UPAYA membenahi wajah Kota Tepian sepertinya masih butuh waktu lebih lama. Penataan parkir, ruang terbuka hijau (RTH) hingga pedagang kaki lima (PKL) yang merambah badan jalan menjadi masalah yang hingga kini belum terselesaikan.
Bak penyakit musiman, setiap tahun tiga masalah klasik itu selalu menjadi pembahasan. Begitu pula setiap pucuk pimpinan berganti, tiga masalah klasik itu menjadi sorotan. Tapi belum ada jalan keluarnya.
Dalam 100 hari masa kerja Wali Kota Andi Harun bersama Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso, tiga masalah itu pun kembali jadi prioritas untuk diselesaikan. Beberapa kali penertiban PKL sempat dilakukan. Sayangnya, para PKL tetap mucil.
Sama halnya dengan RTH, 20 persen RTH seakan jalan di tempat. Sejauh ini baru 5 persen tersedia. Begitu pula soal penataan parkir. Kantong parkir belum tersedia, juru parkir liar pun masih menjamur.
Program e-parking yang digadang-gadang bisa menekan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) pun masih tertunda. Melihat 100 hari masa kerja pemimpin Kota Tepian dalam pembenahan, pengamat tata kota Farid Nurrahman ikut bersuara.
Mengenai masalah PKL yang terus-terusan beraktivitas meski telah ditertibkan, menurut dia, Pemkot Samarinda dapat menyediakan kantong PKL. Selain itu, pengawasan di lokasi langganan PKL harus dilakukan secara rutin. Fasilitas listrik yang selama ini membuat PKL kembali ke tempat yang tidak seharusnya harus diputus.
“Pemerintah kota ini juga harus fokus di anggaran karena untuk ciptakan kantong PKL kan harus ada beberapa strategi. Kalau ada lahan pemerintah kosong, itu bisa dipakai. Tapi kalau tidak punya kan harus menganggarkan. Paling tidak sewa untuk PKL yang dipindah,” ucapnya.
Jika kantong PKL tercipta, seharusnya penertiban yang dilakukan bisa lebih optimal. Sebab, tidak ada alasan lain untuk tidak mengikuti pembenahan kota. Farid tak menampik jika penataan wajah kota tak bisa langsung diubah dalam 100 hari. Namun, belum tercapainya dalam masa awal kerja ini harusnya menjadi pemicu untuk mencari strategi lain.
“Ini tergantung strategi apa yang digunakan lagi pasca 100 hari kerja. Memang belum bisa dilihat secara luas saat ini, hanya di titik tertentu saja (yang dapat ditata), tapi pada kenyataannya kan ada titik lain yang bisa ditata lebih baik seperti di pinggiran Sungai Karang Mumus yang jadi PR juga sampai sekarang,” katanya.
Kantong PKL ini pun dianggap Farid bisa jadi jangka menengah dalam pembenahan Samarinda. Penyediaan lahan bisa turut menjadi solusi untuk pemecahan masalah penataan parkir.
“Kalau kantong PKL ini sudah pasti ada kantong parkir. Itu juga harus dipertimbangkan metodenya, apakah parkir off-street atau on-street. Kalau pakai off-street tanahnya harus luas, makanya harus dilihat lokasinya apakah di jalur padat atau tidak,” jelasnya.
Kedua program yang berjalan bersamaan ini bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) nantinya. Selain ada retribusi dari para pedagang, retribusi parkir pun bisa ikut diterapkan. Untuk e-parking sejatinya bisa diterapkan di lokasi yang telah disediakan.
“Kan ada potensi PAD. Semisal PKL itu didata secara legal yang diberikan izin lokasi dan berjualan yang harus diperpanjang setiap bulan dengan memberikan kontribusi tertentu yang diatur dalam perda. Kalau melanggar aturan bisa ditindak tegas, jadi pemerintah kan lebih enak pengawasannya,” terang dia.
Untuk masalah parkir, Farid menyarankan jika pemkot tidak memiliki lahan maka bisa diatur kerja sama dengan pihak ketiga. Sehingga pemerintah bisa mengatur spesifikasi kantong parkir apa yang ingin diterapkan.
