MANAGED BY:
MINGGU
25 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM PEMBACA

Selasa, 25 Mei 2021 10:59
Masa Depan KPK dan Uji Formal

Selain itu, ketentuan mengenai pengalihan status pegawai KPK diatur dalam UU KPK jo PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Jika ditinjau secara yuridis nomenklatur pengaturan tersebut adalah pengalihan status menjadi ASN bukan rekrutmen atau seleksi ASN KPK. Namun, praktiknya pengalihan status tersebut layaknya seperti seleksi karena menggunakan sistem gugur.

Akibat proses asesmen tersebut, muncul stigma bahwa ada upaya pelemahan KPK secara sistematis dari dalam. Kendati proses pengalihan status ASN merupakan domain KPK, perlu ada langkah progresif yang dilakukan presiden agar prosesnya objektif dan terhindar dari conflict of interest.

UJI FORMAL

Selain persoalan substansi, ada persoalan prosedural dari pemberlakuan revisi UU KPK. Revisi UU KPK cukup menyita perhatian publik karena proses legislasi dari tahap ante legislative hingga post legislative memakan waktu yang relatif singkat. DPR melalui rapat paripurna, seluruh anggotanya sepakat dengan suara bulat untuk merevisi UU KPK sebagai inisiatif DPR.

Ada beberapa persoalan prosedural yang telah dilanggar DPR bersama pemerintah dalam revisi UU KPK. Di antaranya; pertama, UU KPK tidak masuk daftar prolegnas; kedua, RUU KPK tidak disertai naskah akademik; ketiga, proses pembentukannya tidak sesuai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (beginselen van behoorlijke wetgeving); dan keempat, proses pembentukannya tidak partisipatif. Hal yang dikemukakan tersebut kurang lebih menjadi dasar pemohon mengajukan uji formal revisi UU KPK.

Untuk menguji keabsahan prosedural pembentukan undang-undang, telah tersedia mekanisme pengujian formal (procedural review) yang dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Untuk batasan waktu permohonan pengujian formal dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Jumat, 23 Juli 2021 12:45

Potensi Maritim IKN yang Luar Biasa

Oleh: Dr Isradi zainal Rektor Uniba, Ketua PII Kaltim, Sekjen…

Senin, 19 Juli 2021 11:00

Racun Media Sosial

Oleh: Imran Duse* Teknologi digital kini hadir menjadi bagian tak…

Sabtu, 17 Juli 2021 12:58

Dampak Ekonomi Pemindahan IKN ke “Sepakunegara”

Oleh: Dr Isradi Zainal (Rektor Universitas Balikpapan, Sekjen FDTI, Ketua…

Sabtu, 17 Juli 2021 12:39

Kurban Ritual dan Sosial

Bambang Iswanto Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  …

Sabtu, 10 Juli 2021 12:10

Bola Itu Bulat

Bambang Iswanto Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  …

Jumat, 09 Juli 2021 12:40

Literasi Budaya Tingkilan dalam Membangun Keberaksaraan

Oleh: Tri Widayati  Widyaprada BP PAUD Dikmas Kaltim   Literasi…

Senin, 05 Juli 2021 15:09

Media Sosial dan Gerakan Mahasiswa

Oleh : Imran Duse Postingan BEM UI soal “The King…

Senin, 05 Juli 2021 12:14

Anak Berhadapan dengan Hukum, Salah Siapa?

Oleh: Dewi Zuhroyda Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan…

Minggu, 04 Juli 2021 20:59

EDS OPTA, Langkah Mempercepat Peningkatan Kualitas Pendidikan yang Mandiri dan Berkelanjutan

Oleh : Dr.H.Tulus Sutopo, S.Pd.,MM.Pd (SDGs Academy Indonesia, Disdikbud Kab.Kutai…

Sabtu, 03 Juli 2021 10:29

Keluarga Samara Nabi Ibrahim

Bambang Iswanto Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  …
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers