JAKARTA– Pemerintah tetap optimistis pertumbuhan ekonomi semakin baik ke depannya. Keyakinan itu tertuang dalam dokumen kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2022. Di sana dituliskan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun depan akan berkisar 5,2 sampai 5,8 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa proyeksi optimistis itu mencerminkan dinamika ekonomi akibat pandemi Covid-19. ”Di satu sisi optimistis terhadap momentum dan potensi akselerasi pertumbuhan ekonomi dari reformasi struktural. Namun, tetap ada elemen ketidakpastian akibat risiko pandemi yang tinggi,’’ terangnya dalam rapat paripurna di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (31/5).
Optimisme juga tecermin dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pemerintah menargetkan bahwa defisit APBN semakin rendah. APBN 2023 diprediksi pada angka 2,71 sampai 2,97 persen.
Target itu, menurut Ani –sapaan Sri Mulyani– harus bisa dicapai. Sebab, UU Nomor 2 Tahun 2020 mengamanatkan kelonggaran defisit di atas 3 persen hanya tiga tahun. Artinya, kelonggaran berakhir pada 2022.
”Oleh karena itu, 2022 merupakan tahun terakhir. Kemudian, konsolidasi fiskal akan dimulai pada 2023,’’ urai mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Ani melanjutkan bahwa postur APBN jangka menengah panjang akan bergantung pada tiga hal. Yakni, pemulihan ekonomi yang tetap berjalan, konsolidasi fiskal, dan pengendalian Covid-19.
Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengarahkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 pada penanganan pandemi. Sebab, saat ini Indonesia masih dilingkupi ketidakpastian ekonomi akibat persebaran virus SARS-CoV-2 itu.
Puan mengarahkan pembahasan RAPBN 2022 pada intervensi penanganan pandemi, perlindungan sosial, dan pemulihan dunia usaha. Terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). ”Ini sangat penting dan mendesak,” tegasnya seusai memimpin rapat paripurna.
Mantan menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu menuturkan bahwa RAPBN 2022 harus dirancang untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat. Khususnya layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi. ”Pemerintah harus merancang APBN yang kredibel, akuntabel, dan responsif,” ungkap Puan.
Sesuai hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat badan musyawarah (bamus) DPR pada 19 Mei lalu, rapat paripurna akan kembali dilaksanakan pada 6 Juli mendatang. Agenda rapat adalah penyampaian hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN 2022 dan rencana kerja pemerintah 2022 oleh badan anggaran (banggar) DPR. (dee/lum/c12/hep)
