PEMERINTAH pusat terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk mengakselerasi belanja. Terutama dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menumpuk anggaran kas di daerah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, hingga 30 April lalu simpanan pemda di perbankan masih Rp 194,54 triliun. Menteri perempuan yang akrab disapa Ani tersebut menyatakan bahwa simpanan daerah di bank memang terus bertambah. Fenomena itu terjadi sejak awal tahun.
Ani memerinci, pada awal tahun dananya berkisar Rp 133,50 triliun. Pada Februari, dananya menjadi Rp 163,95 triliun. Kemudian, dana itu meningkat pada Maret dan April. Berturut-turut Rp 182,33 triliun dan Rp 194,54 triliun.
Ani menyoroti pemda-pemda yang dana simpanannya tinggi. ”Kalau kita lihat, Jatim mencapai Rp 25 triliun, Jateng Rp 19 triliun, dan Jabar Rp 18 triliun,” ujarnya pada raker dengan komisi XI di DPR. Padahal, dia selalu mengimbau pemda supaya lebih gesit mengakselerasi belanja.
Kemarin (25/5) Ani juga mengkritik pemda terkait dengan penggunaan APBD pada masa pandemi Covid-19. Menurut dia, realisasi APBD baru mencapai 12,7 persen atau setara dengan Rp 143,89 triliun dari total APBD se-Indonesia. Dari jumlah itu, Rp 84,63 triliun atau lebih dari separonya (sekitar 59 persen) habis untuk belanja pegawai saja.
”Saat kami (pemerintah pusat) melakukan countercyclical in action untuk melindungi rakyat memulihkan ekonomi, belanja daerah belum sinkron,” katanya. Dia menyayangkan anggaran yang nyatanya lebih banyak dipakai untuk belanja pegawai daripada menolong masyarakat pada masa pandemi.
”Lebih banyak untuk belanja pegawainya daripada belanja-belanja yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Atau, dananya yang sudah ditransfer masih masuk ke simpanan pemda di perbankan yang mencapai Rp 194,54 triliun ini naik tiga bulan berturut-turut makin tinggi,” urai Ani.
Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan bahwa simpanan tertinggi berada di perbankan wilayah Jatim. Nilainya mencapai Rp 25,32 triliun. Sementara itu, yang terendah ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai Rp 810 miliar.
Peningkatan dana simpanan pemda di perbankan Januari–April tercatat Rp 61,04 triliun. Jika dibandingkan dengan Maret, ada kenaikan Rp 12,20 triliun atau 6,69 persen. Sementara itu, saldo rata-rata pada akhir tahun selama tiga tahun terakhir Rp 96 triliun.
”Ini masih menjadi PR bagi kita. Tadi kalau ditanya sinkronisasi di mana APBN bekerja luar biasa keras dengan belanja membantu masyarakat, di daerah malah belum menjadi motor penggerak yang tinggi,” tutur Ani.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, peningkatan anggaran yang mengendap tersebut bahkan terjadi sebelum pemerintah pusat mentransfer anggaran melalui dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Karena itu, jika ditambah dengan anggaran saat ini, simpanan pemda menumpuk.
”Ini situasi pada saat bahkan DAU (dana alokasi umum) belum kita salurkan penuh. Jadi, kalau kita salurkan, mungkin kembali numpuk di sana,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menuturkan hal senada. Pemerintah pusat terus mendorong agar pemda bisa melakukan perbaikan pada belanja anggaran.
Dia menyebutkan, pemerintah pusat selalu memberikan gambaran agar pemda bisa melakukan belanja lebih baik. ”Mereka harus menyampaikan laporannya, lalu kita evaluasi. Tapi, sampai sekarang saja ada pemda yang tidak mau memberikan perincian biaya (belanja) pegawainya ke kita. Kalau demikian, kita akan lakukan penundaan DAU-nya,” katanya pada Senin (24/5). (dee/c19/hep)
