INFRASTRUKTUR jalan di Kaltim sebagai calon IKN baru tak sepenuhnya mulus. Menurut Gubernur Kaltim Isran Noor, prasarana jaringan jalan provinsi yang tercatat pada 2020 sepanjang 895 kilometer. Dengan kondisi mantap hanya mencapai 69,7 persen. Berdasarkan kondisi permukaan jalan, ruas jalan yang memiliki kondisi baik mencapai 408 kilometer. Lalu jalan dengan kondisi sedang adalah 219 kilometer, dan jalan dengan kondisi rusak ringan adalah 101 kilometer.
Sementara itu, yang mengalami kondisi rusak berat sepanjang 169 kilometer. “Tingginya kondisi jalan rusak, memengaruhi kualitas barang dan manusia. Terutama aktivitas barang dan manusia dari pusat-pusat produksi,” ucapnya dalam webinar “Sistem Transportasi Cerdas di Ibu Kota Negara: Pembangunan dan Kebutuhan Penerapannya” kemarin (25/5). Dia melanjutkan, selain peningkatan kondisi infrastruktur jalan, Pemprov Kaltim berharap terdapat moda transportasi alternatif untuk menunjang pergerakan di calon IKN baru nanti. “Seperti pembangunan sarana dan prasarana kereta api yang menuju IKN,” imbuhnya.
Ketua DPW Partai NasDem Kaltim ini menyampaikan, ada beberapa infrastruktur eksisting yang telah dibangun dan akan dibangun untuk memperkuat aksesibilitas dan konektivitas dari dan menuju calon IKN baru. Antara lain, peningkatan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan di Balikpapan, Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto di Samarinda, dan rencana pembangunan bandara khusus VVIP dan militer IKN. Kemudian, Pelabuhan Semayang dan Terminal Peti Kemas Kariangau di Balikpapan. Serta Pelabuhan Palaran di Samarinda.
Serta pembangunan rel kereta api IKN-Balikpapan-Samarinda-Bontang, yang selanjutnya dikembangkan ke wilayah provinsi lain di Kalimantan. Termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Pengembangan lainnya, adalah Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung yang ada di Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU). Isran Noor menuturkan, banyak hal yang terkait dengan rencana pembangunan sistem transportasi. Baik dalam wilayah IKN maupun menuju dan keluar IKN. Akan tetapi, hal tersebut menjadi kewenangan atau urusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Pokoknya Pak Menteri (Menhub), saya siap dan kami masyarakat Kaltim siap mendukung program yang bapak rencanakan. Di kawasan dan sekitar ibu kota tersebut, dengan rencana pembangunan sistem transportasi yang modern dan ramah lingkungan,” ungkap gubernur. (kip/riz/k8)
