International Energy Agency (IEA) baru-baru ini mengeluarkan laporan terkait peta jalan net zero emissions global. Laporan tersebut mengungkap urgensi penghentian eksploitasi dan pengembangan sumber energi fosil seperti minyak, gas, dan batu bara mulai tahun ini. Sebab, hal tersebut mengancam keberadaan fosil.
BALIKPAPAN–Sebelumnya PLN juga sudah mencanangkan komitmen untuk moratorium pembangunan pembangkit batu bara demi mencapai target zero emisi. Namun, rencana PLN tersebut baru akan dilakukan setelah megaproyek 35.000 megawatt (MW) dan Fast Track Program (FTP) 2 sebesar 7.000 MW selesai pada 2025.
Dengan perkiraan usia operasi PLTU yang berada di rentang usia 35–40 tahun, penambahan tersebut akan mengakibatkan Indonesia tetap akan mengoperasikan PLTU dengan jumlah begitu besar hingga 2060–2065.
Peneliti dan Manajer Program Trend Asia Andri Prasetiyo menyatakan, rencana PLN dan pemerintah yang baru akan menghentikan pembangunan PLTU pada 2025 adalah langkah yang masih belum sejalan dengan upaya penyelesaian krisis iklim global.
Laporan IEA (2021) menyatakan, saat ini pembangunan PLTU harus dihentikan dan pembangkit listrik tenaga batu bara harus berhenti secara total pada 2040 untuk menjaga kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat celsius.
“Jika PLN tetap mengejar tenggat target penuntasan pembangunan PLTU pada 2025, akan ada tambahan jumlah kapasitas PLTU baru dengan jumlah total sangat besar yaitu 16.000–17.000 MW. Berdasarkan perhitungan Trend Asia, hal ini akan menambah produksi emisi karbon yang begitu besar dengan jumlah 107 juta ton per tahun,” jelasnya.
Program 35.000 MW yang dicanangkan Presiden Joko Widodo didasarkan pada asumsi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7 persen per tahun. Dengan asumsi tersebut, permintaan listrik diperkirakan akan tumbuh sejalan di kisaran angka 8 persen.
Namun, beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia meleset dari target, hanya mencapai rata-rata 5 persen. Bahkan, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2020 minus sebesar 2,07 persen (year on year), imbas dari pandemi Covid-19. (BPS, 2020).
Pertumbuhan permintaan listrik pun hanya 4,5–5 persen per tahun dan diproyeksikan tidak akan mengalami peningkatan signifikan. Terlebih, World Bank (2020) menyatakan, kondisi ekonomi global masih berada dalam situasi sulit dan pemulihan ekonomi akan membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 5 tahun.
Akibat proyek pengadaan listrik 35.000 MW yang bersumber dari energi batu bara ini, PLN memiliki utang dengan jumlah fantastis mencapai Rp 694 triliun. Meski demikian, PLN bersikeras terus membangun megaproyek PLTU seperti Jawa 9–10 berkapasitas 2×1.000 MW yang bernilai Rp 40 triliun, tetapi diproyeksikan akan merugi sebesar Rp 610 miliar jika beroperasi.
Saat ini, di luar proyek yang telah berada di fase pendanaan dan konstruksi terdapat hampir 6.000 MW proyek PLTU batu bara yang berada dalam fase perencanaan dan kontrak.
Dengan rentang perkiraan nilai belanja modal (capex) yang harus dikeluarkan per 1 GW kapasitas terpasang yaitu USD 2 miliar atau setara Rp 26 triliun, maka memaksakan melanjutkan 6.000 MW proyek PLTU batu bara dalam fase perencanaan dan kontrak hanya akan memberikan beban keuangan baru bagi PLN dan negara sebesar Rp 156 triliun.
“Pembangunan PLTU yang tetap dipaksakan akan membuat pembangkit ini tidak akan membawa keuntungan apapun, selain akan menjadi aset telantar. Penyelesaian pembangunan PLTU secara masif dalam kerangka proyek 35.000 MW dan FTP 2 menjadi sangat tidak strategis dan merugikan secara ekonomi,” terang Andri secara virtual, Jumat (28/5).
