MANAGED BY:
JUMAT
18 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Senin, 31 Mei 2021 11:16
576 Pegawai Lolos TWK juga "Berontak", Minta Pelantikan PNS Ditunda
Ilustrasi: Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu (Dery Ridwansah/ JawaPos.com )

PROKAL.CO,

JAKARTA- Dukungan internal KPK untuk pegawai yang terdampak polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) terus bertambah. Hingga saat ini, sebanyak 576 pegawai dari total 1.274 yang lolos TWK menyatakan protes keras terhadap kebijakan pemecatan 51 pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Bentuk dukungan itu disampaikan dengan cara mengirim surat elektronik (surel) ke Sekretariat Jenderal (Setjen), pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas). Selain menolak pemecatan, ratusan pegawai memenuhi syarat (MS) menjadi ASN itu juga meminta penundaan pelantikan PNS yang direncanakan 1 Juni.

"Intinya kami minta untuk penundaan pelantikan menjadi PNS," kata salah satu pegawai KPK yang lolos TWK (30/5). Para pegawai yang melayangkan surel itu berasal dari berbagai unit kerja di KPK. Diantaranya Kedeputian Penindakan, Kesetjenan, Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, Kedeputian Kedeputian Pendidikan Masyarakat dan Kedeputian Koordinasi Supervisi (Korsup).

Sumber itu menjelaskan ratusan pegawai yang bersolidaritas itu meminta proses peralihan pegawai KPJ menjadi ASN diselesaikan sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan aturan hukum lainnya. Mereka juga menyatakan tidak menerima tindakan pimpinan menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang hasil Asesmen TWK yang TMS dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN. "Karena hal tersebut merupakan hal yang merugikan hak rekan-rekan kami sesama pegawai KPK," ujarnya. 

Selain itu mereka juga meminta hasil asesmen TWK dibuka dan diberikan kepada seluruh pegawai. Termasuk meminta audiensi dengan pimpinan untuk membahas peralihan pegawai yang kini menjadi polemik tersebut. "Kami tidak setuju atas upaya atau tindakan lain yang mengarah kepada pemberhentian pegawai KPK," imbuhnya.

 Di sisi lain, dukungan terhadap pegawai KPK yang dipecat terus mengalir. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan kegiatan sosialisasi dan diskusi terkait polemik TWK terus dilakukan oleh berbagai pihak. Termasuk petisi penolakan pemecatan 51 pegawai KPK. "Harapannya permasalahan ini cepat selesai dan tidak merugikan pegawai KPK," ujarnya. (tyo)


BACA JUGA

Jumat, 18 Juni 2021 13:39

Kaltim Masuk Kategori Provinsi Miskin Inovasi, Pengamat : Ini Tamparan untuk Berbenah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis daftar daerah yang miskin inovasi.…

Jumat, 18 Juni 2021 10:52

Kaltim Dituntut Siapkan Kawasan Industri Penyangga IKN

SAMARINDA - Kaltim dituntut menghadirkan kawasan industri yang mampu mendukung…

Jumat, 18 Juni 2021 10:40
Inggris vs Skotlandia

Pirlo dari Yorkshire Mencari Perhatian

LONDON– Enam tahun lalu, muncul petisi #TakeUsWithYouScotland yang menginginkan Yorkshire…

Kamis, 17 Juni 2021 21:00
Atribut Dilepas, Dilarang Terima Siswa Baru

Perang Dingin Yayasan Melati dan SMA 10, Pemprov Janji Beres Pekan Depan

SAMARINDA–Polemik antara Yayasan Melati dan SMA 10 Samarinda belum juga…

Kamis, 17 Juni 2021 12:06
Antisipasi Masuknya Varian Baru Covid-19 ke Kaltim

Pintu Masuk Balikpapan Diketatkan Lagi, Perjalanan Dinas ke Jawa Ditunda

BALIKPAPAN-Pintu masuk Balikpapan akan kembali diperketat. Menyusul temuan Delta B1617.2,…

Kamis, 17 Juni 2021 11:53
Putin Bertemu Langsung Biden di Jenewa

28 Pesawat Tempur Sengaja Langgar Zona Udara Taiwan, Tiongkok Beri Pesan AS

TAIPEI- Puluhan pesawat militer Tiongkok melintasi langit Taiwan Selasa (15/6).…

Rabu, 16 Juni 2021 21:00
Skandal Proyek Fiktif, Mantan Bos KPT MGRM Segera Disidang

Barang Bukti Duit Setengah Miliar dan 4 Unit Mobil Mewah

SAMARINDA–Dugaan korupsi proyek tangki timbun di PT Mahakam Gerbang Raja…

Rabu, 16 Juni 2021 20:00

Area Bendungan Benanga Kian Menyusut

BALIKPAPAN-Penanganan banjir di Kota Samarinda dan Balikpapan kian diseriusi pemerintah…

Rabu, 16 Juni 2021 19:30

Mulai 1 Juli, Lagu Indonesia Raya Wajib Diputar Seminggu Dua Kali

Seluruh instansi pemerintah mulai 1 Juli 2021 diimbau untuk melaksanakan…

Rabu, 16 Juni 2021 19:22

Hakim Diskon 6 Tahun Vonis Pinangki, Ini Alasannya

Pinangki Sirna Malasari mendapat pengurangan hukuman lebih dari separo dari…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers