MANAGED BY:
JUMAT
25 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 29 Mei 2021 14:14
Asa Perjuangan 75 Pegawai KPK yang Dinyatakan TMS Mencari Kebenaran
Kontroversi Pertanyaan “Aneh” saat Tes, Minta Pelantikan ASN Ditunda
POLEMIK: Yudi Purnomo Harahap didampingi Novel Baswedan saat menyerahkan berkas pengaduan ke komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Senin (24/5).

PROKAL.CO,

Masalah tes wawasan kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sebatas nasib 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Banyak pihak menilai ada upaya melunturkan keberanian para pemberantas korupsi untuk terus melawan koruptor.

 

BILA ditarik ke belakang, sejak lama Undang-Undang (UU) KPK Nomor 19 Tahun 2019 yang memerintah seluruh pegawai institusi independen itu dialihkan statusnya menjadi aparatur sipil negara (ASN) sudah dianggap bermasalah. Namun, hal itu tidak lantas membuat pegawai KPK melawan perintah aturan yang berlaku. Mereka tetap mengikuti tahap demi tahap peralihan status kepegawaian. Termasuk TWK yang belakangan disorot publik.

Sorotan itu tidak serta-merta muncul. Sejumlah kontroversi TWK yang timbul ke permukaan jadi pemantiknya. Utamanya proses sepanjang tes itu berlangsung. Banyak masalah diungkap pegawai KPK yang mengikuti TWK. Mulai pertanyaan “aneh” yang tidak berkaitan dengan kompetensi, tugas, dan tanggung jawab mereka, sampai pertanyaan yang sudah masuk ranah privat. Walhasil, banyak pihak mengkritik tes itu.

Bukan semata-mata karena hasilnya, melainkan lantaran prosesnya juga sarat masalah. Maka tidak heran, puluhan pegawai KPK membuat banyak laporan. “Kami sudah melaporkan ke Dewan Pengawas (KPK), ada dua pelaporan,” kata Giri Supardiono kepada Jawa Pos. Pria yang terakhir bertugas di KPK sebagai direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi itu menyebut, dua laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran etik.

Tidak sampai di situ, mereka juga melapor kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berkaitan dengan dugaan terjadinya malaadministrasi. Lalu melapor kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). “Karena memang ada pertanyaan dan hak-hak konstitusional yang dilanggar di sana (TWK),” beber Giri.

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 25 Juni 2021 11:36

Varian Virus Covid-19 Baru di India, Delta Plus Ditengarai Lebih Mematikan

NEW DELHI– Virus SARS-CoV-2 varian Delta sudah membuat banyak negara…

Jumat, 25 Juni 2021 11:03

Pacu Ekonomi Pesisir, Pemprov Kaltim Berharap Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

BALIKPAPAN – Pemprov Kaltim berharap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2…

Jumat, 25 Juni 2021 11:02

Pemulihan Pariwisata Sulit Diprediksi, Berharap Tuah Perpindahan IKN

Industri pariwisata kembali mendapat tekanan. Pelaku usaha di Bumi Etam…

Kamis, 24 Juni 2021 16:45

Karyawan Minimarket Rekam Gadis 23 Tahun di Toilet, Mengaku Videonya Buat Koleksi Pribadi

SAMARINDA - Seorang karyawan salah satu minimarket jejaring nasional di…

Kamis, 24 Juni 2021 12:56

Idealnya Lahan Supermal Jadi Sekolah

Jalur zonasi yang diributkan orangtua siswa pada penerimaan peserta didik…

Kamis, 24 Juni 2021 12:54

Robot yang Bisa Deteksi Objek Transparan

PERMUKAAN transparan dan reflektif tampaknya akan membingungkan bagi robot. Itulah…

Kamis, 24 Juni 2021 12:47

Kasus Covid-19 Kembali Tembus Rekor, Presiden Minta Kepala Daerah Serius Jalankan PPKM Mikro

JAKARTA–Pertumbuhan kasus Covid-19 kembali memecahkan rekor baru. Rabu (23/6), jumlah…

Kamis, 24 Juni 2021 12:45
Kewenangan Diamputasi, Pertambangan Serampangan

Jatam Ajak Pemprov Judicial Review UU Minerba

SAMARINDA–Sebanyak 77,5 juta ton batu bara akan diambil dari perut…

Kamis, 24 Juni 2021 10:49

Kewalahan, Jenazah Pasien Covid-19 Diangkut dengan Truk

Beberapa hari terakhir, jumlah pasien positif Covid-19 mengalami lonjakan yang…

Kamis, 24 Juni 2021 10:47

Utang Luar Negeri Indonesia Rp 6.445 Triliun, Bappenas: Banyak yang Rasionya Lebih Buruk

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti utang pemerintah yang terus membengkak.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers