Dari Rusia yang awalnya tampak serius bahkan membuat program kerja sama beasiswa, lalu datang Tiongkok sejak dua tahun lalu, tapi hingga kini, belum ada tanda-tanda pembangunan kereta api di Kaltim.
SAMARINDA-Skema pembiayaan pembangunan kereta api di Kaltim mengerucut melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Tetapi, hingga saat ini belum ada tanda-tanda proyek kereta ini bakal dimulai. Pemerintah pun diminta segera bergegas memastikan proyek ini bakal jalan atau tidak.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin mengatakan, sejauh ini tidak ada progres terkait rencana pembangunan kereta api. Padahal, inisiasi program kereta api di Kaltim sudah dilakukan sejak lama. Bahkan sudah pernah dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan kereta api pada Desember 2016. Dari Rusia yang yang awalnya tampak serius bahkan membuat program kerja sama beasiswa, hingga saat ini Tiongkok yang melirik kereta api di Kaltim, belum juga ada tanda-tanda progresnya. Menurutnya, Pemprov Kaltim kurang konsisten dan agresif dengan rencana pembangunan kereta api.
"Misalnya, saat ini mereka malah mengajukan proposal untuk jalan tol Balikpapan ke PPU," kata politisi PKB itu. Padahal, idealnya fokus dahulu pada satu proyek, yaitu kereta api. Menurutnya, pemerintah harus tegas meminta kejelasan soal proyek ini. Apakah investor benar-benar niat, atau justru masih setengah-setengah. Jika dirasa memang tidak memungkinkan untuk membangun kereta api, maka Pemprov Kaltim bisa mengumumkan secara tegas soal kejelasan proyek ini.
"Apalagi, kita sudah menyekolahkan anak-anak Kaltim buat belajar kereta api di Rusia. Mestinya pemerintah konsisten dahulu lah dengan yang ini. Kereta api kan groundbreaking sudah ada. Mestinya ini yang harus jadi fokus pemerintah. Sehingga tidak menimbulkan kesan ketidakmampuan di mata rakyat," kata lelaki yang akrab disapa Udin ini.
Dia melanjutkan, setidaknya, ada iktikad serius. Sebab saat ini, kesannya pemerintah menunggu. "Kalau memang program kereta api gagal, umumkan saja ke rakyat. Misalkan, dengan segala kendala yang ada, Pemprov Kaltim tidak bisa melanjutkan program kereta api. Nah, baru dialihkan ke program yang lain," jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kaltim AFF Sembiring mengatakan, megaproyek kereta api memang merupakan kerja sama antara Pemprov Kaltim dengan pihak investor. Tahapannya kini sedang dalam tahap negosiasi. "Jadi, Dishub adalah salah satu pihak yang ikut dalam kegiatan. Yang saat ini masih dalam koordinasi Humas Kaltim yang menjadi leading sector pada tahap negosiasi dan perencanaan untuk kerja samanya," sebutnya.
Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim Puguh Harjanto menuturkan, rencana pembangunan kereta api belum berhenti. “Saya tugaskan staf saya kemarin untuk kawal," ucapnya. Sebelumnya, pada awal tahun ini, dinas yang dipimpin Puguh tersebut, telah memfasilitasi Rapat Kerja sama Investasi China Railway Liuyuan Group (CRLG). Rapat tersebut memaparkan sejumlah pembahasan teknis dan detail data pemetaan proyek investasi kereta api di Kaltim.
Pemprov Kaltim kemudian menindaklanjuti investor CRLG dengan melakukan kajian. Sejak 2019 CRLG berminat berinvestasi di Kaltim dengan tawaran proyek investasi infrastruktur dan transportasi, salah satunya kereta api. DPMPTSP Kaltim juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar progres rencana investasi tersebut berjalan lancar.
Berdasarkan keterangan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), kereta api Kaltim merupakan proyek pembangunan kereta api jalur tunggal sepanjang 203 km. Nilai investasi diperkirakan Rp 53,3 triliun. Rencananya, jalur akan melintasi empat kabupaten dan kota, mulai dari Kutai Barat, Paser, Penajam Paser dan Balikpapan. Sepanjang jalur bakal didukung infrastruktur, meliputi stasiun, dermaga batu bara, pelabuhan, dan pembangkit listrik tenaga uap dengan kapasitas 15 MW. Namun, diakui urusan investasi kereta api ini masih dibahas. Pasalnya, dalam hitung-hitungan investor, kereta api akan segera mendapat laba jika peruntukan kereta api adalah mengangkut sumber daya alam (SDA) dan penumpang. Jika kereta api ini dibangun, akan menunjang transportasi di ibu kota negara (IKN) baru.
Pembangunan kereta api juga akan berdampak banyak bagi pembangunan Kaltim. Maka dari itu, dari rencana kerja sama CRLG, Pemprov Kaltim berharap kementerian terkait bisa menjadi jembatan. Jika disetujui dan bisa dilanjutkan, maka diharapkan ada kemudahan investasi dan penggunaan sumber daya lokal. Kaltim sebelumnya sudah melakukan kerja sama terkait kereta api dengan perusahaan dari Rusia. Dari kerja sama yang diadakan sejak zaman Gubernur Awang Faroek Ishak tersebut, sudah ada 150 pemuda-pemudi Kaltim yang sudah disekolahkan di Rusia, untuk menimba ilmu kereta api.
Dalam rapat terkait pembangunan kereta api pada Desember 2020, Kepala Seksi Penyelenggaraan Kerja sama, Subdirektorat Kerja sama dan Pengembangan Usaha, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan Vonny Mahendri mengatakan, proses kerja sama harus jelas skemanya seperti apa. "Mesti jelas guidance-nya. Untuk kerja samanya seperti apa," ucapnya. Apalagi mengingat, ini bukan pertama investor melirik investasi kereta api di Kaltim. Untuk diketahui, sebelumnya ada proyek kereta api Kalimantan Timur dengan pengampu PT Kereta Api Borneo. (nyc/riz/k15)
