JAKARTA – Polemik pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) memasuki babak baru. Kemarin (1/6), KPK melantik dan mengambil sumpah jabatan pegawai yang memenuhi syarat menjadi ASN. Total ada 1.271 pegawai yang dilantik secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring).
Setelah pelantikan, Ketua KPK Firli Bahuri memaparkan pegawai yang hadir secara fisik mengikuti acara pelantikan sebanyak 85 orang. Di antaranya pemangku jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya (eselon 1). Yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) Cahya Hardianto Harefa serta Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan.
Berikutnya 10 pemangku JPT pratama sebanyak 10 orang. Kemudian 13 orang pemangku jabatan administrator dan 1.246 pemangku jabatan fungsional dan pelaksana. “Hadir secara virtual melalui aplikasi Zoom sebanyak 820 pegawai,” kata Firli dalam konferensi pers di gedung KPK.
Firli menegaskan, pengalihan itu merupakan amanat UU Nomor 19/2019 tentang KPK yang harus dilaksanakan. Dia menyebut, dalam Pasal 1 angka 6 UU itu menyatakan bahwa pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN.
Terkait nasib 51 pegawai yang dipecat, Firli menegaskan, itu masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama. Sementara 24 pegawai yang masih bisa dibina, Firli menyebut, solusi telah dibahas bersama dengan pihak-pihak terkait. “Saya katakan tidak ada upaya menyingkirkan siapa pun,” ungkapnya.
Sementara itu, eks Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko mengucapkan selamat kepada Firli karena cita-citanya sudah tercapai. Koko --sapaan akrabnya-- menyebut Firli telah memenangkan “ronde” pertama polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).
Menurut Koko, kemenangan Firli itu merupakan kabar baik bagi oligarki. “Ini (pelantikan) membuktikan mental Firli yang luar biasa baik terkait kesetiakawanan,” sindir Koko. “Mudah-mudahan Firli dikategorikan yang akan masuk surga,” sindir Koko lagi.
Koko juga menitip pesan kepada pegawai yang telah dilantik menjadi ASN. Dia berpesan agar para pegawai tetap menjaga kekompakan. Juga mempertahankan kekukuhan idealisme memberantas korupsi. “Saya pribadi bangga dengan mereka (pegawai yang dilantik),” paparnya.
Eks pimpinan KPK Busyro Muqoddas menambahkan, pelantikan yang tetap dilaksanakan itu merupakan bentuk kenekatan Firli dan empat pimpinan KPK yang lain. Busyro menyebut, Firli secara terang melabrak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengisyaratkan agar pengalihan ASN tidak merugikan pegawai KPK.
Meski begitu, Busyro menyebut, kenekatan itu tidak mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan “Istana”. Sebab, secara aturan, KPK sekarang berada di rumpun eksekutif atau bagian dari pemerintahan. “Karena itu, maka segala sesuatunya (di KPK) di bawah presiden,” ungkapnya kepada Jawa Pos.
Busyro menilai, kenekatan pimpinan KPK itu tidak hanya bertautan ke Firli dan presiden. Melainkan juga orang-orang yang berada di sekitar mereka. “Berdasar informasi akurat, presiden itu dilingkari oleh sejumlah orang yang sangat bernafsu agar KPK menjadi seperti yang sekarang ini,” terang Busyro.
Selain itu, Busyro meyakini tidak ada jaminan “aman” bagi pegawai KPK yang dilantik menjadi ASN. Sebaliknya, dia menilai besar kemungkinan pegawai yang menjadi ASN akan mudah dipindah dan dibuang ke instansi lain jika dianggap berseberangan dengan pimpinan dan kekuasaan.
“Walaupun saya salut kepada mereka (pegawai yang dilantik menjadi ASN),” paparnya. Busyro menantang presiden untuk menunjukkan keberaniannya lepas dari “cengkeraman” elite yang membelenggunya. Dengan begitu, KPK masih punya harapan untuk diselamatkan.
Selain itu, Busyro menyindir civitas akademika yang memilih diam menyikapi persoalan di KPK saat ini. Padahal, mereka adalah salah satu kekuatan untuk menjaga demokrasi yang original. “Sayangnya forum rektor dan lintas kampus itu sekarang memilih jalan diam,” imbuhnya.
