PEMKOT Samarinda tengah menanti kajian dari konsultan jembatan untuk penambahan beberapa sensor di Jembatan Achmad Amins, setelah pembukaan kembali jembatan, Kamis (10/6) lalu. Ke depan pengamanan akan dimaksimalkan, mengingat pada pengadaan 2017 lalu, ada 12 sensor elektronik magnetik (EM) yang terpasang, tapi tidak berguna lantaran beberapa bagian dicuri.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda Hero Mardanus Satyawan menerangkan, pihaknya bakal mengalokasikan Rp 8 miliar untuk menambah beberapa sensor pemantauan jembatan. Kajian teknis soal kebutuhan perangkat tengah dikerjakan konsultan. Setelah selesai, dilanjutkan lelang pengadaan. "Target tahun ini, lewat anggaran murni 2021," ucapnya.
Sementara soal kebutuhan sensor, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Samarinda Denny Alfian menambahkan, setelah longsor pada Minggu (25/4) lalu, pihaknya telah memasang beberapa perangkat, yakni tilt meter untuk mengetahui pergerakan di struktur jembatan dan accelerometer untuk mengetahui tegangan kabel. "Sensor itu akan ditambah, serta ada rencana memasang sensor LVDT (linear variable deference transformer), yang berfungsi memantau getaran di struktur," ucapnya.
Tak hanya pengadaan baru, anggaran juga digunakan mengaktifkan kembali 12 sensor EM yang sudah terpasang 2017 lalu. Lantaran kondisinya tidak berfungsi karena kabel dan perangkat gateway dicuri. "Nanti dibuat pagar pengaman khusus melindungi sensor dari pencurian. Kepastiannya menunggu hasil pekerjaan konsultan perencana," ucapnya.
Meski perangkat sensor terpasang, belum bisa memastikan jembatan bisa dilintasi truk. Sebab, persoalan itu berkaitan penanganan di lokasi longsor dekat pembangunan SPAM Kalhol yang bakal digarap Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kaltim.
Dia berharap rekayasa lalu lintas yang dibuat kepolisian dan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda menghindari penumpukan kendaraan, terutama di sisi Kecamatan Palaran, terkait adanya lima titik retakan di tie beam pada pile cap pylon tujuh.
"Setelah selesai (penanganan longsor) nanti, Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) kembali menilai, apakah bisa open traffic seperti biasa atau belum," kuncinya. (dns/dra/k16)
