34
Zero ODOL Bisa Membebani Pengusaha
Kendaraan besar pengangkut CPO yang melintas di jalan rusak di Kaltim.

PROKAL.CO,

SAMARINDA – Pemerintah diharapkan kembali mengkaji rencana penerapan zero over dimension and overload (ODOL). Sebab, kebijakan ini dikhawatirkan bisa membebani pelaku usaha yang saat ini tengah fokus untuk bertahan di tengah gempuran pandemi corona.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Muhammadsjah Djafar mengatakan, penerapan zero ODOL yang berlaku pada 2023 sebenarnya tidak menjadi persoalan utama di Kaltim. Namun, ada sejumlah persyaratan yang lebih penting untuk dipenuhi. Yakni peningkatan infrastruktur jalan, sehingga tidak membuat biaya angkut naik signifikan dan kapasitas turun yang malah membuat daya saing Kaltim akan makin turun.

“Perlu digencarkan peningkatan infrastruktur seperti pelebaran jalan dan peningkatan kelas jalan. Apalagi zero ODOL tidak hanya diberlakukan di Jawa, melainkan di Kalimantan dan Sumatra yang saat ini belum memiliki kelas jalan,” ungkapnya, Minggu (13/6).

Adapun dalam menuju implementasi zero ODOL ini, Gapki menghitung akan ada tambahan hingga 70.873 truk nantinya dengan biaya tambahan per tahun Rp 32,4 triliun belum ditambah investasi lainnya. Sementara itu, akan ada pula 14.628 truk yang harus dilakukan peremajaan karena berusia lebih dari 10 tahun dengan potensi biaya sekitar Rp 10 triliun.

Di tengah pandemi, sebenarnya aturan zero ODOL ini akan membebani pelaku usaha. Seharusnya, semua pihak bersama-sama menjaga agar kondisi industri di Indonesia ini tetap kondusif. Sebab, industri saat ini sedang fokus pada upaya bertahan agar tidak sampai tutup. Sejak pandemi melanda, industri telah kehilangan waktu selama dua tahun untuk persiapan penerapan kebijakan zero ODOL. “Gapki saja sudah menyiapkan zero ODOL ini sejak 2018,” tuturnya.

Penerapan kebijakan zero ODOL disebutnya memerlukan perencanaan yang baik agar tepat sasaran dan berdampak negatif khususnya pada perkembangan industri. Sebab, kondisi industri masih belum membaik atau bahkan kembali memburuk. Maka dapat dipertimbangkan untuk melakukan penyesuaian kembali waktu pemberlakuan kebijakan zero ODOL secara penuh.

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 26 Juli 2021 11:11

Bayang-Bayang PHK dari Sektor Keuangan, Katanya Penutupan Bank Bagian dari Strategi

Perkembangan teknologi telah menimbulkan disrupsi di berbagai sektor, termasuk keuangan.…

Senin, 26 Juli 2021 11:09

Perbankan Dituntut Adaptif

SECARA nasional, jumlah kantor cabang bank mengalami penurunan lebih dari…

Senin, 26 Juli 2021 11:07

BNI Pastikan Penutupan Cabang Tak Ada PHK

PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI berencana menutup 96…

Sabtu, 24 Juli 2021 11:13

Usul Bentuk Lembaga Nonbank Khusus Maskapai

Sektor penerbangan menjadi salah satu sektor yang terdampak paling dalam…

Sabtu, 24 Juli 2021 11:13

Usul Bentuk Lembaga Nonbank Khusus Maskapai

Sektor penerbangan menjadi salah satu sektor yang terdampak paling dalam…

Sabtu, 24 Juli 2021 11:06

Target Pertumbuhan Ekonomi Dikoreksi, BI Tahan Suku Bunga Acuan 3,5 Persen

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku…

Sabtu, 24 Juli 2021 11:05

Dana CSR Diminta Digunakan Membantu Masyarakat Miskin

SAMARINDA – Perusahaan yang beroperasi di Kaltim diharapkan ikut membantu…

Jumat, 23 Juli 2021 12:47

Sistem Lebih Adil, Perlahan Beralih ke Syariah

SEJAK memulai usaha Istana Laundry pada 2014 lalu, Syamsudin Hamade…

Jumat, 23 Juli 2021 11:24

Ekspansi Kredit UMKM Masih Sulit

SAMARINDA – Belum teratasinya Covid-19 membuat ekspansi kredit perbankan terhadap…

Jumat, 23 Juli 2021 11:22

Investor Lokal Bangun Depo Kontainer Rp 200 M

BALIKPAPAN - Insiden kecelakaan di turunan Muara Rapak, Balikpapan yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers