Permasalahan tambang di kawasan Desa Tanah Datar, Kukar, harus jadi atensi semua pihak. Termasuk perusahaan. Mereka yang melanggar wajib ditindak.
BALIKPAPAN-Ada kesan persoalan tambang di Kaltim dibiarkan. Padahal, aktivitas itu tak hanya mendatangkan masalah kerusakan lingkungan, tapi juga juga kerusakan jalan. Salah satunya, jalan yang menghubungkan Samarinda dengan Bontang di Desa Tanah Datar, Kutai Kartanegara (Kukar).
Rusaknya jalan itu diduga karena aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Mulai kegiatan eksploitasi hingga kendaraan pengangkut batu bara yang melintasi jalan nasional itu.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun sudah bosan berteriak membahas permasalahan tambang di Tanah Datar. Menurut dia, solusi agar masalah kerusakan jalan maupun lingkungan di wilayah tersebut adalah dengan menghentikan kegiatan pertambangan. Sebab, selama ini, pengupasan lahan dengan alasan pembangunan perumahan menjadi penyebab pendangkalan drainase di wilayah tersebut.
Padahal, kegiatan eksploitasi batu bara jadi penyumbang terbesar sedimentasi. Belum lagi, kendaraan pengangkut batu bara yang melebihi muatan, memperparah kondisi jalan nasional itu. “Intinya ada pengupasan lahan di situ. Sehingga larutan material larinya ke jalan,” beber anggota dewan dari Daerah Pemilihan Kukar itu (10/6).
Politikus PDI Perjuangan itu menuturkan, kewenangan DPRD Kaltim hanya sebatas pengawasan. Jadi, tugas untuk membenahi permasalahan tambang di wilayah tersebut berada di ranah eksekutif. Dalam hal ini pemerintah. Dan dia mempertanyakan, mengapa pemerintah tidak segera melakukan penindakan terhadap kegiatan pertambangan yang sudah dipastikan merusak lingkungan.
Bahkan kerusakan yang ditimbulkan akibat aktivitas itu sangat terlihat di depan mata. “Enggak usah di-sidak (inspeksi mendadak) pun, kelihatan di depan mata. Semua masyarakat tahu. Sudah bukan rahasia lagi. Mulai eksekutif hingga yudikatif sudah melihat. Tinggal ada kemauannya enggak untuk ditindak?” sindirnya.
Pria berkacamata itu menilai tidak perlu dilakukan analisis dan diskusi panjang lagi, untuk menangani permasalahan di Tanah Datar. Sebab, tinggal menunggu adanya kemauan menindak perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan tersebut. Karena, walaupun infrastruktur jalan dibenahi dan dibuat setinggi apapun, jika perusahaan tambang masih beroperasi, maka tidak akan menyelesaikan.
Pun demikian dengan melebarkan drainase di sekitar jalan tersebut. Yang akan tetap tertutup, sisa material dari aktivitas pematangan lahan dan eksploitasi batu bara. “Kalaupun jalannya dibendung tinggi, akhirnya akan mengalihkan masalah. Memang jalannya yang tidak kebanjiran, tapi mengalihkan banjirnya ke rumah warga. Akhirnya, kasihan warga di sana. Makin sengsara,” ungkap dia.
Dengan demikian, hanya ada satu solusi yang bisa dilakukan. Yakni menghentikan kegiatan pertambangan di kawasan Tanah Datar. Dan secara simultan melakukan perbaikan terhadap jalan dan drainase di sana. Jika hanya fokus pada perbaikan infrastruktur di jalan nasional tersebut, tidak akan menyelesaikan masalah. Terlebih pertambangan masih beroperasi di wilayah tersebut.
“Beberapa saat setelah perbaikan, pasti akan tertimbun lagi oleh lumpur dari atas. Begitu hujan, jalan akan tertutup lagi. Mau sampai kapan? Di satu sisi, ada yang merasakan hasilnya, di sisi lain, duit rakyat harus diarahkan memperbaikinya. Itu enggak adil,” jelas Samsun.
Dia menyarankan agar pemerintah meminta pertanggungjawaban dari perusahaan tambang yang telah berkontribusi terhadap kerusakan jalan dan lingkungan di Tanah Datar. Pasalnya, menurut dia, negara tidak boleh kalah terhadap aktivitas tambang yang merusak lingkungan. “Dan sekarang tinggal political will-nya dari pemerintah saja. Mau menindak atau tidak? Kan sudah jelas, permasalahannya di sana,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim yang juga dari Dapil Kukar lainnya, Seno Aji menuturkan, permasalahan itu sudah lama terjadi. Di mana semua armada pertambangan sejatinya melewati jalan khusus.
