Pusat Fokus Desain sambil Tunggu UU IKN

- Jumat, 4 Juni 2021 | 09:42 WIB
Desain istana negara yang sempat diperdebatkan.
Desain istana negara yang sempat diperdebatkan.

JAKARTA–Persiapan groundbreaking atau peletakan batu pertama calon ibu kota negara (IKN) baru terus dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian yang berperan banyak dalam kegiatan pembangunan pusat pemerintahan baru di Kaltim itu sedang menuntaskan kajian dan desain. Sembari menunggu pengesahan Undang-Undang IKN. Yang saat ini bahkan belum dilakukan pembahasan antara pemerintah dan DPR.

“Tentang IKN ini, memang kami sedang persiapan software-nya. Tapi menunggu pengesahan undang-undangnya. Dan nanti beliau (Presiden Joko Widodo) sendiri yang akan mengumumkan,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja (raker) di Komisi V DPR, (2/6).

Dia melanjutkan, saat ini, Kementerian PUPR tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembangunan IKN. Basuki menyatakan bahkan dalam pagu indikatif tahun 2022 atau perkiraan pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian atau lembaga, sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja), tidak memuat kegiatan terkait pembangunan IKN.

Dalam pagu indikatif 2022, Kementerian PUPR mengusulkan anggaran sebesar Rp 100,459 triliun. “Pagu indikatif 2022 ini, sebenarnya ada catatannya. Belum termasuk yang IKN, belum termasuk food estate, dan belum termasuk di kawasan industri terpadu. Karena, tiga hal itu yang jadi catatan dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Keuangan dan (Menteri PPN) Kepala Bappenas,” jelas dia.

Meski begitu, khusus untuk rencana pemindahan IKN ke Kaltim, Kementerian PUPR masih terus menyiapkan groundbreaking-nya. Menurut perencanaan, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pembangunan Istana Negara, akses jalan, penyediaan air bersih, serta pembangunan drainase.

Terutama pada kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). “Itu sedang kami siapkan software-nya saja, desainnya. Tetapi nanti menunggu pengesahan undang-undangnya dari DPR. Saya kira itu yang bisa kami laporkan,” tambah Basuki.

Hal yang disampaikan tersebut, sebelumnya menjawab pertanyaan dari anggota Komisi V Novita Wijayanti. Politikus dari Fraksi Partai Gerindra itu mempertanyakan progres kegiatan pemindahan calon IKN baru ke Kaltim. “Saya mau tanya tentang IKN baru, Pak Menteri (Basuki). Saya kan banyak ditanya nih sama orang-orang. Itu sebetulnya posisinya gimana? Apakah sekarang ini, sudah mulai pembangunan atau belum?” tanya dia.

Perempuan berparas ayu itu menanyakan alokasi anggaran yang telah dikucurkan oleh Kementerian PUPR. Pada kegiatan pembangunan di calon IKN baru, yang meliputi Kecamatan Sepaku, PPU, hingga Kecamatan Samboja dan Muara Jawa, Kutai Kartanegara (Kukar).

“Kemudian, kalau kemarin, sudah ada anggaran berapa? Saya ingin tahu, dan prosesnya sampai mana? Apakah sudah tahun ini, atau belum? Itu minta penjelasan untuk ibu kota baru ini,” tutur Novita. (kip/rom/k8)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X