MANAGED BY:
SENIN
20 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM PEMBACA

Selasa, 25 Mei 2021 10:59
Masa Depan KPK dan Uji Formal

Oleh: Adam Setiawan

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

 

 

Belakangan terakhir ini eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipertanyakan. Bahkan KPK sedang mengalami krisis kepercayaan publik (public distrust). Hal tersebut lantaran merosotnya skor dan peringkat indeks persepsi korupsi pada 2020 yang dirilis Januari 2021, yang menempatkan Indonesia di peringkat 102 dari 180 negara dengan skor 27/100. Jika dibandingkan pada 2019, Indonesia berada di peringkat 85 dari 180 negara dengan skor 40/100.

Kinerja KPK semakin dipertanyakan tatkala komisi antirasuah untuk pertama kali menerbitkan surat penghentian penyidikan (SP3) terhadap aktor yang terlibat dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yakni Sjamsul Nursalim dan istrinya. Perlu diketahui, dalam kasus BLBI, negara ditaksir mengalami kerugian RP 4,5 triliun. Banyak ahli yang mempertanyakan legal reasoning terbitnya SP3.

Bahkan di tengah merosotnya peringkat indeks persepsi korupsi dan kinerja KPK yang tidak menentu arahnya, ada oknum penyidik internal yang diduga terlibat kasus pemerasan terhadap wali kota Tanjungbalai, Sumatra Utara. Bahkan kasus ini diduga melibatkan salah seorang pimpinan DPR RI. Tentu hal demikian semakin mempertebal ketidakpercayaan publik terhadap kinerja KPK dalam upaya memberantas korupsi. Rasanya akan menjadi sia-sia jika ingin membersihkan kotoran namun alat sapunya telah kotor.

NASIB KPK

Setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK), ada beberapa substansi yang dinilai bermasalah. Di antaranya perubahan format kelembagaan dan kehadiran organ baru KPK.

Pertama, KPK saat ini ditasbihkan sebagai lembaga negara dalam rumpun eksekutif. Kedua, KPK mempunyai dewan pengawas yang wewenangnya memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang masuk kategori pro justitia. Ketiga, perubahan status pegawai KPK yang beralih menjadi ASN.

Untuk poin ketiga, sekarang ini proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sedang mendapat perhatian publik. Sebabnya ada beberapa penyidik senior yang akan tersingkir dari KPK karena tidak lulus asesmen yang dilakukan KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara. Dari 1.351 pegawai KPK, yang memenuhi syarat 1.274 orang, dan ada sekitar 75 orang yang tidak lulus.

Kritik mengarah pada proses asesmen tes wawasan kebangsaan yang dinilai tidak layak dipertanyakan kepada para pegawai KPK. Misalnya “apakah Anda bersedia melepas jilbab?” Pertanyaan seperti itu rasanya tidak pantas untuk dilayangkan karena berpotensi melanggar hak-hak yang telah dijamin UUD.  

Selain itu, ketentuan mengenai pengalihan status pegawai KPK diatur dalam UU KPK jo PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Jika ditinjau secara yuridis nomenklatur pengaturan tersebut adalah pengalihan status menjadi ASN bukan rekrutmen atau seleksi ASN KPK. Namun, praktiknya pengalihan status tersebut layaknya seperti seleksi karena menggunakan sistem gugur.

Akibat proses asesmen tersebut, muncul stigma bahwa ada upaya pelemahan KPK secara sistematis dari dalam. Kendati proses pengalihan status ASN merupakan domain KPK, perlu ada langkah progresif yang dilakukan presiden agar prosesnya objektif dan terhindar dari conflict of interest.

UJI FORMAL

Selain persoalan substansi, ada persoalan prosedural dari pemberlakuan revisi UU KPK. Revisi UU KPK cukup menyita perhatian publik karena proses legislasi dari tahap ante legislative hingga post legislative memakan waktu yang relatif singkat. DPR melalui rapat paripurna, seluruh anggotanya sepakat dengan suara bulat untuk merevisi UU KPK sebagai inisiatif DPR.

Ada beberapa persoalan prosedural yang telah dilanggar DPR bersama pemerintah dalam revisi UU KPK. Di antaranya; pertama, UU KPK tidak masuk daftar prolegnas; kedua, RUU KPK tidak disertai naskah akademik; ketiga, proses pembentukannya tidak sesuai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (beginselen van behoorlijke wetgeving); dan keempat, proses pembentukannya tidak partisipatif. Hal yang dikemukakan tersebut kurang lebih menjadi dasar pemohon mengajukan uji formal revisi UU KPK.

Untuk menguji keabsahan prosedural pembentukan undang-undang, telah tersedia mekanisme pengujian formal (procedural review) yang dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Untuk batasan waktu permohonan pengujian formal dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari.

Dalam konteks pengujian formal Revisi UU KPK, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyebutkan kriteria menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi formalnya adalah pertama, bentuk yang tepat (approriate form); kedua, institusi yang tepat (approriate institution); ketiga prosedur yang tepat (appropriate procedure).

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menilai proses pembentukannya telah sesuai ketentuan prosedural yang berlaku. Misalnya, MK berpendapat merujuk fakta-fakta yang disebutkan dalam persidangan bahwa RUU KPK telah terdaftar dalam prolegnas dan berulang kali terdaftar dalam prolegnas prioritas.

Kemudian MK menilai, tentang status RUU KPK dilakukan jauh sebelum prolegnas 2015–2019 karena tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu berapa lama RUU harus diselesaikan.

Sikap MK saat menilai tidak adanya ketentuan yang mengatur batas waktu RUU harus diselesaikan, menunjukkan MK tidak lagi progresif seperti sebelumnya. Hendaknya MK membuat tafsir tentang batas waktu berapa lama suatu RUU harus diselesaikan dengan tujuan memberikan jaminan kepastian hukum (legal certainty), mengingat tugas pembentuk undang-undang yang merepresentasikan kepentingan rakyat harusnya diberikan batas waktu yang jelas, karena undang-undang khususnya UU KPK mempunyai dampak kepada kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dalam pertimbangan MK yang mengatakan pembentuk UU KPK telah mengikuti syarat formal yaitu asas keterbukaan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat. MK menilai, badan legislasi dan panitia angket DPR telah melakukan prosedur yang tepat, mulai raker hingga penyerapan aspirasi dengan mengundang elemen masyarakat. Dalam hal ini, MK alpa karena tidak mempertimbangkan situasi dampak dari terbitnya revisi UU KPK. Di mana penolakan secara masif dari masyarakat melalui demonstrasi di berbagai daerah atas terbitnya revisi UU KPK.

Seyogianya MK menilai secara utuh makna keterbukaan dan partisipatif untuk menghasilkan produk hukum yang responsif, dengan melihat kondisi sosiologis di masyarakat, apakah masyarakat mengakui dan mendukung keputusan yang diambil oleh pemerintah. Mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan prioritas utama dalam membentuk suatu undang-undang yang baik, sebagaimana dikemukakan Eugen Ehrlich yang berpesan bahwa hendaknya undang-undang yang dibentuk memerhatikan apa yang hidup dan diimpikan oleh masyarakat.

Kendati putusan MK menolak seluruh provisi pemohon, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion). Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyatakan bahwa pembentukan undang-undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 dengan salah satu argumentasinya agar pembentuk undang-undang dapat mengulang proses pembentukan undang-undang mengenai KPK dengan cara yang lebih baik dalam suasana yang lebih tenang, serta dalam jangka waktu yang lebih rasional dan proporsional.

Adapun putusan MK yang menolak permohonan uji formal terhadap revisi UU KPK, kita semua berharap besar terhadap political will pemerintah (di masa depan) untuk mengembalikan muruah KPK sebagai lembaga yang independen dalam memberantas korupsi, tidak masuk rumpun kekuasaan manapun dan terbebas dari segala bentuk intervensi. (***/dwi/k16)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 18 September 2021 10:15

Banjir Memang Bukan Preman

Pernyataan menarik diungkapkan Wali Kota Samarinda Andi Harun ketika menjadi…

Rabu, 15 September 2021 12:54

Ketika Bupati Menerima Honor Makam Covid-19

Dewi MurniPraktisi Pendidikan di Balikpapan Jagat maya pemberitaan nasional gaduh…

Selasa, 14 September 2021 11:22

Banjir Melanda Benua Etam

HAkhmad Sirodz     Ketua Takmir Masjid Nuruz Zaman Loa Bakung  …

Senin, 13 September 2021 13:43

Kunci Sukses Pembangunan IKN

Oleh: Dr Isradi zainal Rektor Uniba, Ketua PII Kaltim, Sekjen…

Jumat, 10 September 2021 13:13

Sehat, Kuat, dan Olahraga

Bambang Iswanto Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  …

Jumat, 10 September 2021 12:32

Eksistensi Radio di Pusaran Kompetisi

Andi Muhammad Abdi Komisioner KPID Kaltim     Genap 76…

Kamis, 09 September 2021 10:36

Asa Pariwisata Kaltim

Oleh : Siswandi, Statistisi Ahli Muda di BPS Kutai Timur  …

Selasa, 07 September 2021 10:57

Efektivitas Daring yang Dipertanyakan

Mohammad Salehudin Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda   …

Selasa, 07 September 2021 10:29

Hapus Dikotomi Kominfo dan Humas

Oleh: Abd Kadir Sambolangi SS MA, Plt Kabag Protokol dan…

Selasa, 07 September 2021 10:15

Membaca Dominasi Koalisi Pemerintah

Oleh: Miftah Faried Hadinatha Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan UGM asal…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers