BALIKPAPAN-Gairah pemerintah membangun jembatan tol Balikpapan-Penajam Paser Utara tak lagi membubung. Penajam Paser Utara (PPU) dan Balikpapan yang kini dipimpin dua bersaudara; Abdul Gafur Mas’ud dan Rahmad Mas’ud, sama-sama menilai proyek itu bukan prioritas. Keduanya pun menimbang untuk mengembalikan penyertaan modal yang sebelumnya disetor kepada konsorsium PT Tol Teluk Balikpapan.
“Untuk saat ini, saya tidak akan terlalu fokus pada jembatan (Jembatan Tol Balikpapan-PPU) itu. Karena juga, IKN (ibu kota negara) baru akan membuat bandara sendiri (bandara VIP). Jadi saya rasa tidak terlalu perlu sekarang,” katanya kepada Kaltim Post. Menurutnya, menyegerakan operasional Jembatan Pulau Balang adalah pekerjaan penting saat ini. Diketahui, pembangunan bentang panjang maupun bentang pendek Jembatan Pulau Balang sudah rampung dibangun. Kini, tinggal menunggu pembangunan jalan pendekat sisi Balikpapan, sehingga megaproyek yang dibiayai APBN sebesar Rp 1,386 triliun itu bisa segera dinikmati masyarakat.
Lagi pula, sambung pria yang akrab disapa AGM itu mengungkapkan, dari sisi histori, Jembatan Pulau Balang lebih dulu dibahas daripada jembatan tol. Ditambah, adanya rencana pemindahan IKN ke Sepaku, membuat Jembatan Pulau Balang lebih mendesak. “Itu (jembatan tol) bukan di zaman saya. Itu di zaman bupati dan gubernur sebelumnya. Yang sampai saat ini tidak terealisasi. Karena banyak kendala, alasan-alasan yang tidak masuk akal menurut saya. Jadi saat ini, saya tekankan, saya tidak terlalu fokus kepada jembatan itu. Namun, saya akan fokus dengan jembatan yang sudah menghabiskan puluhan triliun uang negara. Dan itu juga masuk PSN (Program Strategis Nasional). Yaitu, Jembatan Pulau Balang dengan Balikpapan,” kata AGM.
Mengenai penyertaan modal yang sudah disetorkan kepada konsorsium PT Tol Teluk Balikpapan, bupati termuda di Kaltim ini menuturkan, akan berupaya menarik kembali. Pasalnya, setoran modal tersebut berasal dari anggaran pemerintah daerah yang disetorkan melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benuo Taka. Konsorsium ini terdiri dari empat investor dengan jumlah uang yang dikumpulkan senilai Rp 20 miliar. Selaku penggagas, PT Waskita Toll Road menyetorkan dana Rp 12 miliar, lalu PT Kaltim Bina Sarana Konstruksi (Perusda Pemprov Kaltim) Rp 4 miliar, Perumda Benuo Taka Rp 3 miliar, serta Perumda Manuntung Sukses (Perumda Balikpapan) Rp 1 miliar. “Kalau bisa (penyertaan modalnya) kami ambil kembali, ya kami ambil kembali. Karena tidak menjadi keperluan yang penting. Karena PPU akan membuat bandara sendiri,” ungkapnya.
Walau begitu, ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan berharap, pembangunan jembatan tol terus dikaji dan ke depannya bisa direalisasikan. Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyampaikan pernyataan serupa. Menurut politikus Golkar ini, jembatan tol Balikpapan-PPU yang direncanakan sejak enam tahun lalu itu bukan lagi prioritas Pemkot Balikpapan saat ini. “Karena penghubung Balikpapan dengan PPU sudah ada. Yaitu Jembatan Pulau Balang,” ucapnya. Namun, dirinya tetap mendukung jika jembatan tol itu tetap dibangun pemerintah pusat. Sebab, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyetujui clearance atau ketinggian ruang bebas di bawah jembatan tol itu adalah 65 meter.
Keputusan itu disambut baik para pengguna jasa pelayaran. Sebelumnya, ketinggian jembatan tol menuai polemik karena konsorsium mematok ketinggian 50 meter. “Jangan sampai di bawahnya. Kalau di atas 65 meter, saya pikir baik-baik saja. Karena sudah sesuai dengan permintaan mereka. Minimal (clearance) 65 meter. Sehingga kapal kargo bisa melewati (di bawah) jembatan tol,” kata Ketua INSA (Indonesian National Shipowners’ Association/Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia) Balikpapan ini. Mengenai keterlibatan Balikpapan dalam konsorsium PT Tol Teluk Balikpapan, Rahmad masih enggan berkomentar banyak. Sebab, masih ingin mempelajari hal tersebut.
Wali Kota Balikpapan sebelumnya, Rizal Effendi pernah menyampaikan akan mundur dari konsorsium tersebut. Lantaran kondisi keuangan daerah yang banyak pemangkasan belanja akibat pandemi Covid-19. Membuat pemerintah daerah tidak mampu menyokong pendanaan untuk Perumda Manuntung Sukses. “Nanti saya pelajari dulu, ya. Saya belum bisa kasih jawaban dulu. Akan saya panggil dulu (Perumda Manuntung Sukses),” katanya. Pekan lalu, Direktur Jenderal (Dirjen) Hubla Kemenhub R. Agus H Purnomo menyampaikan, setelah clearance Jembatan Tol Balikpapan-PPU disetujui, tahapan selanjutnya klarifikasi rencana pembangunan jembatan.
“Limitasi ini perlu betul-betul diperhatikan. Supaya kapal yang masuk ke area IKN betul-betul bisa menyesuaikan terhadap tingginya ini,” pesan pria yang sebelumnya menjabat direktur utama (dirut) PT Industri Kereta Api (Inka) Madiun ini. Lelang jembatan tol sepanjang 7,35 kilometer ini direncanakan dimulai Januari 2021 lalu. Akan tetapi, batal dilaksanakan karena masih dilakukan pembahasan oleh Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim. Sehingga pembangunan jembatan tol dengan nilai investasi sekira Rp 15,53 triliun itu ditunda sementara. Padahal, telah dilakukan lelang prakualifikasi pengusahaan jembatan tol tersebut oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) pada 16 Juli hingga 30 Agustus 2019.
“Proses prakualifikasi pelelangan jalan tol Balikpapan-PPU telah dimulai sejak 2019. Akan tetapi, proses ditunda sehubungan dengan rencana pemindahan ibu kota negara,” kata Kepala BPJT Danang Parikesit. Untuk tahapan selanjutnya, Guru Besar Transportasi Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menerangkan, lelang kegiatan pembangunan jalan tol yang akan dilengkapi dengan lajur motor itu bakal dilanjutkan kembali setelah dilakukan kajian teknis oleh Kementerian PUPR. “Saat ini Kementerian PUPR sedang melakukan evaluasi teknis dan finansial terkait perubahan desain tersebut,” jelasnya. (kip/riz/k16)
