Salah satu destinasi wisata favorit di Kutai Timur (Kutim) adalah Pantai Teluk Lombok. Sejak puluhan tahun lalu, pantai ini jadi tujuan utama untuk berlibur.
SANGATTA - Keindahan Teluk Lombok harus dibayar “mahal” oleh pengunjung. Menuju lokasi itu memerlukan kendaraan yang siap menempuh jarak kurang lebih 25 kilometer. Dengan kondisi jalan yang tidak memadai, melewati akses kanan-kiri hutan, dipenuhi bebatuan, kadang kala becek saat musim hujan, serta debu yang menghalau penglihatan.
Meski begitu, dengan kondisi jalan yang harus dilalui dengan penuh perjuangan, masyarakat tetap memilih tempat ini untuk menghabiskan liburan. Ini tentu dipicu masih terbatasnya titik-titik tujuan wisata di kabupaten ini.
Perbaikan jalan menuju Teluk Lombok punya tantangan tersendiri. Akses tersebut milik perusahaan, sehingga pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk memuluskan jalan berbatu itu.
Tidak ada pilihan jalan lain untuk ke Teluk Lombok, sehingga masyarakat tidak bisa mengeluh terlalu jauh. Nasib ini bukan hanya dirasakan pengunjung tempat wisata, parahnya, masyarakat yang menetap di kawasan perusahaan itu harus menelan kenyataan setiap hari. Seperti yang diungkapkan oleh Bima Aziz pada harian ini.
"Saya tinggal di Desa Sangkima. Setiap hari saat saya akan bersekolah di Sangatta, saya harus lewat hutan, jaraknya cukup jauh dan jalannya berbatu, kalau hujan ya licin," tuturnya.
Puluhan tahun sudah kondisi ini dijalani oleh masyarakat yang menetap di Kecamatan Sangatta Selatan, khususnya di dua desa, yakni Sangkima dan Singkama yang selalu kesulitan bila akan berurusan di kantor kecamatan.
Kedua desa ini harus melalui jalur objek vital nasional (obvitnas) milik perusahaan oil and gas di Sangatta. Jadi, masyarakat yang akan menyambangi kantor camat mesti melalui jalan bebatuan itu.
Sebelumnya, Camat Sangatta Selatan Hasdiah membenarkan hal itu. Kata dia, masyarakat harus menempuh jalur milik perusahaan saat akan bertandang ke Sangatta, baik untuk mengurus berkas birokrasi atau hanya mengurus urusan pribadi.
Hasdiah juga pernah mengajukan jalan pendekat yang menghubungkan antara kantor desa dan kantor kecamatan sebanyak tiga kali pengajuan, terutama dalam musrenbang. Sayangnya, hingga kini belum direalisasikan.
Kata dia, dengan adanya jalan penghubung, memudahkan urusan birokrasi antara desa dan kecamatan. Jadi, tidak perlu lagi menempuh jalur perusahaan tersebut. "Kalau ada jalan bagus, pasti urusan apa pun lebih cepat selesai," tambahnya. (*/la/far/k16)
