MANAGED BY:
SELASA
21 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Senin, 31 Mei 2021 09:30
Perokok Kaltim Rata-Rata Habiskan 60 Batang Rokok Tiap Pekan

DI antara berbagai penyakit tidak menular, penyakit yang jadi pembunuh senyap banyak masyarakat adalah hipertensi. Hipertensi begitu berisiko pada kematian dan komplikasi lain.

Namun, angka hipertensi di Kaltim cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2019, prevalensi hipertensi di Kaltim jadi nomor tiga di seluruh Indonesia. Kaltim memiliki skor 39,30 yang lebih tinggi dari skor nasional yaitu sebesar 34,11.

Sementara untuk penyakit strok, Kaltim menempati urutan pertama dengan skor prevalensi 14,7 dari seluruh provinsi di Indonesia. Adapun skor prevalensi nasional adalah 10,9.

Dua penyakit tersebut merupakan penyakit yang berkaitan dengan perokok. Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kaltim Padillah Mante Runa menyebut, pihaknya terus menggalakkan kampanye terkait perokok. “Upaya-upaya preventif terus kami lakukan. Baik terkait perokoknya maupun langsung berbagai penyakit yang berkaitan dengan perokok,” sebut Padillah.

Dari data statistik Kesejahteraan Rakyat Kaltim diketahui, rata-rata perokok di Kaltim mengonsumsi lebih 60 batang tiap pekan. Konsumsi rokok yang tinggi itu membuat kesehatan seseorang makin berisiko. Apalagi saat ini kasus penyakit tidak menular di Kaltim terus tinggi. Tidak hanya masalah mengonsumsi rokok, tetapi faktor lain seperti manajemen stres dan jenis makanan yang dipilih untuk dikonsumsi, membuat risiko penyakit itu makin tinggi.

Di Kaltim, pada era Gubernur Awang Faroek Ishak, sudah ada Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu, DPRD Kaltim telah mengesahkan Perda Kawasan Sehat Tanpa Rokok.

Perda ini harus terus dikawal agar pelaksanaannya konsisten. Dengan adanya Perda Kawasan Sehat Tanpa Rokok tentu diharapkan masyarakat, khususnya para pelajar bisa terhindar dari bahaya bagi perokok pasif. Perda itu juga mengatur ruang mana saja yang boleh dan tidak boleh merokok.

Perda Kawasan Sehat Tanpa Rokok harus dilaksanakan secara konsisten, sebagai upaya dan menjadi bagian untuk menghormati hak bagi individu untuk dapat hidup sehat dan terhindar dari bahaya zat yang terkandung di dalam rokok. Pemprov Kaltim melalui dinas terkait harus bisa melaksanakannya secara berkelanjutan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat, agar tidak merokok sembarangan.

Larangan merokok di kawasan tertentu sudah jelas dan terus disosialisasikan, seperti di lingkungan instansi pemerintahan, rumah sakit, kawasan pendidikan, tempat ibadah, sarana publik, dan lainnya.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyampaikan bahwa hingga kini prevalensi merokok di Indonesia sangat tinggi. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menyatakan, terdapat peningkatan prevalensi merokok penduduk umur 10 tahun dari 28,8 persen pada 2013 menjadi 29,3 persen tahun 2018.

Sekarang ini, kebiasaan merokok tidak hanya menjadi masalah orang dewasa, namun juga semakin marak pada kalangan anak dan remaja. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya prevalensi merokok pada populasi usia 10–18 tahun yakni sebesar 1,9 persen dari 2013 (7,2%) ke tahun 2018 (9,1%).

Tentunya hal itu menimbulkan kekhawatiran akan timbulnya masalah kesehatan baru, terutama penyakit tidak menular (PTM) sebagai akibat dari merokok. “Peningkatan konsumsi rokok itu juga berdampak pada beban biaya kesehatan. Data BPJS Kesehatan tahun 2019 menunjukkan jumlah kasus PTM akibat konsumsi tembakau seperti jantung, strok, dan kanker adalah 17,5 juta kasus dengan biaya lebih dari Rp 16,3 triliun,” kata Dante.

Hal itu tentunya mendorong pemerintah untuk terus melakukan upaya-upaya pencegahan mulai tingkat pusat hingga daerah. Di tingkat pusat, Kemenkes bersama kementerian/lembaga terkait berupaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok dengan meningkatkan cukai rokok, melarang iklan rokok, serta kebijakan kawasan bebas rokok.

Sementara itu, penguatan kepada daerah dilakukan dengan meningkatkan kemampuan daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan serta membatasi konsumsi rokok serta melindungi masyarakat terhadap dampak negatif dari rokok. Salah satunya dengan menetapkan pajak rokok daerah (PRD).

Secara spesifik aturan penggunaan pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Dante berharap, melalui pemanfaatan pajak rokok daerah (PRD) dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), daerah bisa meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan berbagai inovasi untuk mengurangi peredaran dan konsumsi rokok di daerahnya, semakin meningkatkan pelayanan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

“Program ini harus secara masif tereskalasi di 34 provinsi dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia,” pintanya.

Dia menegaskan, masalah rokok adalah masalah bersama. Tentunya perlu dukungan dari seluruh pihak agar apa yang menjadi harapan bersama yakni menuju Indonesia sehat 2045 mendatang tercapai.

Sedangkan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan hal itu sudah menyalahi aturan yang diamanatkan dalam PP Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

“Kita perlu menetapkan sanksi tegas bagi siapa pun yang melanggar aturan. Tidak hanya pelajar atau mahasiswa, tetapi juga tenaga pendidik,” ujarnya dalam diskusi daring pada April lalu.

Ia menilai, pelarangan merokok di lingkungan pendidikan harus ditegakkan secara menyeluruh, baik di sekolah maupun pesantren melalui Program Sekolah Ramah Anak dan Pesantren Ramah Anak.

Kawasan tanpa rokok di sekolah sebaiknya tidak hanya melarang aktivitas merokok. Namun juga perlu menerapkan larangan penjualan rokok di lingkungan pendidikan seperti kantin sekolah dan warung/toko sekitar sekolah.

Pelarangan iklan rokok juga harus dipertegas. Pasalnya, menurut data, terpaan iklan rokok melalui media online memiliki kekuatan pengaruh signifikan terhadap sikap merokok pada remaja sebesar 31,8 persen.

“Selama pandemi ini, kegiatan belajar mengajar berlangsung secara daring, sehingga anak memiliki kesempatan lebih besar untuk terpapar iklan rokok di internet. Karena itu, perlu sama-sama mendorong agar pelarangan total iklan rokok, terutama di internet dapat diwujudkan,” ungkapnya.

Target pemerintah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, prevalensi merokok pada usia anak dan remaja turun dari 9,1 menjadi 8,7 pada tahun 2024.

Sejauh ini pemerintah telah menyusun strategi pengendalian tembakau. Mulai pengembangan kawasan kabupaten/kota sehat, perluasan layanan berhenti merokok, peningkatan cukai hasil tembakau, pelarangan total iklan dan promosi rokok, peningkatan tarif cukai rokok, hingga penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan subsidi terintegrasi. “Sesuai arahan Presiden (Joko Widodo), kita harus pastikan uang bansos itu tidak dipakai untuk konsumsi rokok,” tegas Muhadjir.

Badan Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019 mengungkapkan, pengeluaran untuk rokok dan tembakau menempati urutan kedua terbesar pada kelompok makanan setelah makanan dan minuman jadi. Pengeluaran untuk rokok dan tembakau 2,2 kali lebih besar daripada pengeluaran untuk susu dan telur.

Dengan demikian, ada dua cara yang diyakini bisa menjadi solusi yakni memberikan edukasi untuk mendorong perubahan pola konsumsi dalam keluarga, sehingga mengutamakan investasi kecerdasan anak sejak istri hamil sampai anak usia dua tahun serta melalui layanan rehabilitasi berhenti merokok. (rom/k16)


BACA JUGA

Senin, 20 September 2021 11:04

Kebun Sawit Rambah Tahura Bukit Soeharto, Program Kemitraan Konservasi Jadi Celah Alasan

TENGGARONG-Selain tambang ilegal, kebun sawit liar juga dituding ikut merusak…

Senin, 20 September 2021 11:01

PI 10 Persen untuk PPU Tunggu Gubernur

PENAJAM-Participating interest (PI) 10 persen pengelolaan blok migas jatah Pemerintah…

Senin, 20 September 2021 11:00

Rosatom Bangun Industri Nuklir, Kerja Sama Batan-Pemprov Kaltim di Buluminung

Perusahaan energi atom Rosatom Rusia bersama Pusat Kajian Sistem Energi…

Minggu, 19 September 2021 14:17

Indeks Keterbukaan Informasi di Kaltim Kategori Sedang

Komisi Informasi Pusat merilis hasil penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik…

Minggu, 19 September 2021 11:18
TNI-Polri Kejar KKTB Pembunuh Nakes Papua

Satu Korban Masih Hilang, Komandan OPM Tewas

Kekejaman kelompok kriminal teroris bersenjata (KKTB) pimpinan Lamek Taplo harus…

Minggu, 19 September 2021 10:19

Kondisi Jalan Mantap Masih Rendah, Kemantapan Jalan di Kaltim Hanya 75 Persen

PERBAIKAN ruas jalan trans Kalimantan di Kabupaten Berau, segera dilakukan.…

Minggu, 19 September 2021 10:18

Normalisasi Sungai Solusi Banjir di Kariangau

BALIKPAPAN-Persoalan banjir di Jalan Projakal, Km 5,5, Kelurahan Kariangau, Kecamatan…

Minggu, 19 September 2021 10:17

Realisasi APBD Kaltim Rendah, Dari Rp 11 Triliun, Baru Terserap 36 Persen

Pembahasan APBD Perubahan Kaltim dipastikan molor. Seharusnya, rancangan sudah diserahkan…

Sabtu, 18 September 2021 12:32

300 Nakes Ditarik dari 34 Distrik di Papua

JAYAPURA-Sebanyak 300 Tenaga Kesehatan (Nakes) ditarik dari 34 distrik di…

Sabtu, 18 September 2021 10:18

Balikpapan Siap Jadi Ibu Kota Provinsi

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Kaltim, membuka peluang wacana…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers