PENAJAM - Seiring rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara, tim dari lembaga riset banyak melakukan penelitian. Mereka mengukur kesiapan pembangunan kawasan IKN masa depan.
Bupati PPU) Abdul Gafur Mas'ud (3/6) menerima kunjungan audiensi dari Tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pertemuan bertempat di Ruang Rapat Lantai I Hotel Novotel Balikpapan.
Menurut bupati, pemerintah daerah menyambut baik dan memberikan keleluasaan kepada para tim peneliti dari LIPI yang akan melakukan kajian terkait tata kelola sumber daya alam dalam rangka penguatan peran komunitas lokal di PPU.
“Dengan adanya penelitian ini, tentunya akan membantu pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka persiapan pembangunan kawasan IKN," katanya.
Bupati termuda di Kaltim itu menyebut, selama ini pemerintah melaksanakan program penguatan sumber daya manusia (SDM). Mulai tingkat desa hingga kelurahan di wilayah Benuo Taka. Program tersebut adalah Program Pembangunan, Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (ProP2KPM).
“Prop2KPM merupakan program percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan dan pedesaan. Agar menjadikan desa-desa atau kelurahan di PPU mandiri,” sambung pria yang karib disapa AGM tersebut.
Sementara itu, Ketua Tim Rombongan LIPI Ali Yansyah Abdurrahim menjelaskan maksud kedatangannya ke PPU untuk melakukan penelitian. LIPI ini melakukan prioritas riset nasional (PRN) yang berjudul Tata Kelola Sumber Daya Alam untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Tujuannya menyusun strategi atau model penguatan peran komunitas dalam pengelolaan ekosistem secara kolaboratif dan partisipatif. Demi membantu pencapaian SDGs di wilayah IKN.
Selain menghasilkan strategi atau model, kolaborasi pemerintah daerah dan pihak swasta diyakini menghasilkan policy brief tahunan yang dapat memberi masukan kebijakan kepada pemerintah pusat.
Secara lebih spesifik, penelitian ini menggunakan pendekatan ekosistem. Pendekatan ekosistem (sistem sosial-ekologi) ini digunakan untuk melihat berbagai persoalan dan potensi di tiga sub-ekosistem. Yaitu hutan, terestrial terbangun (desa-kota), dan pesisir secara integratif dan holistik.
“Artinya, apa yang terjadi di ketiga sub-ekosistem tersebut akan saling berkaitan, termasuk keterkaitan antara aspek sosial dan aspek ekologi,” pungkasnya. (asp/kri/k16)
