MANAGED BY:
MINGGU
25 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM PEMBACA

Selasa, 25 Mei 2021 10:59
Masa Depan KPK dan Uji Formal

Dalam konteks pengujian formal Revisi UU KPK, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyebutkan kriteria menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi formalnya adalah pertama, bentuk yang tepat (approriate form); kedua, institusi yang tepat (approriate institution); ketiga prosedur yang tepat (appropriate procedure).

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menilai proses pembentukannya telah sesuai ketentuan prosedural yang berlaku. Misalnya, MK berpendapat merujuk fakta-fakta yang disebutkan dalam persidangan bahwa RUU KPK telah terdaftar dalam prolegnas dan berulang kali terdaftar dalam prolegnas prioritas.

Kemudian MK menilai, tentang status RUU KPK dilakukan jauh sebelum prolegnas 2015–2019 karena tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu berapa lama RUU harus diselesaikan.

Sikap MK saat menilai tidak adanya ketentuan yang mengatur batas waktu RUU harus diselesaikan, menunjukkan MK tidak lagi progresif seperti sebelumnya. Hendaknya MK membuat tafsir tentang batas waktu berapa lama suatu RUU harus diselesaikan dengan tujuan memberikan jaminan kepastian hukum (legal certainty), mengingat tugas pembentuk undang-undang yang merepresentasikan kepentingan rakyat harusnya diberikan batas waktu yang jelas, karena undang-undang khususnya UU KPK mempunyai dampak kepada kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dalam pertimbangan MK yang mengatakan pembentuk UU KPK telah mengikuti syarat formal yaitu asas keterbukaan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat. MK menilai, badan legislasi dan panitia angket DPR telah melakukan prosedur yang tepat, mulai raker hingga penyerapan aspirasi dengan mengundang elemen masyarakat. Dalam hal ini, MK alpa karena tidak mempertimbangkan situasi dampak dari terbitnya revisi UU KPK. Di mana penolakan secara masif dari masyarakat melalui demonstrasi di berbagai daerah atas terbitnya revisi UU KPK.

Seyogianya MK menilai secara utuh makna keterbukaan dan partisipatif untuk menghasilkan produk hukum yang responsif, dengan melihat kondisi sosiologis di masyarakat, apakah masyarakat mengakui dan mendukung keputusan yang diambil oleh pemerintah. Mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan prioritas utama dalam membentuk suatu undang-undang yang baik, sebagaimana dikemukakan Eugen Ehrlich yang berpesan bahwa hendaknya undang-undang yang dibentuk memerhatikan apa yang hidup dan diimpikan oleh masyarakat.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Jumat, 23 Juli 2021 12:45

Potensi Maritim IKN yang Luar Biasa

Oleh: Dr Isradi zainal Rektor Uniba, Ketua PII Kaltim, Sekjen…

Senin, 19 Juli 2021 11:00

Racun Media Sosial

Oleh: Imran Duse* Teknologi digital kini hadir menjadi bagian tak…

Sabtu, 17 Juli 2021 12:58

Dampak Ekonomi Pemindahan IKN ke “Sepakunegara”

Oleh: Dr Isradi Zainal (Rektor Universitas Balikpapan, Sekjen FDTI, Ketua…

Sabtu, 17 Juli 2021 12:39

Kurban Ritual dan Sosial

Bambang Iswanto Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  …

Sabtu, 10 Juli 2021 12:10

Bola Itu Bulat

Bambang Iswanto Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  …

Jumat, 09 Juli 2021 12:40

Literasi Budaya Tingkilan dalam Membangun Keberaksaraan

Oleh: Tri Widayati  Widyaprada BP PAUD Dikmas Kaltim   Literasi…

Senin, 05 Juli 2021 15:09

Media Sosial dan Gerakan Mahasiswa

Oleh : Imran Duse Postingan BEM UI soal “The King…

Senin, 05 Juli 2021 12:14

Anak Berhadapan dengan Hukum, Salah Siapa?

Oleh: Dewi Zuhroyda Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan…

Minggu, 04 Juli 2021 20:59

EDS OPTA, Langkah Mempercepat Peningkatan Kualitas Pendidikan yang Mandiri dan Berkelanjutan

Oleh : Dr.H.Tulus Sutopo, S.Pd.,MM.Pd (SDGs Academy Indonesia, Disdikbud Kab.Kutai…

Sabtu, 03 Juli 2021 10:29

Keluarga Samara Nabi Ibrahim

Bambang Iswanto Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  …
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers