RENCANA pemerintah untuk tak lagi bergantung batu bara sebagai bauran energi disambut baik komunitas peduli lingkungan. Pengampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Didit Haryo Wicaksono menyebut, dengan disingkirkannya PLTU mulai 2025, maka langkah sektor energi Indonesia capai net zero emission bisa berjalan. “Tinggal bagaimana implementasinya,” kata Didit.
Tetapi Greenpeace menginginkan PLN bisa lebih ambisius menyingkirkan batu bara sebagai bauran energi. Paling tidak, tak ada lagi proyek pembangunan PLTU baru. Lantaran kapasitas daya yang ada saat ini saja di sejumlah wilayah seperti Pulau Jawa kondisinya sudah surplus.
“Kapasitas PLTU besar di Pulau Jawa sudah berlimpah memasok listrik ke masyarakat. Adanya PLTU baru justru akan menjadi beban bagi PLN,” ucapnya.
Didit menyebut, rencana pemerintah memensiunkan PLTU itu menjadi momentum bagi Kaltim menentukan pilihan. Sebagai daerah penghasil dengan 70 persen listriknya berasal dari PLTU, Kaltim yang selama ini bergantung pada batu bara harus mempersiapkan energi baru terbarukan. “Perlu diwaspadai. Masa depan industri batu bara secara global sudah berada di pengujung usia,” ungkapnya.
Itu karena pada Mei lalu, negara-negara yang tergabung dalam G7 (Group of Seven) berkomitmen pada akhir 2021 tidak akan lagi melakukan pembangunan yang berbasis bisnis batu bara. Belum lagi lembaga keuangan internasional yang punya komitmen tak lagi mendanai industri dan pembangunan bisnis yang berkaitan dengan batu bara. “Ini akan memengaruhi harga batu bara menjadi terjun bebas,” ucapnya.
Bagi Greenpeace, rencana pemerintah mengurangi bauran energi batu bara tidak akan mengakibatkan gejolak ekonomi. Sebaliknya, dengan berkurangnya aktivitas pertambangan dan industri berbasis batu bara akan mengurangi kerugian pemerintah yang selama ini muncul akibat dampak ekologis yang ditimbulkan.
“Selama ini negara terus menanggung kerugian akibat bencana ekologis akibat kerusakan lingkungan dampak aktivitas pertambangan dan industri batu bara,” katanya.
Lalu bagaimana dengan energi pengganti seperti nuklir? Bagi Greenpeace, nuklir bukan solusi. Menurut mereka, nuklir berbahaya dan sudah banyak negara yang meninggalkan energi itu sebagai pembangkit. Selain itu, investasi yang diperlukan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) tidaklah murah.
“Apalagi Indonesia merupakan negara dengan risiko bencana tinggi. Kejadian di Fukushima, Jepang bisa dijadikan pelajaran,” ujarnya.
Meski Kaltim masih bergantung pada PLTU, rencana pemerintah untuk tak lagi menggunakan batu bara sebagai bauran energi disambut positif Pemprov Kaltim. Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyebut, rencana itu bisa berdampak positif terhadap pengembangan energi baru terbarukan dan konversi energi (EBTK). “Tapi perlu roadmap yang jelas dan sistemik,” kata Hadi, Sabtu (5/6).
Karena tak bisa dimungkiri, batu bara masih memainkan peran bangkit dan jatuhnya ekonomi Kaltim. Di mana berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, struktur produk domestik regional bruto (PDRB) Kaltim, sektor pertambangan dan penggalian masih tetap menjadi penyumbang penerimaan sebesar 42,94 persen.
Pada triwulan I 2020, PDRB Kaltim dari sektor ini sebesar Rp 72,4 triliun menurut harga berlaku. Sementara pada triwulan II 2020, PDRB Kaltim dari pertambangan dan galian hanya Rp 64 triliun atau melorot 6,31 persen “Itu sebabnya roadmap harus jelas dan sistemik, sehingga proses alih energi berlangsung nyaman dan teratur. Dengan demikian, ekonomi Kaltim tak terganggu,” jelas Hadi.
Dia meminta pemerintah pusat khususnya PLN untuk bisa memerhatikan alat dan mesin PLTU yang kemudian dipensiunkan. Apakah dimungkinkan untuk dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang bisa menguntungkan daerah. “Juga terkait alih teknologi dan SDM (sumber daya manusia). Ini harus direncanakan dengan baik,” katanya.
Saat ditanya langkah pemerintah membangun PLTN setelah ditinggalkannya PLTU, Hadi menyambut dengan tangan terbuka. Bahkan dari sisi mana pun, PLTN sangat sesuai dibangun di Kaltim. “Saya setuju Kaltim gunakan PLTN. Namun, Dewan Energi Nasional pun sampai sekarang belum ada rekomendasi terkait hal ini,” pungkas Hadi. (rdh/rom/k16)
