MANAGED BY:
SABTU
24 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 15 Juni 2021 10:14
Pertimbangkan Urgensi PPN Sembako, Mestinya Pemerintah Bikin Terobosan Lain
ilustrasi

PROKAL.CO,

JAKARTA– Rencana pemerintah untuk tidak lagi mencantumkan bahan kebutuhan pokok atau sembako dari daftar barang-barang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) masih terus memantik kontroversi. Pemerintah menegaskan, rumor yang beredar luas dalam masyarakat itu parsial. Di sisi lain, pelaku industri mendesak agar kebijakan tersebut dikaji ulang.

Yustinus Prastowo, staf khusus menteri keuangan bidang komunikasi strategis, mengatakan, kontroversi itu muncul dari draf Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Regulasi berisi ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) tersebut mengatur soal sembako yang bebas PPN. Kini, pemerintah hendak mengubah pasal 4A beleid tersebut dan mengeluarkan sembako dari daftar barang bebas PPN.

”Menjadi barang kena pajak tidak lantas berarti dia dikenai pajak,” ujar Yustinus dalam diskusi pada Sabtu (12/6). Dia menambahkan, revisi pasal tentang barang kena pajak (BKP) itu tidak membuat pemerintah akan serta-merta memajaki sembako.

Menurut dia, pemerintah justru ingin mendesain RUU yang mengatur pajak secara komprehensif dan adil. Rencana untuk memasukkan sembako sebagai objek pajak pun bukanlah upaya untuk membebani masyarakat. ”PPN atas sembako dan jasa pendidikan sebetulnya bagian kecil dari konsep RUU yang dipotong, dicabut, sehingga bunyinya lepas dari makna,” terangnya.

Jika memang nantinya pemerintah mengenakan pajak untuk sembako, hanya yang khusus kategori premium. Itu pun bakal masuk skema pajak multitarif. Skema tersebut memungkinkan produk yang dikonsumsi masyarakat kelas atas dikenai pajak lebih tinggi. ”Kalau beras premium, daging premium, telur premium tidak dikenai pajak sama sekali saya rasa justru itu tidak adil,” tutur Yustinus.

Akhir pekan lalu, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ferry Juliantono meminta pemerintah tidak mengeluarkan sembako dari daftar barang yang tidak dikenai PPN. Memajaki sembako, menurut dia, bukanlah langkah yang bijaksana.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 24 Juli 2021 10:52

Dugaan Korupsi Penyertaan Modal Perseroda PT MGRM, Eksepsi Ditolak, Perkara Berlanjut

SAMARINDA-Eksepsi yang diajukan Iwan Ratman ditolak majelis hakim Pengadilan Tipikor…

Sabtu, 24 Juli 2021 10:51

BPTD-Dishub Larang Pemberian Cashback

Rapat terkait pengondisian muatan di Pelabuhan Feri Kariangau kemarin dinilai…

Jumat, 23 Juli 2021 13:21

Wali Kota Hapus Opsi Sewa Kantor DPD Golkar Kaltim, Beli atau Pergi

SAMARINDA–Tata kelola aset yang sering jadi temuan auditor membuat Pemkot…

Jumat, 23 Juli 2021 12:08

Rp 190 T Dana Pemda Mengendap di Bank

JAKARTA – Realisasi pencairan anggaran pemerintah daerah (pemda) belum maksimal.…

Jumat, 23 Juli 2021 10:59

Pemkot Revisi Aturan PPKM Level IV, Tak Ada Kelonggaran, Wali Kota Minta Maaf

Pemerintah Kota Minyak merevisi aturan perpanjangan PPKM darurat yang sebelumnya…

Jumat, 23 Juli 2021 10:53

The Checkmate, Calon Pesaing Berat F-35

ZHUKOVSKY– The Checkmate. Nama itu disematkan untuk pesawat Sukhoi generasi…

Jumat, 23 Juli 2021 10:15

Bahas Gedung Sekretariat DPD Golkar Kaltim, Rudy Temui Andi Harun, Begini Hasilnya...

SAMARINDA – Akhirnya Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar…

Kamis, 22 Juli 2021 13:22

Cegah Antrean, Idealnya Cashback Dihapuskan

Polemik pemberian cashback ke sopir truk di Pelabuhan Feri naga-naganya…

Kamis, 22 Juli 2021 13:04

Sampai 2 Jutaan Penduduk akan Pindah ke Kaltim, Ayo Tingkatkan SDM Lokal

PENAJAM – Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke sebagian wilayah…

Kamis, 22 Juli 2021 09:57

Untuk Penanganan Covid-19, Samarinda Ajukan Permintaan Bantuan Rp 47 M ke Pemprov

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengajukan bantuan kepada pemerintah provinsi (Pemprov)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers