BALIKPAPAN-Hari ini (8/6) DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Kaltim menggelar musyawarah daerah (musda) di Balikpapan. Namun mendapat sejumlah pertentangan dari internal. Bahkan anggota dewan kehormatan organisasi tersebut ikut turun tangan.
Dari sejumlah informasi yang dihimpun Kaltim Post (Induk PROKAL.co), akar persoalan itu bermula dari ikut campurnya DPP Iwapi terhadap musda. Sekretaris Steering Committee (SC) Musda Iwapi Kaltim 2021 Anni Juwairiyah menuturkan, ketua DPD Iwapi Kaltim sebelumnya dipimpin oleh Nurhasanah. Untuk masa periode 2015-2020.
Jelang berakhirnya masa jabatan, dibentuk SC. Di mana ketuanya adalah Rinayanti dan sekretarisnya adalah Anni. Penjaringan dibuka. Sosialisasi dilakukan hingga ke tingkat DPC di kabupaten/kota di Kaltim. Namun pandemi Covid-19 merebak ke penjuru negeri termasuk Kaltim.
Rencana menggelar musda pun terhambat. Berbulan-bulan berlalu, pada awal 2021 rencana musda kembali digulirkan. Belakangan pendaftar calon ketua umum (caketum) DPD Iwapi Kaltim hanya Nurhasanah yang memenuhi syarat. Melihat itu, DPP Iwapi merespons. Menganggap DPD Iwapi Kaltim kurang sosialisasi. Terlebih DPC ada yang melapor ke pusat.
Namun SC akhirnya mengalah. Kembali membuka penjaringan pada 22-25 Februari 2021. Selain Nurhasanah, terdapat dua nama pendaftar. Mereka adalah Syarifah Maryam Fitriana dan Ernawati Gaffar. Belakangan, SC mengumumkan caketum yang lolos verifikasi. Kembali hanya Nurhasanah yang dianggap memenuhi syarat.
Di situ, Iwapi pusat mulai ikut campur dalam proses musda. Pusat menganggap Iwapi Kaltim tidak bisa menggelar musyawarah yang transparan. “Ini yang kami sayangkan. Seharusnya DPP hanya sebagai fasilitator untuk musda. Bukan malah mengambil alih tanpa harus duduk bareng dengan pengurus di daerah,” tanya Anni.
Dia mengatakan, tanpa persetujuan dari DPD Iwapi Kaltim, pusat langsung seperti mengambil alih proses musda. Mereka menetapkan dua caketum yang lolos verifikasi. Yakni Ernawati Gaffar dan Nurhasanah. Di situ letak keganjilan mulai terlihat. “Iwapi pusat tidak setuju dengan hasil verifikasi SC. Mereka kemudian menunjuk karteker,” terang Anni.
Belakangan, DPP Iwapi menerbitkan surat yang ditujukan ke Nurhasanah. Ketua DPD Iwapi Kaltim periode 2015-2020 itu didiskualifikasi dari caketum. Surat itu ditandatangani Ketua Umum DPP Iwapi Nita Yudi dan karteker Tatyana Sutara.
Dalam surat itu disebutkan Nurhasanah dianggap melakukan sejumlah pelanggaran. Di antaranya, memalsukan SK kepengurusan. Kemudian Nurhasanah sebagai ketua dianggap tidak mampu menggelar musda.
Ditanya soal itu, Anni memastikan itu tidak benar. Pihaknya sangat terbuka dalam proses musda. Bahkan, saat pandemi, Iwapi Kaltim selama dipimpin Nurhasanah ikut menggelar bakti sosial. Membantu mereka yang terdampak Covid-19 maupun membagikan masker.
Nurhasanah yang dikonfirmasi media ini menyayangkan sikap arogan dari DPP Iwapi. Dirinya juga tidak berambisi menjadi ketua. Namun, cara yang ditempuh untuk musda hari ini dianggap melanggar. “Perlakuan DPP itu tidak fair. Bagi kami, siapapun yang terpilih jadi ketua Iwapi Kaltim itu tidak masalah. Hanya caranya saat ini yang kami anggap tidak sehat,” tegasnya.
Anggota Dewan Kehormatan DPC Iwapi Balikpapan Tati Kartati turut menyangkan adanya kisruh di tubuh Iwapi Kaltim. “Saya sangat prihatin dan tidak percaya dengan adanya surat pemberitahuan karteker. Ini sangat tidak manusiawi,” ungkapnya.
Dia meminta kepada DPP Iwapi untuk menganulir karteker tersebut. Kemudian menggelar musda sesuai ketentuan. “Terlepas dengan adanya isu-isu nada minor apapun itu. Laksanakan musda dengan cara yang bermartabat. Tidak saling tuding dan buka aib. Kami sangat sedih. Tolong DPP bijak mendudukkan persoalan demi kebaikan semua,” pinta dia.
Menurutnya, bila musda terus digelar, maka akan banyak pengurus di DPD dan DPC tersakiti bahkan tersingkir. Seolah perjuangan mereka yang tersakiti sia-sia. “Kalau besok (hari ini) musda tetap digelar, kami tidak menganggapnya,” ucap mantan ketua Iwapi Balikpapan itu. (rom/pro)
