SAMARINDA-Gubernur Kaltim Isran Noor memberikan sinyal potensi pembelajaran tatap muka (PTM) bisa dilakukan tahun ini. Namun, semuanya harus berdasarkan evaluasi terlebih dahulu. Hanya daerah dengan zona kuning dan hijau yang boleh melakukan tatap muka.
“Evaluasi terus soal sistem pembelajaran tatap muka tetap kami persiapkan. Kita lihat perkembangan sebulan ini. Memungkinkan enggak. Persiapkan di lapangan (sekolah). Kami siapkan perkembangan-perkembangan ini. Kalau warna kuning atau hijau, bisa dilakukan,” jelas Isran (10/6).
Sementara itu, kemarin di Kaltim, hanya ada dua daerah yang masuk zona kuning. Sementara delapan kabupaten/kota sisanya masih berada di zona merah. Penambahan kasus juga masih masif. Seperti kemarin ada 108 penambahan kasus di provinsi ini. Hanya Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara (PPU) yang saat ini masuk zona kuning.
Beberapa waktu belakangan, memang hanya dua daerah itu yang tergolong kasusnya tak sebanyak daerah lain. Dua daerah itu pun masih terus mengkaji dan melakukan persiapan PTM. Mereka berencana, melakukan tatap muka terbatas pada Juli. Adapun di kota lain seperti Samarinda, justru sudah melakukan uji coba sejak beberapa waktu lalu.
Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda Asli Nuryadin mengatakan, sekolah di Samarinda secara bertahap mulai uji coba PTM. Mereka yang melakukan uji coba itu masuk program Sekolah Tangguh Covid-19 (STC). Sudah ada 14 STC yang tatap muka, sejak program dimulai pada 5 Maret 2021. Sekolah tersebut berlokasi agak di pinggir kota. Dengan kondisi sinyal telepon seluler yang susah.
Sekolah yang sudah tatap muka itu, terdiri dari 4 TK, 4 SD, dan 6 SMP. Tak semua sekolah pelat merah. Enam di antara sekolah tersebut adalah swasta. Tidak hanya 14 sekolah yang sudah tatap muka, ada sekitar 71 sekolah lainnya yang diusulkan untuk STC.
Disdik Samarinda memastikan sekolah-sekolah yang melakukan tatap muka saat ini sudah melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Sebab, diakui pula, banyak masyarakat yang berharap sekolah dibuka kembali. Sebab, mereka merasa sekolah tidak optimal dengan daring.
Sementara itu, meski sebagian SD dan SMP sudah ada yang masuk, Pemprov Kaltim yang memiliki kewenangan di SMA sederajat belum memberikan lampu hijau untuk PTM.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Anwar Sanusi menjelaskan bahwa dibuka atau tidaknya PTM bergantung kondisi pandemi. “Kalau gubernur bilang jangan dulu, saya juga jangan. Jadi, kata kunci dari Satgas Covid-19 khususnya kesehatan ya. Kalau kesehatan jangan dulu, ya jangan,” terangnya.
MAYORITAS SEKOLAH SIAP
Rencana PTM mendapat dukungan penuh dari Komisi X DPR RI. Mayoritas sekolah siap melaksanakan kebijakan tersebut. Masalahnya masih banyak guru yang belum divaksin.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, pihaknya mendukung rencana PTM yang akan dilaksanakan Juli mendatang. “Posisi kami mendukung, PTM harus berjalan,” katanya.
Terkait opsi dua hari dalam seminggu dan dua jam setiap PTM yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Huda mengatakan, opsi itu tidak wajib dilaksanakan seluruh sekolah. Sebab, PTM tidak berlaku serentak secara nasional. Dalam surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri disebutkan yang mempunyai kewenangan melaksanakan PTM adalah pemerintah kabupaten/kota.
Menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), sekitar 30 persen sekolah sudah melaksanakan PTM, terutama di zona hijau. Artinya, masih sisa 70 persen yang didorong untuk melaksanakan PTM pada bulan mendatang. “Jadi, bagi sekolah yang 30 persen sudah ikut PTM, berarti simulasinya sudah bagus. Adaptasi baru sudah berjalan di sekolah itu,” urainya.
