TEL AVIV– Kekuasaan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu terancam. Itu terjadi karena delapan faksi oposisi sepakat membentuk koalisi. Pengumuman kesepakatan itu disampaikan Rabu menjelang tengah malam (2/6), hanya beberapa menit sebelum batas akhir pembentukan pemerintahan. Yair Lapid, ketua Partai Yesh Atid, menyatakan sudah menginformasikan kesepakatan koalisi kepada Presiden Reuven Rivlin.
’’Saya berjanji pemerintahan ini akan bekerja melayani seluruh penduduk Israel, baik yang memilih kami ataupun tidak,’’ ujar Lapid seperti dikutip BBC. Mereka berjanji menghormati lawan-lawannya dan melakukan berbagai upaya untuk menyatukan seluruh elemen penduduk Israel. Delapan partai yang bergabung adalah Partai Yesh Atid, Kahol Lavan, Israel Beiteinu, Buruh, Yamina, New Hope, Meretz, dan Raam.
Selama dua tahun terakhir, Israel menggelar empat kali pemilu. Tapi, tidak pernah ada yang berhasil mencapai suara mayoritas. Itu termasuk pemilu keempat yang digelar Maret lalu. Partai Likud yang dipimpin Netanyahu memang menang, tapi suara yang diperolehnya tidak pernah cukup untuk membentuk pemerintahan. Partai Likud harus berkoalisi.
Netanyahu pun diberi kesempatan untuk mencari kesepakatan dengan partai lain. Sayangnya, pemimpin yang terjerat skandal korupsi itu gagal melakukannya. Dia tidak berhasil merayu cukup banyak partai untuk bergabung. Koalisi oposisi tersebut awalnya diyakini tidak akan berhasil. Sebab, di dalamnya ada berbagai spektrum. Mulai kelompok nasionalis Yahudi, kelompok sayap kiri, hingga ada satu partai Arab-Israel, Raam. Itu adalah kali pertama dalam beberapa dekade partai Arab-Israel bergabung dalam koalisi untuk membentuk pemerintahan. Arab-Israel adalah sebutan bagi penduduk Palestina yang tinggal dan menjadi warga negara Israel. Jumlahnya sekitar 20 persen dari keseluruhan populasi penduduk Israel.
Partai Raam biasanya bertentangan dengan kelompok nasionalis Yahudi yang menentang pembentukan negara Palestina. Namun, beberapa partai Arab-Israel lainnya memilih tidak ikut dalam koalisi. ’’Kami mendapatkan legitimasi untuk memengaruhi sistem politik Israel dan tidak hanya berada di Knesset,’’ ujar Mansour Abbas, pemimpin Partai Raam.
Berdasar kesepakatan, pemimpin Partai Israel Beiteinu Naftali Bennett akan menjadi PM selama dua tahun. Partai yang dipimpinnya termasuk golongan nasionalis Yahudi. Setelah itu, tampuk kekuasaan diserahkan kepada Lapid sebagai pemimpin partai dari golongan sentris sekuler. Itu seperti mekanisme yang digunakan Malaysia ketika koalisi Pakatan Harapan berkuasa.
Para pengamat memprediksi bahwa Netanyahu tidak akan tinggal diam. Dia tidak akan rela menyerahkan kursi kekuasaan yang sudah didudukinya selama 12 tahun terakhir. Terlebih, saat ini dia terlibat dalam skandal korupsi. Proses peradilan masih bergulir. Tidak memiliki jabatan artinya peluang dia masuk penjara kian lebar.
Netanyahu memang berupaya mengubah keadaan. Dia diyakini akan merayu para legislator dari sayap kanan agar tak menyetujui pemerintahan yang dibentuk oposisi tersebut. Koalisi oposisi itu memang hanya menang tipis di parlemen. Jika ada anggotanya yang membelot, koalisi itu bisa buyar.
’’Semua legislator yang terpilih dari kelompok sayap kanan harus menentang pemerintahan sayap kiri yang berbahaya ini,’’ cuit Netanyahu di akun Twitter-nya (3/6) seperti dikutip Agence France-Presse.
Terbentuknya koalisi oposisi itu masih memunculkan dilema politik. Selain kelompok Arab-Israel yang tidak kompak, beberapa legislator dari kelompok ekstrem kanan menentang masuknya Partai Raam. Salah satunya adalah Bezalel Smotrich. Dia menuding Bennett dan rekan-rekannya telah bekerja sama dengan kubu yang mendukung terorisme. Namun, di sisi lain, jika pemerintahan itu ditolak, penduduk Israel terpaksa harus menggelar pemilu sekali lagi. Artinya, bakal ada lima pemilu dalam dua tahun.
’’Empat pemilu telah membuktikan kepada kita semua bahwa tidak ada pemerintahan sayap kanan yang dipimpin Netanyahu. Opsinya adalah pemilu kelima atau pemerintahan persatuan,’’ tegas Bennett. (sha/c7/bay)
